Pemerintah menetapkan bantuan subsidi upah sebesar Rp900.000 bagi pekerja yang memenuhi persyaratan. Di tengah tekanan biaya kebutuhan hidup, DPN Elang Tiga Hambalang mendesak pemerintah memastikan penyaluran tepat sasaran, transparan, bebas pungutan, dan tidak merugikan pekerja akibat kesalahan administrasi.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Jumat, 30 Oktober 2026

ELANG TIGA HAMBALANG NEWS — Pemerintah resmi menetapkan aturan terbaru Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 dengan nilai Rp900.000 bagi setiap pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan, sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.

Kepastian tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

Peraturan tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 serta mulai berlaku pada tanggal yang sama.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam keterangan resmi yang diberitakan pada Jumat (30/10/2026), menjelaskan bahwa kebijakan BSU merupakan instrumen pemerintah untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas perekonomian.

Bantuan ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026.

Namun, pembayaran tidak dilakukan setiap bulan, melainkan diberikan sekaligus sebesar Rp900.000 kepada penerima yang telah memenuhi persyaratan.

Pemerintah merencanakan penyaluran pada November hingga Desember 2026.

Meski aturan telah berlaku, jadwal transfer kepada masing-masing penerima masih menunggu pelaksanaan verifikasi dan mekanisme penyaluran.

Artinya, terbitnya peraturan bukan berarti seluruh pekerja yang memenuhi kriteria telah menerima dana atau bantuan otomatis masuk ke rekening pada 30 Oktober 2026.

Perkembangan tersebut menjadi perhatian karena jutaan pekerja berpenghasilan rendah menghadapi kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi setiap bulan.

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menilai kebijakan tersebut perlu didukung dengan pengawasan yang kuat agar benar-benar memberikan manfaat kepada pekerja.

Persoalan utama bukan hanya besarnya nilai bantuan, tetapi bagaimana pemerintah memastikan seluruh penerima yang berhak dapat memperoleh bantuan tanpa hambatan administrasi yang tidak semestinya.

Pemerintah Siapkan Bantuan bagi Sekitar 13,3 Juta Pekerja

Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan rencana program BSU kuartal IV 2026 sebagai bagian dari paket kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Dalam keterangan resmi pemerintah pada 30 September 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja.

Kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai hampir Rp12 triliun.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah menyebut kebutuhan anggaran sekitar Rp11,97 triliun.

Angka 13,3 juta merupakan sasaran program yang diumumkan pemerintah, bukan jumlah penerima yang telah dipastikan menerima pembayaran.

Jumlah penerima akhir bergantung pada verifikasi data, pemenuhan persyaratan, serta pelaksanaan program sesuai pagu anggaran.

DPN ETH menilai besarnya sasaran program menunjukkan pentingnya ketepatan administrasi dan pengawasan keuangan negara.

Pemerintah harus memastikan data calon penerima sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Sebab, program dengan jutaan penerima membutuhkan sistem yang mampu mencegah kesalahan data, penerima tidak memenuhi syarat, pembayaran ganda, maupun kegagalan penyaluran kepada pihak yang berhak.

Siapa yang Berhak Menerima BSU 2026?

Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, terdapat sejumlah persyaratan utama bagi pekerja atau buruh yang dapat memperoleh BSU.

Calon penerima harus merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pekerja juga harus tercatat sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026.

Selain itu, pekerja harus memenuhi batas penghasilan yang ditentukan pemerintah.

Secara umum, batas gaji atau upah yang menjadi dasar penilaian adalah paling banyak Rp3.500.000 per bulan.

Namun, ketentuan tersebut mempunyai penyesuaian bagi daerah dengan upah minimum lebih tinggi.

Apabila upah minimum kabupaten/kota (UMK) melebihi Rp3.500.000, batas penghasilan dapat menyesuaikan UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Untuk wilayah yang tidak menetapkan UMK, penyesuaian mengacu pada upah minimum provinsi (UMP) sesuai ketentuan.

Dengan demikian, batas penghasilan calon penerima tidak selalu sama di seluruh wilayah Indonesia.

Peraturan juga menegaskan bahwa bantuan tidak diperuntukkan bagi aparatur sipil negara, anggota TNI, dan anggota Polri.

Data penghasilan yang digunakan mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja dan tercatat dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan.

Komponen upah yang menjadi dasar perhitungan mencakup upah pokok dan tunjangan tetap.

DPN ETH mengingatkan bahwa setiap pekerja perlu memahami ketentuan tersebut agar tidak menganggap seluruh pekerja bergaji di atas Rp3,5 juta otomatis tidak memenuhi syarat.

Sebaliknya, pemenuhan batas gaji juga tidak dengan sendirinya menjamin bantuan diberikan apabila persyaratan lain belum terpenuhi.

Pemerintah Rencanakan Pencairan November–Desember 2026

Dalam informasi yang disampaikan melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan pada 29 Oktober 2026, pemerintah merencanakan penyaluran BSU pada November hingga Desember 2026.

Bantuan sebesar Rp900.000 akan dibayarkan sekaligus kepada pekerja yang dinyatakan memenuhi syarat.

Penyaluran direncanakan melalui bank penyalur yang ditunjuk dan PT Pos Indonesia sesuai mekanisme pemerintah.

Namun, hingga perkembangan yang diumumkan pada 30 Oktober 2026, belum terdapat tanggal pasti pembayaran untuk setiap penerima.

Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara periode penyaluran yang direncanakan dan tanggal aktual masuknya dana ke rekening.

DPN ETH berpandangan bahwa kepastian jadwal merupakan kebutuhan penting.

Pekerja berpenghasilan rendah membutuhkan informasi yang jelas agar dapat merencanakan pengeluaran rumah tangga secara lebih baik.

Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan penyaluran secara berkala.

Namun, pengumuman harus tetap didasarkan pada kesiapan data dan mekanisme pembayaran yang sebenarnya.

DPN Elang Tiga Hambalang: Bantuan Harus Benar-Benar Meringankan Beban Pekerja

Rancangan pernyataan utama Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal:

“Pekerja dan buruh merupakan salah satu kekuatan utama yang menggerakkan perekonomian Indonesia. Ketika biaya kebutuhan hidup meningkat, negara harus memastikan kebijakan perlindungan ekonomi benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Bantuan subsidi upah merupakan langkah yang perlu didukung, tetapi pelaksanaannya harus tepat sasaran, transparan, dan tidak mempersulit pekerja yang berhak.”

Safrizal menilai perlindungan terhadap pekerja harus menjadi bagian dari pembangunan ekonomi nasional.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya diukur berdasarkan investasi, produksi industri, atau indikator makroekonomi.

Pembangunan harus mampu meningkatkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.

Pekerja membutuhkan kepastian pendapatan, perlindungan sosial, serta kesempatan meningkatkan keterampilan.

Karena itu, program bantuan pemerintah harus diarahkan untuk memperkuat kemampuan ekonomi rumah tangga.

“Pemerintah jangan hanya mengumumkan besarnya anggaran dan jumlah calon penerima bantuan. Ukuran keberhasilan yang sebenarnya adalah berapa pekerja yang menerima bantuan sesuai ketentuan, apakah dana tersebut sampai tepat waktu, dan apakah kebijakan benar-benar membantu masyarakat menghadapi kebutuhan hidup sehari-hari.”

DPN ETH berpandangan bahwa bantuan langsung merupakan salah satu instrumen perlindungan ekonomi.

Namun, program tersebut tetap harus dilengkapi kebijakan jangka panjang yang mampu meningkatkan produktivitas, kualitas pekerjaan, dan kesejahteraan pekerja.

Harga Kebutuhan Hidup Menjadi Perhatian

Kebijakan BSU tidak dapat dipisahkan dari kondisi pengeluaran rumah tangga.

Pada Jumat, 30 Oktober 2026, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumlah harga pangan pada pemantauan pukul 08.32 WIB.

Dalam data yang diberitakan ANTARA, harga cabai rawit merah tercatat Rp130.000 per kilogram, sedangkan telur ayam ras Rp31.750 per kilogram.

Harga daging ayam ras segar tercatat Rp38.500 per kilogram.

Sementara itu, minyak goreng curah tercatat Rp17.000 per liter.

Angka tersebut merupakan data pemantauan PIHPS pada waktu tertentu dan tidak otomatis mewakili harga seluruh pasar di Indonesia.

Namun, informasi itu menggambarkan pentingnya perhatian terhadap keterjangkauan kebutuhan rumah tangga.

Bagi pekerja dengan penghasilan terbatas, perubahan harga bahan pangan dapat memengaruhi kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga.

DPN ETH menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan subsidi upah berjalan bersama upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Penyaluran bantuan harus memberikan manfaat tanpa mengabaikan persoalan yang lebih mendasar, yakni kemampuan pendapatan pekerja memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.

Safrizal: Perlindungan Buruh Tidak Boleh Berhenti pada Bantuan Sementara

Safrizal menekankan bahwa kesejahteraan pekerja membutuhkan kebijakan yang berkelanjutan.

Rancangan pernyataan lanjutan:

“Bantuan pemerintah dapat membantu meringankan tekanan ekonomi, tetapi kesejahteraan pekerja tidak boleh hanya bergantung pada bantuan sementara. Indonesia membutuhkan kebijakan yang mampu menciptakan pekerjaan berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperkuat perlindungan sosial, dan membangun sistem pengupahan yang adil sesuai ketentuan hukum.”

DPN ETH menilai kebijakan bantuan harus berjalan bersama pembangunan industri dan penguatan kemampuan tenaga kerja nasional.

Program peningkatan keterampilan, sertifikasi kompetensi, dan pelatihan kerja perlu menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ketenagakerjaan.

Pemerintah juga perlu memperhatikan keseimbangan antara kepastian berusaha dan perlindungan pekerja.

Dunia usaha membutuhkan iklim ekonomi yang stabil agar mampu mempertahankan produksi dan kesempatan kerja.

Sementara itu, pekerja membutuhkan perlindungan yang memungkinkan mereka menjalankan pekerjaan dengan aman serta memperoleh hak sesuai ketentuan.

Kedua kepentingan tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang saling mendukung.

Data BPJS Ketenagakerjaan Menjadi Penentu Penting

Salah satu aspek utama dalam penyaluran BSU 2026 adalah penggunaan data BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah menggunakan informasi kepesertaan dan penghasilan yang tercatat dalam sistem untuk membantu menentukan kelayakan calon penerima.

Mekanisme tersebut mempunyai tujuan meningkatkan ketepatan sasaran.

Namun, kualitas data menjadi faktor yang sangat penting.

Apabila informasi pekerja belum diperbarui, terdapat risiko ketidaksesuaian antara kondisi yang sebenarnya dan catatan administrasi.

Perbedaan data dapat berkaitan dengan identitas, status kepesertaan, informasi pemberi kerja, maupun besaran upah yang tercatat.

Risiko tersebut merupakan persoalan tata kelola yang perlu dicegah, bukan bukti bahwa kesalahan data telah terjadi secara luas dalam pelaksanaan BSU 2026.

DPN ETH menilai pemerintah perlu memastikan tersedianya mekanisme koreksi data yang jelas.

Pekerja yang merasa memenuhi persyaratan tetapi menemukan ketidaksesuaian harus mengetahui kepada siapa mereka dapat meminta penjelasan dan perbaikan.

Di sisi lain, perusahaan juga perlu memastikan pelaporan data kepesertaan dilakukan sesuai kewajiban hukum.

Pekerja tidak boleh menanggung akibat kesalahan administrasi yang bukan disebabkan oleh tindakannya tanpa memperoleh kesempatan penyelesaian yang layak.

Ganda Satria Dharma: Penyaluran BSU Harus Mempunyai Sistem Pengawasan yang Dapat Diperiksa

Rancangan pernyataan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma:

“Pemerintah harus memastikan penyaluran BSU menggunakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tahapan, mulai dari penentuan calon penerima, verifikasi, penetapan, hingga pembayaran, harus mempunyai mekanisme pengawasan yang jelas. Jangan sampai pekerja kehilangan kesempatan menerima bantuan hanya karena kesalahan data yang tidak memperoleh penyelesaian.”

Ganda menilai transparansi pelaksanaan program merupakan kebutuhan penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, informasi mengenai status penyaluran harus disampaikan melalui kanal resmi yang mudah diakses.

Namun, keterbukaan informasi harus tetap memperhatikan perlindungan data pribadi penerima.

“Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan perlu memperkuat mekanisme pencocokan data, pemeriksaan kelayakan, serta penyelesaian pengaduan. Masyarakat juga perlu mengetahui perkembangan penyaluran secara berkala agar bantuan negara tidak menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan.”

DPN ETH menilai pengawasan harus dilaksanakan sejak proses penyiapan data.

Pemeriksaan yang hanya dilakukan setelah penyaluran selesai berpotensi menyebabkan keterlambatan penanganan kesalahan.

Karena itu, pemerintah perlu membangun sistem pencegahan yang berjalan bersamaan dengan pelaksanaan program.

Ganda Satria Dharma: Anggaran Harus Transparan dan Tepat Sasaran

Ganda juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan kebutuhan anggaran BSU sekitar Rp11,97 triliun.

Dengan nilai yang besar dan sasaran jutaan pekerja, pengawasan harus dirancang secara memadai.

Rancangan pernyataan lanjutan:

“Setiap rupiah anggaran bantuan pekerja harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu memastikan tidak terjadi pembayaran ganda, penyaluran kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan, atau kegagalan pembayaran yang dibiarkan tanpa tindak lanjut. Pengawasan harus mampu melindungi uang negara sekaligus melindungi hak penerima bantuan.”

DPN ETH mendorong pemerintah menyampaikan laporan agregat mengenai perkembangan program.

Informasi yang dapat dipublikasikan antara lain jumlah calon penerima yang diverifikasi, jumlah penerima yang telah ditetapkan, nilai dana yang berhasil disalurkan, dan jumlah pembayaran yang memerlukan penyelesaian.

Laporan tersebut perlu disampaikan dengan menjaga keamanan data pribadi pekerja.

Pemerintah juga harus memastikan proses pemeriksaan tidak mengakibatkan keterlambatan yang tidak perlu.

Pengawasan yang baik harus meningkatkan ketepatan penyaluran, bukan menciptakan hambatan administratif baru bagi masyarakat.

Bagaimana Nasib Pekerja yang Tidak Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan?

DPN Elang Tiga Hambalang menilai pemerintah juga perlu memperhatikan kelompok pekerja yang belum tercakup dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan ketentuan BSU 2026, status kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026 merupakan salah satu syarat.

Dengan demikian, pekerja yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat otomatis memperoleh BSU melalui skema yang sama.

Namun, persoalan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks perlindungan sosial yang lebih luas.

Sebagian masyarakat bekerja pada sektor informal dengan kondisi pendapatan yang tidak tetap.

Kelompok tersebut juga dapat menghadapi tekanan biaya hidup.

Karena itu, DPN ETH mendorong pemerintah memperkuat integrasi kebijakan perlindungan sosial agar pekerja yang tidak tercakup BSU tetap dapat memperoleh akses kepada program lain apabila memenuhi persyaratannya.

Rekomendasi tersebut bukan permintaan mengabaikan ketentuan BSU yang telah ditetapkan.

Sebaliknya, pemerintah perlu memastikan setiap kelompok masyarakat memperoleh penanganan melalui program yang sesuai.

Perlindungan pekerja harus dibangun secara menyeluruh, dengan tetap menjaga ketepatan sasaran dan keberlanjutan pembiayaan negara.

Waspadai Penipuan Mengatasnamakan BSU 2026

Menjelang penyaluran bantuan, masyarakat perlu berhati-hati terhadap informasi yang beredar melalui media sosial maupun pesan pribadi.

Pemerintah menyediakan portal resmi BSU melalui Kementerian Ketenagakerjaan.

Informasi resmi dapat dipantau melalui:

bsu.kemnaker.go.id

Namun, masyarakat perlu memperhatikan bahwa informasi yang ditampilkan pada portal tersebut dapat mengikuti tahap pembaruan sistem.

Apabila halaman masih memuat informasi BSU tahun sebelumnya, hasil pengecekan tidak boleh otomatis dianggap sebagai keputusan mengenai kelayakan menerima BSU 2026.

Pekerja sebaiknya mengikuti pengumuman terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Masyarakat juga perlu menghindari tautan yang mengatasnamakan BSU tetapi meminta pembayaran biaya administrasi, kode OTP, kata sandi rekening, ataupun informasi pribadi yang tidak semestinya diberikan.

DPN ETH mendorong pemerintah memperkuat sosialisasi untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan data.

Bantuan pemerintah tidak boleh menjadi kesempatan bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dari kebutuhan masyarakat.

Setiap dugaan penipuan harus dilaporkan melalui saluran resmi dan diperiksa sesuai ketentuan hukum.

Dasar Hukum BSU 2026 Harus Dipahami Masyarakat

Program BSU 2026 mempunyai dasar hukum melalui ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

Peraturan tersebut mengatur persyaratan penerima, batas penghasilan, serta besaran bantuan.

Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama aturan sebelumnya sepanjang masih berlaku dan tidak diubah.

Pelaksanaan program juga harus mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan negara dan ketersediaan anggaran.

DPN ETH menilai keberadaan regulasi merupakan dasar penting untuk memberikan kepastian.

Namun, pemerintah tetap perlu memastikan masyarakat memahami cara pelaksanaan aturan tersebut.

Penyampaian informasi harus dilakukan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, khususnya mengenai persyaratan dan mekanisme penyaluran.

DPN Elang Tiga Hambalang Mendorong Delapan Langkah Perbaikan Nasional

Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat, Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah melaksanakan delapan langkah konkret.

Pertama, Memastikan Data Penerima Akurat

Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan perlu memperkuat pemeriksaan dan pencocokan data calon penerima.

Pemeriksaan harus memastikan identitas, status kepesertaan, penghasilan, dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan.

Kedua, Menyediakan Mekanisme Perbaikan Data

Pekerja yang menghadapi ketidaksesuaian administrasi perlu memperoleh informasi mengenai prosedur pengaduan dan koreksi data.

Pemerintah harus memastikan setiap laporan memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan.

Ketiga, Membuka Informasi Perkembangan Penyaluran

Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan program secara berkala.

Informasi harus membedakan target penerima, calon penerima yang telah diverifikasi, penerima yang ditetapkan, dan pembayaran yang telah berhasil dilakukan.

Keempat, Menjaga Ketepatan Sasaran Anggaran

Pengawasan harus diarahkan untuk mencegah pembayaran ganda, kesalahan penerima, dan penyimpangan penggunaan dana.

Setiap temuan harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Kelima, Memperkuat Pengawasan terhadap Pelaporan Data Perusahaan

Pemerintah perlu memastikan pemberi kerja menjalankan kewajiban pelaporan kepesertaan dan penghasilan pekerja secara benar.

Pengawasan harus dilakukan secara objektif berdasarkan dokumen serta data yang sah.

