DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG (DPN ETH)

Edisi: Selasa, 13 Oktober 2026
Kategori: Pemerintahan | Program Makan Bergizi Gratis | Kesehatan Nasional | Keamanan Pangan | Pengawasan Anggaran Negara

Program Makan Bergizi Gratis kembali menghadapi ujian keamanan pangan. Ketika BGN menegaskan batas waktu dan suhu pendinginan makanan, DPN ETH mempertanyakan kesiapan dapur, pengawasan petugas, serta tanggung jawab pemerintah menjamin keselamatan penerima manfaat.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selasa, 13 Oktober 2026 — Keselamatan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian nasional setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mempertegas penerapan standar operasional prosedur (SOP) pendinginan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kebijakan tersebut menempatkan keamanan pangan sebagai bagian penting dari penyelenggaraan program prioritas nasional.

Berdasarkan keterangan BGN yang kembali diberitakan ANTARA pada Senin, 12 Oktober 2026, proses pendinginan makanan matang sebelum tahap pemorsian harus memenuhi standar pengendalian suhu, waktu, kebersihan, dan pencatatan operasional.

Aturan tersebut tertuang dalam SOP Nomor 015/05/00/SOP.15/09/2026 tentang Pendinginan Makanan, yang telah berlaku efektif sejak 4 September 2026.

BGN menetapkan bahwa kegiatan pendinginan dilakukan di ruangan khusus dengan suhu ruangan maksimal 20 derajat Celsius, sedangkan proses resting atau pendinginan yang diatur dibatasi maksimal satu jam, dengan tetap memperhatikan pengendalian suhu makanan.

Artinya, batas satu jam tersebut bukan izin untuk membiarkan makanan berada pada suhu yang tidak aman. Petugas tetap harus mengikuti seluruh ketentuan pengendalian suhu dan higiene.

Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, menjelaskan pentingnya pemantauan suhu serta waktu agar makanan tetap aman sebelum dibagikan kepada penerima manfaat.

Ketentuan tersebut mencakup berbagai makanan matang, termasuk nasi, sayuran, daging, unggas, telur, ikan, dan produk perikanan.

BGN juga mewajibkan petugas menggunakan peralatan bersih, alat pelindung diri, dan termometer untuk mencatat suhu inti makanan sebelum serta sesudah proses pendinginan.

Ketentuan ini berasal dari siaran pers resmi BGN tertanggal 7 Oktober 2026, yang kembali mendapat pemberitaan pada 12 Oktober. Jadi, SOP tersebut bukan peraturan yang baru ditetapkan pada 13 Oktober 2026.

Namun, di balik penguatan prosedur tersebut, muncul pertanyaan mendasar.

Apakah seluruh dapur MBG benar-benar mempunyai fasilitas, peralatan, tenaga terlatih, dan sistem pengawasan yang memadai untuk melaksanakan standar keamanan pangan secara konsisten?

Bagi Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH), persoalan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan penerbitan dokumen SOP.

Pemerintah harus memastikan ketentuan yang telah dibuat benar-benar dijalankan di lapangan.

Keselamatan anak Indonesia harus menjadi ukuran utama keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis, bukan sekadar banyaknya makanan yang berhasil diproduksi dan dibagikan.

ATURAN SUDAH DIBUAT, TANTANGAN BESARNYA ADALAH PELAKSANAAN DI SELURUH DAPUR MBG

Penerapan SOP pendinginan merupakan bagian penting dari upaya mencegah risiko kontaminasi makanan.

Namun, keamanan pangan tidak hanya ditentukan oleh proses pendinginan.

Kebersihan bahan baku, kualitas air, kondisi tempat penyimpanan, sanitasi peralatan, kesehatan petugas, proses pengemasan, hingga waktu distribusi juga harus mendapat perhatian.

Satu tahapan yang tidak memenuhi standar dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan makanan yang akan dikonsumsi masyarakat.

Persoalan penerapan standar menjadi semakin penting mengingat besarnya skala pelaksanaan Program MBG.

