Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — 25 September 2026 Transformasi ekonomi dan keuangan digital kembali menjadi agenda nasional. Bank Indonesia pada hari ini, 25 September 2026, menegaskan bahwa digitalisasi harus memberikan dampak nyata terhadap produktivitas, efisiensi, penciptaan nilai tambah dan daya saing dunia usaha. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026) yang berlangsung 24–26 September di Jakarta International Convention Center.

Bank Indonesia menegaskan bahwa digitalisasi tidak seharusnya hanya meningkatkan jumlah transaksi, tetapi juga harus mampu menghubungkan potensi ekonomi daerah dengan peluang ekonomi digital. BI bersama 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia terus mendorong kolaborasi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memperluas implementasi ekonomi dan keuangan digital.

QRIS Sudah Menjangkau Puluhan Juta Pelaku Ekonomi

Skala transformasi pembayaran digital Indonesia semakin besar. Data Bank Indonesia menunjukkan hingga Juni 2026 terdapat 65,77 juta pengguna QRIS dan 44,86 juta merchant QRIS. Dari keseluruhan merchant tersebut, 96,68 persen merupakan UMKM. Sepanjang semester I-2026, transaksi QRIS mencapai 12,55 miliar transaksi dengan nilai sekitar Rp1,12 kuadriliun, tumbuh 93,92 persen secara tahunan.

Bagi pengusaha, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran telah bergerak jauh melampaui penggunaan uang tunai dan mesin EDC. Transaksi digital dapat membantu perusahaan membangun rekam aktivitas usaha yang lebih terstruktur, sepanjang diikuti pencatatan keuangan dan pengelolaan data yang baik.

Data Digital Berpotensi Memperluas Akses Pembiayaan

Otoritas Jasa Keuangan juga sedang mendorong pemanfaatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) untuk memperluas pembiayaan UMKM.

Dalam model yang dikembangkan OJK, digitalisasi pencatatan kegiatan usaha melalui sistem seperti Enterprise Resource Planning dapat menghasilkan data yang lebih terstruktur. Data tersebut selanjutnya berpotensi menjadi data alternatif dalam pemeringkatan kredit atau credit scoring melalui ekosistem keuangan yang diatur dan diawasi.

OJK mencatat per Juli 2026 terdapat 24 penyelenggara ITSK resmi dan terdaftar, terdiri atas delapan Pemeringkat Kredit Alternatif dan 16 Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan. Pada Juni 2026, penyelenggara ITSK juga telah membangun 1.347 kemitraan dengan lembaga jasa keuangan dan mitra lainnya.

ETH: Jangan Berhenti pada QRIS

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai digitalisasi UMKM harus bergerak dari sekadar penggunaan alat pembayaran menuju pengelolaan perusahaan berbasis data.

“Digitalisasi jangan berhenti pada pemasangan QRIS. Pengusaha harus mampu mengetahui berapa omzetnya, berapa biaya usahanya, bagaimana arus kasnya, produk apa yang paling laku dan berapa kebutuhan modal untuk berkembang.”

ETH menilai pencatatan digital yang konsisten dapat membuat kondisi usaha semakin mudah dievaluasi oleh pemilik perusahaan sendiri, sekaligus meningkatkan kesiapan ketika berhadapan dengan bank atau lembaga pembiayaan.

“Setiap transaksi seharusnya menghasilkan informasi bagi pengusaha. Dari informasi itulah perusahaan dapat memperbaiki usaha, mengukur keuntungan dan menyiapkan diri memperoleh pembiayaan secara sehat.”

ETH Dorong Program “UMKM ETH Naik Kelas Digital”

Sebagai langkah konkret, Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendorong pembentukan program UMKM ETH Naik Kelas Digital.

Program tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan lima kebutuhan dasar pengusaha: pembayaran digital, pencatatan penjualan, pengelolaan stok, laporan keuangan sederhana, serta kesiapan mengakses pembiayaan.

Pengusaha yang mengikuti program dapat dibantu melakukan digitalisasi transaksi dan administrasi perusahaan, kemudian diarahkan ke ETH Bankable Clinic apabila membutuhkan modal kerja atau pembiayaan investasi.

Dengan demikian, digitalisasi tidak berhenti pada teknologi, tetapi membentuk jalur:

transaksi digital → pencatatan usaha → laporan keuangan → analisis usaha → kelayakan pembiayaan → ekspansi.

Digitalisasi Pemerintah Juga Terus Meluas

Bank Indonesia mencatat hingga semester I-2026 sebanyak 518 dari 546 pemerintah daerah atau sekitar 94,9 persen telah masuk kategori digital dalam Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Selain itu, 60 kementerian/lembaga dan 304 pemerintah daerah telah memanfaatkan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah. QRIS dan QRIS TAP juga semakin diperluas untuk pelayanan publik.

ETH melihat perkembangan tersebut juga menciptakan peluang bagi perusahaan teknologi, penyedia sistem pembayaran, pengembang perangkat lunak, konsultan digital, keamanan siber dan UMKM yang berinteraksi dengan ekosistem pelayanan pemerintah.

MDR QRIS 0 Persen Diperluas Mulai 1 Oktober

Bank Indonesia sebelumnya menyatakan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0 persen untuk transaksi sampai dengan Rp100.000 akan berlaku efektif mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat penggunaan pembayaran digital dan inklusi keuangan.

ETH menilai kebijakan ini penting bagi usaha mikro yang memiliki banyak transaksi bernilai kecil karena dapat memperluas penggunaan pembayaran digital tanpa menambah beban MDR pada transaksi yang memenuhi ketentuan tersebut.

“Digitalisasi harus membuat pengusaha lebih efisien, bukan sekadar mengikuti tren. ETH mendorong agar teknologi menghasilkan peningkatan omzet, pengelolaan usaha yang lebih baik, akses modal dan perluasan pasar.”

Target ETH: UMKM Memiliki Jejak Usaha yang Terukur

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang akan mendorong kolaborasi dengan perbankan, penyelenggara pembayaran, perusahaan teknologi dan lembaga jasa keuangan untuk membantu pengusaha membangun jejak usaha digital yang terukur dan aman.

Sasarannya adalah agar UMKM yang sebelumnya mengelola transaksi secara manual dapat naik kelas menjadi perusahaan yang mempunyai data penjualan, arus kas, persediaan dan kebutuhan pembiayaan yang jelas—sehingga digitalisasi benar-benar meningkatkan produktivitas dan daya saing pengusaha Indonesia.

ASOSIASI PENGUSAHA ELANG TIGA HAMBALANG
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
25 September 2026