Keenam, Memperkuat Perlindungan Data Pribadi Pekerja

Sistem penyaluran harus mempunyai pengendalian keamanan informasi yang memadai.

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi untuk mencegah penipuan digital yang mengatasnamakan BSU.

Ketujuh, Memperhatikan Pekerja di Luar Skema BSU

Pemerintah perlu memperkuat koordinasi kebijakan perlindungan sosial bagi kelompok pekerja yang tidak tercakup dalam BSU tetapi memenuhi syarat program bantuan lainnya.

Perlindungan tersebut harus dilaksanakan melalui mekanisme yang sah dan tepat sasaran.

Kedelapan, Melakukan Evaluasi Manfaat Bantuan

Pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas BSU dalam membantu menjaga daya beli pekerja.

Evaluasi dapat mencakup ketepatan waktu penyaluran, cakupan penerima, kendala administrasi, dan manfaat bantuan bagi rumah tangga.

DPN ETH menilai seluruh langkah tersebut diperlukan agar program bantuan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan hasil nyata.

Kesejahteraan Pekerja Harus Menjadi Bagian dari Pembangunan Nasional

DPN Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa kebijakan perlindungan pekerja merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi.

Pekerja berperan dalam kegiatan produksi, perdagangan, pelayanan, dan berbagai sektor usaha lainnya.

Karena itu, keberlanjutan kegiatan ekonomi membutuhkan tenaga kerja yang terlindungi dan mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan hidup.

Bantuan subsidi upah dapat menjadi instrumen pemerintah untuk menghadapi tekanan ekonomi dalam periode tertentu.

Namun, kebijakan tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas.

Pemerintah tetap perlu memperkuat kesempatan kerja, kualitas pelatihan, produktivitas, perlindungan sosial, dan kepastian pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan.

DPN ETH menilai hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah harus dibangun melalui kerja sama yang saling mendukung.

Perusahaan membutuhkan kepastian usaha agar dapat mempertahankan kegiatan produksi.

Pekerja membutuhkan perlindungan serta pemenuhan hak sesuai ketentuan.

Sementara itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab menciptakan kebijakan yang menjaga keseimbangan kepentingan tersebut.

DPN Elang Tiga Hambalang: Bantuan Harus Sampai kepada Pekerja, Bukan Berhenti pada Pengumuman

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa terbitnya Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 merupakan langkah penting dalam memberikan dasar pelaksanaan BSU.

Namun, keberhasilan program harus dibuktikan melalui proses penyaluran yang transparan dan tepat sasaran.

Pemerintah perlu memastikan data calon penerima diperiksa secara objektif.

Setiap pekerja yang memenuhi persyaratan harus memperoleh informasi mengenai mekanisme penetapan dan penyaluran.

Apabila terdapat kendala administrasi, pemerintah perlu menyediakan prosedur penyelesaian yang jelas.

DPN ETH juga mendorong pengawasan terhadap seluruh tahapan penggunaan anggaran agar bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak.

Program subsidi upah tidak boleh hanya menjadi keberhasilan dalam laporan pemerintah, tetapi harus menjadi bantuan nyata bagi pekerja dan keluarganya.

Pemerintah harus mampu memastikan bahwa setiap kebijakan perlindungan ekonomi memberikan manfaat sesuai tujuan.

DPN Elang Tiga Hambalang menegaskan: bantuan pekerja harus tepat sasaran, penyaluran harus transparan, hak penerima harus dilindungi, dan anggaran negara harus dipertanggungjawabkan.

Kesejahteraan pekerja merupakan bagian dari kekuatan ekonomi bangsa. Perlindungan harus diperkuat. Pengawasan harus dijalankan. Dan setiap kebijakan pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang

Safrizal
Ketua Umum

Ganda Satria Dharma
Sekretaris Jenderal

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Jumat, 30 Oktober 2026

Mengawal Kebijakan, Menegakkan Keadilan, dan Memperjuangkan Kepentingan Rakyat Indonesia.