Dalam keterangan resmi pada 16 September 2026, BGN mengumumkan penghentian sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran, 447 telah mendaftar tetapi dinilai belum memenuhi persyaratan, dan delapan belum terkonfirmasi statusnya.

BGN juga menyampaikan mekanisme pembinaan serta pengalihan layanan sementara kepada SPPG lain yang memenuhi persyaratan.

Angka tersebut merupakan kondisi yang diumumkan pada 16 September, bukan jumlah SPPG yang dipastikan masih dihentikan pada 13 Oktober 2026.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil tindakan administratif untuk memperkuat keamanan pangan.

Namun, tindakan penghentian sementara harus disertai perbaikan sistem serta pengawasan sebelum fasilitas diizinkan kembali beroperasi.

Bagi DPN ETH, keselamatan penerima manfaat harus ditempatkan di atas target jumlah produksi maupun perluasan layanan.

SAFRIZAL: JANGAN SAMPAI PROGRAM UNTUK MENYEHATKAN ANAK JUSTRU MEMBAHAYAKAN KESEHATAN MEREKA

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, dalam rumusan pernyataan pers organisasi menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis mempunyai peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Namun, tujuan besar tersebut harus disertai jaminan kualitas pelayanan.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi penting bagi masa depan generasi bangsa. Tetapi pemerintah harus memastikan bahwa setiap makanan yang diberikan kepada anak-anak Indonesia benar-benar memenuhi standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan. Jangan sampai program yang bertujuan menyehatkan anak justru menimbulkan risiko terhadap kesehatan mereka akibat lemahnya pengawasan dan pelaksanaan prosedur.”

Safrizal menilai penguatan SOP merupakan langkah yang diperlukan.

Namun, pemerintah tidak boleh menganggap penerbitan peraturan sebagai akhir dari tanggung jawab penyelenggaraan program.

“Negara tidak cukup hanya menerbitkan aturan dan memberikan instruksi kepada pengelola dapur. Pemerintah harus memastikan seluruh fasilitas mempunyai peralatan yang memadai, tenaga yang terlatih, pengawasan yang berjalan, serta kemampuan melaksanakan prosedur keamanan pangan secara konsisten. Keselamatan anak tidak boleh dikompromikan oleh target produksi maupun kepentingan operasional.”

Menurut Safrizal, pemerintah harus memperhatikan kemampuan setiap SPPG dalam memenuhi persyaratan.

Kebutuhan peralatan, kondisi bangunan, ketersediaan air bersih, kapasitas penyimpanan, serta keterampilan petugas perlu diperiksa berdasarkan kondisi lapangan.

Keberhasilan pengawasan tidak cukup dibuktikan melalui kelengkapan dokumen, melainkan harus tercermin dalam praktik kerja sehari-hari.

SAFRIZAL: PROGRAM NASIONAL HARUS DIBANGUN DENGAN KUALITAS, BUKAN SEKADAR KUANTITAS

Safrizal menekankan bahwa besarnya jumlah penerima manfaat harus diikuti kemampuan pemerintah menjamin mutu makanan.

Menurutnya, pemerintah perlu mengutamakan keselamatan dan ketepatan pelayanan, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan kesehatan.

“Kita ingin generasi Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. Karena itu, jangan sampai keberhasilan program hanya diukur dari banyaknya porsi makanan yang diproduksi atau besarnya anggaran yang digunakan. Keberhasilan harus diukur dari keamanan makanan, kualitas gizi, ketepatan sasaran, serta manfaat nyata terhadap kesehatan masyarakat.”

Safrizal juga mendorong peningkatan keterlibatan tenaga kesehatan dan ahli gizi.

“Pemerintah harus memastikan tenaga yang bertanggung jawab terhadap keamanan pangan memperoleh pelatihan dan pembinaan yang memadai. Pengawasan tidak boleh hanya dilaksanakan ketika terjadi persoalan. Pemeriksaan harus menjadi bagian dari sistem pelayanan yang berjalan setiap hari.”

Menurutnya, pembenahan Program MBG harus dilaksanakan melalui evaluasi yang objektif dan berkelanjutan.

DPN ETH mendukung tujuan peningkatan gizi masyarakat, sekaligus mendorong pengawasan ketat agar program terlaksana secara aman, efektif, dan bertanggung jawab.

GANDA SATRIA DHARMA: SOP HARUS DAPAT DIAUDIT, BUKAN HANYA DITEMPEL DI DINDING DAPUR

Pernyataan Safrizal dipertegas Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, yang menekankan pentingnya pengawasan administratif, pencatatan operasional, dan akuntabilitas penyelenggaraan Program MBG.

Menurut Ganda, penerapan SOP keamanan pangan membutuhkan sistem pengendalian yang memungkinkan setiap kegiatan diperiksa kembali apabila ditemukan persoalan.

“Pemerintah harus memastikan setiap SPPG mempunyai pencatatan yang jelas mengenai penerimaan bahan baku, suhu penyimpanan, proses pengolahan, pendinginan, pemorsian, dan distribusi makanan. Seluruh tahapan harus dapat ditelusuri agar apabila ditemukan ketidaksesuaian, petugas dapat mengetahui titik persoalan dan segera melakukan tindakan perbaikan.”

Ganda menekankan bahwa pengukuran suhu makanan harus menggunakan alat yang sesuai dan dirawat dengan baik.

“Ketentuan mengenai suhu ruangan maksimal 20 derajat Celsius dan batas waktu pendinginan harus dilaksanakan berdasarkan pengukuran, bukan perkiraan. Pemerintah perlu memastikan alat pengukur suhu tersedia, berfungsi dengan baik, dan digunakan oleh petugas yang memahami prosedurnya.”

Menurut Ganda, setiap pengelola juga harus mempunyai mekanisme penanganan apabila ditemukan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan.

“Apabila ditemukan penyimpangan suhu, kebersihan, atau prosedur pengolahan, petugas harus mempunyai kewenangan untuk menghentikan proses dan melakukan pemeriksaan. Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan tidak boleh dipaksakan untuk didistribusikan hanya demi memenuhi target pelayanan.”

GANDA SATRIA DHARMA: ANGGARAN NEGARA HARUS MENGHASILKAN PELAYANAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

Ganda juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran dalam mendukung keamanan pangan.

Menurutnya, penyelenggaraan program nasional membutuhkan keseimbangan antara efisiensi biaya dan kewajiban memenuhi standar pelayanan.

“Pemerintah harus memastikan alokasi anggaran operasional benar-benar mendukung kebutuhan pelayanan, termasuk pengadaan bahan pangan, peralatan kebersihan, fasilitas pendinginan, pelatihan petugas, serta pemeliharaan sarana. Setiap pengeluaran harus sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Ganda mendorong pengawasan terpadu yang melibatkan BGN, pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan instansi pengawas pangan sesuai kewenangan masing-masing.

“Pengawasan harus mempunyai indikator yang jelas, jadwal pemeriksaan, dokumentasi hasil, dan mekanisme tindak lanjut. Apabila ditemukan dugaan penyimpangan anggaran atau pelanggaran ketentuan, penanganannya harus berdasarkan bukti serta dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.”

Ganda mengingatkan bahwa ketidakpatuhan terhadap SOP tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana.

Pelanggaran administratif, kelalaian operasional, dan dugaan tindak pidana harus dibedakan berdasarkan unsur serta bukti yang ditemukan.

DPN ETH menilai pengawasan yang profesional harus mampu mencegah kesalahan, memperbaiki kelemahan, dan memastikan pertanggungjawaban berdasarkan hukum.

OMBUDSMAN TURUT AWASI PROGRAM MBG, PEMERINTAH DIMINTA MEMPERKUAT PENGENDALIAN MUTU

Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis juga menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam siaran pers resmi tanggal 6 Oktober 2026, Ombudsman menjelaskan rencana penguatan pengawasan melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) terhadap aspek keamanan pangan dan penanganan kejadian keracunan makanan dalam Program MBG.

Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher, menjelaskan bahwa lembaganya telah menerima laporan dari 34 provinsi sebagai bagian dari bahan evaluasi tata kelola program.

Ombudsman juga akan menyampaikan saran perbaikan kepada pihak terkait.

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menyampaikan keterbukaan terhadap hasil kajian, kritik, dan rekomendasi yang berasal dari kondisi faktual di lapangan.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya ruang kerja sama antara penyelenggara program dan lembaga pengawas pelayanan publik.

Namun, hasil pengawasan harus ditindaklanjuti melalui tindakan perbaikan yang dapat diukur.

DPN ETH menilai rekomendasi Ombudsman perlu mendapat perhatian serius, terutama apabila berkaitan dengan keselamatan penerima manfaat, kepatuhan standar pelayanan, atau perbaikan mekanisme pengaduan.

Hasil pengawasan tidak boleh berhenti sebagai dokumen rekomendasi tanpa kepastian pelaksanaan.

PAKAR KEBIJAKAN PUBLIK JUGA MINTA PEMBENAHAN TATA KELOLA MBG

Dalam pemberitaan Suara.com pada Selasa, 13 Oktober 2026, pukul 12.09 WIB, pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada, Agustinus Subarsono, menyampaikan kritik terhadap desain dan tata kelola Program MBG.

Subarsono menilai pendekatan kebijakan berbasis bukti serta akuntabilitas penyelenggara masih perlu diperkuat.

Ia juga mempertanyakan efektivitas mekanisme pertanggungjawaban ketika terjadi persoalan keamanan pangan.

Pandangan tersebut merupakan penilaian seorang akademisi, bukan hasil putusan hukum atau bukti bahwa seluruh penyelenggara SPPG melakukan pelanggaran.

Di sisi lain, BGN telah menunjukkan adanya tindakan pengawasan, termasuk penghentian sementara maupun penghentian permanen fasilitas yang dinilai tidak memenuhi ketentuan.

Pada 23 September 2026, BGN mengumumkan penghentian permanen empat SPPG berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan dan keamanan pangan.

Kedua perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pembenahan Program MBG memerlukan evaluasi yang menyeluruh.

Bagi DPN ETH, kritik harus dijawab melalui peningkatan kualitas pelayanan, keterbukaan hasil pengawasan, dan tindakan korektif yang dapat dibuktikan.

DPN ETH DESAK PEMERINTAH MELAKSANAKAN LIMA LANGKAH KONKRET

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memperkuat keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis melalui lima langkah berikut.

1. Melaksanakan audit kesiapan seluruh dapur SPPG.

Pemerintah perlu melakukan pemeriksaan berbasis risiko terhadap fasilitas produksi makanan.

Pemeriksaan harus mencakup sanitasi, ketersediaan air bersih, kondisi ruang pengolahan, fasilitas pendinginan, peralatan pengukur suhu, serta kelayakan tempat penyimpanan bahan pangan.

Hasil pemeriksaan harus digunakan untuk menentukan pembinaan dan tindakan korektif yang diperlukan.

2. Memperkuat pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas.

Petugas pengolah makanan harus memahami higiene, sanitasi, pengendalian suhu, pencegahan kontaminasi silang, serta tata cara penanganan bahan pangan yang aman.

Pemerintah perlu memastikan pelatihan dilakukan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.

3. Membangun sistem pencatatan dan pemantauan keamanan pangan.

Setiap SPPG perlu mempunyai catatan operasional mengenai penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pendinginan, pemorsian, dan distribusi.

Pencatatan dapat dilakukan melalui sistem yang sesuai dengan kemampuan fasilitas, dengan tujuan memastikan setiap tahapan dapat ditelusuri dan diperiksa.

4. Memperkuat pengawasan anggaran dan mekanisme pengaduan masyarakat.

Pemerintah harus memastikan penggunaan dana operasional dapat dipertanggungjawabkan.

Sekolah, orang tua, dan masyarakat juga perlu mempunyai akses terhadap mekanisme pengaduan yang aman dan mudah digunakan.

Setiap laporan harus diperiksa secara objektif serta ditindaklanjuti sesuai tingkat risiko dan kewenangan instansi terkait.

5. Membentuk sistem evaluasi nasional yang berorientasi pada keselamatan penerima manfaat.

BGN bersama pemerintah daerah perlu menetapkan indikator kinerja keamanan pangan yang terukur.

Indikator tersebut dapat mencakup kepatuhan terhadap standar higiene, hasil pemeriksaan dapur, pelaksanaan tindak lanjut, waktu penanganan keluhan, dan peningkatan kualitas pelayanan.

Hasil evaluasi harus menjadi dasar pembinaan, perbaikan fasilitas, dan penegakan ketentuan.

SAFRIZAL: GENERASI EMAS INDONESIA HARUS DIBANGUN MELALUI PROGRAM YANG AMAN DAN BERKUALITAS

Sebagai penegasan sikap organisasi, H. Safrizal mendorong pemerintah menjadikan Program MBG sebagai contoh penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional.

“Indonesia membutuhkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mampu membawa bangsa menuju kemajuan. Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi bagian dari upaya besar tersebut. Tetapi keberhasilannya harus dibangun melalui kualitas pelayanan, bukan hanya pencapaian jumlah penerima manfaat. Pemerintah harus memastikan setiap makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar keamanan dan memberikan manfaat gizi yang nyata.”

Safrizal menekankan bahwa pengawasan masyarakat harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki kebijakan nasional.

“DPN Elang Tiga Hambalang mendukung setiap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, dukungan harus disertai kontrol sosial yang objektif. Kritik terhadap pelaksanaan program bukan berarti menolak tujuan kebijakan, melainkan mendorong agar kebijakan tersebut semakin baik, transparan, aman, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.”

Menurut Safrizal, pemerintah perlu memperkuat budaya tanggung jawab dalam pelaksanaan program nasional.

“Keselamatan anak-anak Indonesia tidak boleh hanya menjadi slogan. Pemerintah harus membuktikannya melalui pengawasan yang konsisten, pelayanan yang berkualitas, dan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang terbukti. Masa depan bangsa terlalu berharga untuk dipertaruhkan akibat kelalaian yang sebenarnya dapat dicegah.”

GANDA SATRIA DHARMA: SETIAP REKOMENDASI PENGAWASAN HARUS MEMPUNYAI TINDAK LANJUT

Pernyataan tersebut dipertegas Ganda Satria Dharma.

“DPN Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memperkuat akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Seluruh pengawasan harus mempunyai indikator yang jelas, hasil pemeriksaan yang terdokumentasi, serta tindakan korektif yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Ganda menilai evaluasi keamanan pangan harus menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

“Setiap temuan ketidaksesuaian harus ditindaklanjuti berdasarkan tingkat risikonya. Pemerintah perlu memastikan fasilitas yang belum memenuhi standar memperoleh pembinaan, sedangkan fasilitas yang membahayakan keselamatan penerima manfaat ditangani sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.”

Menurutnya, keberhasilan pengawasan harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.

“Kita tidak membutuhkan pengawasan yang hanya menghasilkan laporan. Kita membutuhkan pengawasan yang benar-benar memperbaiki kualitas pelayanan, mencegah risiko kesehatan, dan menjaga kepercayaan rakyat terhadap program pemerintah.”

DPN ETH menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pengelola SPPG, sekolah, serta masyarakat.

Tujuan besar peningkatan kualitas gizi nasional hanya dapat tercapai apabila pelayanan dilaksanakan secara aman, profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

“MAKANAN HARUS AMAN, ANAK INDONESIA HARUS SEHAT, ANGGARAN HARUS TRANSPARAN, DAN MASA DEPAN GENERASI BANGSA HARUS DILINDUNGI!”

DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG

Ketua Umum: H. Safrizal
Sekretaris Jenderal: Ganda Satria Dharma

BERSAMA RAKYAT — KONTROL SOSIAL — SUPREMASI HUKUM — TRANSPARANSI PEMERINTAHAN — PERLINDUNGAN KESEHATAN — INDONESIA MAJU