TAPANULI UTARA, SUMATERA UTARA — Senin, 21 September 2026 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara bersama Institut Teknologi Del (IT Del) melakukan uji coba prototipe Sistem Informasi Keuangan dan Tanggap Bencana (SIKAT-BENCANA). Sistem tersebut dirancang untuk mempercepat sekaligus memperbaiki tata kelola Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam penanganan bencana di Kabupaten Tapanuli Utara.

Langkah tersebut mendapat perhatian Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, SH, menilai digitalisasi tata kelola anggaran kebencanaan berpotensi membantu pemerintah daerah mengambil keputusan lebih cepat, dengan catatan sistem tersebut dibangun secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan benar-benar berfungsi ketika keadaan darurat terjadi.

Uji coba SIKAT-BENCANA dilaksanakan Sabtu, 19 September 2026. Kegiatan itu merupakan bagian dari proyek perubahan bertajuk “Transformasi Tata Kelola Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui SIKAT-BENCANA untuk Percepatan Penanganan Bencana di Kabupaten Tapanuli Utara.”

Dari laporan bencana hingga pertanggungjawaban

Dalam pengujian tersebut, BKAD Taput bersama IT Del melakukan simulasi terhadap seluruh alur pengelolaan BTT melalui satu sistem terintegrasi.

Prosesnya mencakup pelaporan kejadian bencana, verifikasi dan asesmen, pengusulan kebutuhan, persetujuan, pencairan anggaran, pemantauan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Setiap tahapan diuji untuk melihat kesesuaian fitur dengan proses bisnis dan kebutuhan pengelolaan BTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Selain menguji sistem, kegiatan tersebut digunakan untuk menghimpun masukan sebagai bahan penyempurnaan prototipe sebelum dikembangkan dan diterapkan secara lebih luas.

Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara menilai integrasi tersebut penting karena penanganan bencana menuntut kecepatan tanpa mengesampingkan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Bahar menyoroti pentingnya memastikan sistem tetap mempunyai mekanisme verifikasi yang kuat. Menurutnya, percepatan pencairan anggaran darurat harus berjalan beriringan dengan dokumentasi yang jelas sehingga penggunaan dana dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

Kepala BKAD: harus menjawab kebutuhan pengelolaan BTT

Kepala BKAD Kabupaten Tapanuli Utara Josua JE Hutabarat, ST, ME, yang juga Project Leader SIKAT-BENCANA, menjelaskan bahwa pengujian dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara proses bisnis dan fitur yang telah dibangun.

Menurut Josua, sistem tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan efektif dalam pengelolaan BTT sekaligus mempercepat penanganan bencana.

Melalui SIKAT-BENCANA, tata kelola BTT diarahkan menjadi lebih terintegrasi. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan, penyaluran anggaran, pemantauan hingga pertanggungjawaban dapat berlangsung lebih cepat sekaligus terdokumentasi.

Sistem ini mengusung prinsip “Data Terintegrasi, Keputusan Cepat, Penanganan Tepat” sebagai bagian dari transformasi tata kelola keuangan daerah dalam mendukung respons kebencanaan di Tapanuli Utara.

Relevan dengan risiko bencana di Tapanuli Utara

Pengembangan sistem tersebut berlangsung ketika Tapanuli Utara masih menghadapi berbagai risiko bencana.

BPBD Sumatera Utara mencatat enam rumah mengalami kerusakan ringan akibat angin puting beliung yang melanda Kelurahan Partali Toruan dan Kelurahan Hutatoruan, Kecamatan Tarutung, pada Sabtu, 19 September 2026.

Tidak dilaporkan adanya pengungsi, korban luka maupun korban meninggal dalam kejadian tersebut.

Sebelumnya, BPBD Tapanuli Utara juga mencatat sejumlah kegiatan penanganan dan mitigasi bencana sepanjang 2026, termasuk sosialisasi banjir dan tanah longsor serta penanganan dampak puting beliung di Siborongborong.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan pemerintah daerah, baik dari sisi personel, logistik, data maupun ketersediaan anggaran ketika terjadi keadaan darurat.

DPP Elang Tiga Hambalang Sumut soroti transparansi

Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara memandang inovasi teknologi dalam penanganan bencana perlu diarahkan pada dua tujuan utama, yakni mempercepat bantuan kepada masyarakat dan memperkuat transparansi penggunaan anggaran.

Bahar menilai masyarakat terdampak bencana membutuhkan respons yang cepat. Karena itu, sistem digital seperti SIKAT-BENCANA diharapkan dapat memangkas proses administrasi yang tidak diperlukan tanpa menghilangkan tahapan verifikasi dan pengawasan.

Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara juga menilai evaluasi setelah uji coba menjadi penting.

Sistem perlu diuji dalam berbagai skenario bencana untuk mengetahui apakah mampu digunakan secara efektif dalam kondisi darurat dan ketika kebutuhan anggaran harus diproses dalam waktu singkat.

Selain itu, keamanan data, kemampuan sumber daya manusia mengoperasikan aplikasi, kesiapan jaringan internet, serta koordinasi antara BKAD, BPBD dan perangkat daerah terkait perlu menjadi bagian dari penyempurnaan sistem.

Apabila hasil pengembangan menunjukkan efektivitas, sistem tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah membangun tata kelola penanganan bencana yang lebih cepat, terukur dan akuntabel.

Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara menyatakan akan mengikuti perkembangan penerapan SIKAT-BENCANA, khususnya manfaat sistem tersebut terhadap percepatan pelayanan kepada masyarakat ketika terjadi bencana.

Sumber: ANTARA News Sumatera Utara, 19 September 2026; BPBD Tapanuli Utara.

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang