Pemerintah menyiapkan 70.000 kesempatan Magang Nasional Tahap 3 Tahun 2026. DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong transparansi rekrutmen, perlindungan peserta, pemerataan kesempatan kerja, dan evaluasi manfaat program bagi lulusan perguruan tinggi.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Jumat, 23 Oktober 2026

HAMBALANG — Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memperkuat transparansi dan pengawasan pelaksanaan Program Magang Nasional 2026, khususnya dalam memastikan kesempatan kerja yang adil, peningkatan keterampilan, dan perlindungan bagi generasi muda Indonesia.

Program tersebut menjadi perhatian karena mahasiswa tingkat akhir dan lulusan baru membutuhkan akses terhadap pengalaman kerja yang relevan dengan bidang pendidikan dan kebutuhan industri.

Pemerintah Menyiapkan 70.000 Kesempatan Magang

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan kuota sekitar 70.000 peserta dalam Program Magang Nasional melalui platform MagangHub Tahap 3 Tahun 2026.

Berdasarkan jadwal resmi, pendaftaran perusahaan penyelenggara berlangsung hingga 22 Oktober 2026, sedangkan proses verifikasi mitra dijadwalkan berakhir pada 23 Oktober 2026.

Penetapan mitra dan penayangan lowongan dijadwalkan pada 26–27 Oktober 2026, dilanjutkan pendaftaran peserta pada akhir Oktober hingga awal November.

Program tersebut memberikan kesempatan pemagangan selama enam bulan, disertai uang saku setara upah minimum sesuai ketentuan, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, dan dukungan sertifikasi kompetensi.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan bahwa perusahaan penyelenggara perlu menyediakan kegiatan pemagangan yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan.

Namun, jumlah 70.000 merupakan kuota yang disiapkan pemerintah, bukan jumlah peserta yang sudah diterima atau berhasil memperoleh pekerjaan.

Kesempatan Kerja Harus Terbuka dan Inklusif

Persoalan pemerataan kesempatan kerja juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pada 22 Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui dinas ketenagakerjaan menyampaikan upaya memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnakertrans ESDM Provinsi Gorontalo, Edwin Hulopi, menjelaskan pentingnya mempertemukan kebutuhan keterampilan perusahaan dengan kompetensi calon tenaga kerja penyandang disabilitas.

Pemerintah daerah mengakui bahwa belum seluruh perusahaan menjalankan kewajiban penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya akses yang inklusif dalam program pengembangan keterampilan dan ketenagakerjaan.

Pernyataan Ketua Umum — Reza Prasatria Dharma

Reza Prasatria Dharma — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, menekankan bahwa kebijakan ketenagakerjaan bagi generasi muda perlu dilaksanakan secara transparan, adil, dan berorientasi pada peningkatan kemampuan peserta.

Program pemagangan harus menjadi sarana pembelajaran profesional, bukan sekadar pemenuhan jumlah peserta.

Pengawasan mahasiswa juga perlu diarahkan pada kesesuaian bidang pekerjaan, perlindungan hak peserta, mutu pembimbingan, dan evaluasi kesempatan kerja setelah masa magang berakhir.

Pertanyaan Pengawasan Mahasiswa

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memberikan penjelasan mengenai jumlah perusahaan yang lolos verifikasi, distribusi kesempatan magang di setiap provinsi, standar pembimbingan peserta, serta akses bagi penyandang disabilitas.

Organisasi juga memandang perlu adanya evaluasi terhadap jumlah peserta yang menyelesaikan pemagangan, memperoleh sertifikasi kompetensi, dan mendapatkan pekerjaan setelah program selesai.

Empat Rekomendasi Perbaikan

Pertama, transparansi rekrutmen nasional.

Kemnaker perlu memublikasikan jumlah mitra yang telah diverifikasi, lowongan yang tersedia, serta persyaratan seleksi.

Indikator keberhasilannya adalah ketersediaan informasi resmi yang dapat diperiksa calon peserta.

Kedua, peningkatan kualitas pemagangan.

Perusahaan penyelenggara bersama Kemnaker perlu memastikan adanya mentor, rencana pembelajaran, dan penilaian kompetensi peserta.

Indikatornya adalah tingkat penyelesaian magang dan pencapaian keterampilan sesuai program.

Ketiga, pemerataan kesempatan kerja.

Kemnaker dan pemerintah daerah perlu mendorong akses pemagangan berdasarkan kebutuhan wilayah serta memperhatikan penyandang disabilitas.

Indikatornya adalah distribusi lowongan, keterjangkauan pendaftaran, dan tersedianya akomodasi yang layak.

Keempat, evaluasi keberhasilan program.

Kemnaker perlu menyusun evaluasi berkala mengenai manfaat program, termasuk status pekerjaan alumni setelah pemagangan.

Indikatornya adalah persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan atau melanjutkan pengembangan kompetensi.

Keempat rekomendasi tersebut diharapkan meningkatkan kesiapan kerja pemuda dan memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan dunia usaha.

Namun, pelaksanaannya juga perlu memperhitungkan keterbatasan kapasitas perusahaan, kesenjangan kompetensi, kondisi pasar kerja, serta risiko penggunaan peserta magang untuk menggantikan pekerja reguler.

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong seluruh mahasiswa Indonesia berperan aktif dalam pengawasan kebijakan publik melalui penelitian, kajian, penyampaian aspirasi secara damai, dan dialog dengan instansi terkait.

Kontrol sosial mahasiswa harus menghasilkan rekomendasi yang dapat diperiksa, dilaksanakan, dan dievaluasi demi kepentingan masyarakat.

KOLABORASI – INTEGRITAS – PRESTASI

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang

Reza Prasatria Dharma
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang