Kementerian Keuangan memasuki kuartal terakhir tahun anggaran dengan tambahan dua wakil menteri. DPN Elang Tiga Hambalang mendorong pembagian tugas yang jelas, pengawasan kualitas belanja, serta agenda reformasi internal yang dapat dipantau publik.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — 2 Oktober 2026

Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 1 Oktober 2026, melantik Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026. Pelantikan keduanya menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

Sehari setelah pelantikan, perhatian langsung tertuju pada agenda fiskal yang harus diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Luky Alfirman menyampaikan tiga fokus utama Kementerian Keuangan, yakni menyelesaikan pelaksanaan APBN 2026, mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027, dan melanjutkan konsolidasi serta reformasi internal Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menyatakan pembagian tugas antara para wakil menteri masih dalam proses perumusan dengan terlebih dahulu meninjau keseluruhan tugas Kementerian Keuangan.

Persiapan APBN 2027 menjadi agenda penting karena DPR telah menyetujui RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada 29 September. Pemerintah menetapkan pendapatan negara sebesar sekitar Rp3.435,1 triliun, belanja negara Rp4.106,3 triliun, dan pembiayaan Rp671,2 triliun, dengan defisit dirancang sekitar 2,4 persen terhadap PDB

Safrizal: Penambahan Struktur Harus Terlihat dari Hasil Kerja

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang Safrizal menempatkan perubahan struktur pimpinan Kementerian Keuangan sebagai momentum untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan anggaran.

Menurut posisi DPN ETH, penambahan pejabat akan lebih mudah dinilai masyarakat apabila setiap bidang memiliki tanggung jawab yang jelas, target waktu, dan indikator hasil yang terbuka.

Safrizal menekankan bahwa pada kuartal IV, perhatian tidak cukup diarahkan pada persentase penyerapan anggaran. Pemerintah juga perlu memastikan belanja benar-benar menghasilkan barang, layanan, dan program sesuai target.

Ganda Satria Dharma: Pembagian Tugas Perlu Diikuti Indikator Publik

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma mempertegas pentingnya pembagian tugas yang mengurangi tumpang tindih kewenangan.

DPN ETH mengusulkan empat langkah yang dapat dipertimbangkan Kementerian Keuangan:

1. Mempublikasikan pembagian tugas strategis para wakil menteri setelah ditetapkan.
2. Memantau kualitas belanja kuartal IV, tidak hanya tingkat serapan anggarannya.
3. Menyusun daftar target reformasi internal dengan tenggat waktu yang dapat dievaluasi.
4. Memastikan kesiapan teknis APBN 2027 sebelum tahun anggaran dimulai, termasuk regulasi pelaksanaan dan penyaluran program prioritas.

Indikator yang dapat diperiksa antara lain realisasi output program, penyelesaian kontrak, kecepatan pembayaran yang sah, kualitas laporan keuangan, serta progres reformasi internal.

DPN ETH menilai keberhasilan perubahan struktur Kementerian Keuangan pada akhirnya perlu dibaca dari satu ukuran sederhana: apakah pengelolaan APBN menjadi semakin tertib, tepat waktu, transparan, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Dua Wakil Menteri Keuangan baru mulai bertugas saat APBN 2026 memasuki kuartal terakhir. DPN ETH mendorong pembagian tugas yang jelas, pengawasan kualitas belanja, kesiapan APBN 2027, dan target reformasi yang dapat dipantau publik.