Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — 9 Oktober 2026. Pengadaan beras pemerintah mencetak capaian tertinggi sepanjang sejarah Perum BULOG. Hingga 8 Oktober 2026, realisasi pengadaan Public Service Obligation atau PSO telah mencapai 4.115.014 ton setara beras, atau 102,88 persen dari target pemerintah sebesar 4 juta ton. Capaian tersebut melampaui realisasi 2025 yang sebesar 3.191.969 ton dan rekor sebelumnya pada 2012 sekitar 3,65 juta ton.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang capaian tersebut sebagai perkembangan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun angka pengadaan yang besar harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata di dua sisi sekaligus: petani memperoleh kepastian penyerapan dan harga yang layak, sementara negara mempunyai cadangan kuat untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras masyarakat.

Rekor Pengadaan Harus Dilihat dari Dampaknya kepada Petani

BULOG menyatakan pengadaan sepanjang 2026 dilakukan melalui jaringan di berbagai sentra produksi dengan melibatkan petani, kelompok tani, penggilingan dan berbagai mitra. Perusahaan juga memperkuat pembelian di tingkat produksi, kesiapan pergudangan dan penyerapan pada momentum panen.

Menurut Satuan Petani ETH, mekanisme seperti itu perlu terus diperkuat karena salah satu persoalan klasik petani padi adalah lemahnya posisi tawar ketika panen berlangsung bersamaan.

Ketika gabah melimpah dalam waktu singkat, petani yang membutuhkan uang tunai untuk membayar biaya panen, tenaga kerja dan modal musim berikutnya sering tidak mempunyai kemampuan menyimpan hasil dalam waktu lama.

Kehadiran pembeli yang kuat seperti BULOG dapat menjadi instrumen perlindungan harga apabila pembelian dilakukan cepat, terbuka dan sesuai standar yang jelas.

Namun kontrol sosial tetap diperlukan untuk memastikan akses penyerapan tidak hanya mudah bagi penggilingan besar atau mitra tertentu, melainkan benar-benar dapat dijangkau kelompok tani dan petani di berbagai sentra produksi.

Stok Beras Pemerintah Semakin Kuat

Badan Pangan Nasional pada 8 Oktober juga menyatakan stok beras BULOG berada di sekitar 4,5 juta ton per 7 Oktober 2026, terdiri atas cadangan pemerintah dan stok komersial. Sementara Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026 memperkirakan produksi beras sekitar 34,7 juta ton dengan kebutuhan konsumsi sekitar 31,2 juta ton.

Satuan Petani ETH menilai cadangan yang kuat memberikan ruang lebih besar kepada pemerintah untuk menghadapi gejolak pasokan, bencana, tekanan harga maupun kebutuhan program pangan masyarakat.

Namun pengelolaan stok juga mempunyai tantangan.

Beras merupakan komoditas yang mutunya harus dijaga. Semakin besar stok yang dikelola pemerintah, semakin penting kapasitas gudang, rotasi persediaan, pengendalian hama gudang dan manajemen distribusinya.

Cadangan yang besar tidak boleh hanya menjadi angka administratif. Beras harus tetap berkualitas dan dapat dikeluarkan secara tepat ketika masyarakat membutuhkannya.

Penyerapan Harus Berlanjut Meski Target Sudah Lampaui 100 Persen

BULOG menyatakan akan tetap melanjutkan penyerapan sampai akhir tahun meskipun target pemerintah telah terlampaui.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung langkah tersebut sepanjang pembelian disesuaikan dengan kondisi produksi, kebutuhan cadangan dan kapasitas penyimpanan.

Petani tidak boleh menghadapi situasi ketika target nasional telah terpenuhi kemudian pintu pembelian tertutup sementara panen masih berlangsung di daerah.

Karena itu, kebijakan pengadaan sebaiknya lebih fleksibel dan mengikuti kalender panen aktual.

Daerah yang masih mengalami produksi tinggi harus mempunyai akses pemasaran yang jelas.

Di sisi lain, negara perlu memastikan pengadaan berlebih tidak menimbulkan persoalan penyimpanan, pemborosan atau penurunan mutu.

Harga Konsumen dan Harga Petani Tidak Boleh Dipertentangkan

Ketahanan pangan yang sehat membutuhkan keseimbangan.

Harga gabah yang terlalu rendah merugikan petani dan dapat mengurangi minat tanam pada musim berikutnya. Tetapi harga beras yang terlalu tinggi membebani masyarakat.

Satuan Petani ETH menilai negara perlu menggunakan cadangan dan instrumen stabilisasi untuk memperpendek jarak kepentingan tersebut.

Ketika panen melimpah, pemerintah memperkuat pembelian.

Ketika harga konsumen mengalami tekanan akibat pasokan berkurang, cadangan dapat dikeluarkan secara terukur.

Dengan mekanisme tersebut, petani dan konsumen tidak ditempatkan sebagai pihak yang saling berlawanan.

Empat Usulan Satuan Petani Elang Tiga Hambalang

1. Buka data pengadaan sampai tingkat kabupaten, meliputi volume pembelian, jenis komoditas, jumlah mitra serta perkembangan serapan kelompok tani.
2. Perkuat pembelian langsung atau melalui koperasi petani, sehingga akses pengadaan pemerintah tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha besar.
3. Publikasikan kapasitas dan kondisi pergudangan, termasuk sistem rotasi stok, untuk memastikan lebih dari 4 juta ton pengadaan dikelola secara aman dan efisien.
4. Sinkronkan pengadaan dan penyaluran beras, sehingga ketika cadangan dikeluarkan untuk SPHP atau bantuan pangan, stok dapat kembali dibangun dari produksi petani domestik dengan harga yang melindungi produsen.

Rekor Harus Menjadi Kekuatan Ekonomi Petani

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memberikan apresiasi terhadap capaian pengadaan pangan nasional yang telah melewati target.

Sebagai organisasi kontrol sosial, Satuan Petani ETH memandang keberhasilan berikutnya tidak hanya diukur dari tonase.

Yang perlu dilihat adalah apakah harga panen petani semakin terlindungi, rantai pembelian semakin pendek, pembayaran semakin cepat, kerugian pascapanen berkurang serta beras yang dibeli negara tetap berkualitas sampai digunakan untuk masyarakat.

Rekor pengadaan 4,115 juta ton akan mempunyai arti paling besar apabila di belakangnya terdapat jutaan petani yang memperoleh kepastian pasar, sementara masyarakat mendapatkan jaminan bahwa cadangan pangan nasional tetap kuat.

Ketahanan pangan tidak berhenti pada gudang yang penuh. Ketahanan pangan harus dimulai dari petani yang mampu terus menanam, panen yang mempunyai pembeli dan negara yang mempunyai cadangan cukup untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.