H. Safrizal dan Ganda Satria Dharma: Angka Makro Positif Harus Diikuti Daya Beli Kuat, Harga Terkendali dan Kesempatan Usaha yang Lebih Luas

HAMBALANG, SABTU, 29 AGUSTUS 2026 — Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Elang Tiga Hambalang (ETH) menyoroti perkembangan perekonomian nasional setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year-on-year).

BPS mencatat Produk Domestik Bruto Indonesia pada triwulan II-2026 mencapai Rp6.552,1 triliun atas dasar harga berlaku. Dibandingkan triwulan sebelumnya, ekonomi tumbuh 3,73 persen, sementara sepanjang semester I-2026 pertumbuhan mencapai 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia][1])

DPN ETH menilai capaian tersebut merupakan sinyal positif bagi perekonomian nasional. Namun keberhasilan pembangunan ekonomi tidak boleh dinilai hanya dari angka pertumbuhan PDB.

Bagi masyarakat, ukuran yang paling nyata adalah apakah pendapatan meningkat, harga kebutuhan pokok dapat dijangkau, pekerjaan tersedia dan UMKM mampu berkembang.

H. SAFRIZAL: RAKYAT HARUS MERASAKAN HASIL PERTUMBUHAN

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, H. Safrizal, berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat merupakan modal penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun menurutnya, pertumbuhan akan mempunyai makna lebih besar apabila manfaatnya benar-benar menjangkau kelompok masyarakat di tingkat bawah.

“Angka pertumbuhan 5,29 persen tentu patut diapresiasi. Tetapi ukuran keberhasilan yang dirasakan rakyat adalah apakah pendapatan mereka membaik, kebutuhan pokok terjangkau, pekerjaan tersedia dan usaha kecil semakin berkembang.”

H. Safrizal mendorong pemerintah menjaga agar pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok usaha atau wilayah tertentu.

Menurutnya, petani, nelayan, pekerja, pedagang kecil, pengusaha mikro hingga masyarakat desa harus memperoleh peluang ekonomi yang semakin besar.

PERTANIAN TUMBUH KUAT

Data BPS menunjukkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencatat pertumbuhan tertinggi secara kuartalan pada triwulan II-2026, yakni sekitar 12,26 persen dibandingkan triwulan I-2026. ([Badan Pusat Statistik Indonesia][1])

DPN ETH memandang perkembangan tersebut penting karena sektor pertanian dan perikanan mempunyai hubungan langsung dengan ketahanan pangan sekaligus penghidupan jutaan masyarakat Indonesia.

ETH mendorong agar pertumbuhan sektor pertanian tidak berhenti pada peningkatan produksi.

Petani juga harus memperoleh manfaat melalui harga jual yang layak, biaya produksi yang terkendali, ketersediaan pupuk, akses pembiayaan, perlindungan dari gagal panen dan kepastian pasar.

DPN ETH menilai penguatan hilirisasi hasil pertanian juga diperlukan agar nilai tambah produk tidak hanya dinikmati pada tingkat perdagangan atau industri besar.

GANDA SATRIA DHARMA: JANGAN HANYA LIHAT PDB, LIHAT DAYA BELI

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, menilai angka pertumbuhan ekonomi harus dibaca bersama dengan perkembangan daya beli masyarakat.

Menurutnya, masyarakat tidak berinteraksi sehari-hari dengan angka PDB, tetapi langsung merasakan perubahan harga beras, minyak goreng, telur, transportasi, biaya pendidikan, sewa tempat tinggal dan kebutuhan lainnya.

“Pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang nyata. Kalau ekonomi tumbuh tetapi sebagian masyarakat masih sulit memperoleh pekerjaan atau UMKM kesulitan modal dan pasar, berarti masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.”

Ganda Satria Dharma mendorong pemerintah pusat dan daerah menjadikan UMKM sebagai salah satu saluran utama pemerataan hasil pertumbuhan.

INFLASI 2,88 PERSEN, HARGA PANGAN TETAP HARUS DIJAGA

BPS mencatat inflasi Indonesia pada Juli 2026 sebesar 2,88 persen secara tahunan. Sementara secara bulanan terjadi deflasi 0,14 persen. ([Badan Pusat Statistik Indonesia][2])

Angka inflasi nasional tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi pemerintah dan Bank Indonesia sebesar 2,5±1 persen.

DPN ETH meminta pemerintah tetap memberi perhatian besar terhadap komponen harga kebutuhan pokok.

Menurut ETH, inflasi nasional yang terkendali secara statistik belum tentu berarti setiap komoditas penting berada pada harga yang mudah dijangkau seluruh masyarakat.

Penguatan produksi pangan, distribusi antarwilayah, stok cadangan pemerintah serta pemberantasan praktik perdagangan yang melanggar hukum harus dilakukan secara konsisten.

BI PERTAHANKAN SUKU BUNGA 5,75 PERSEN

Dalam Rapat Dewan Gubernur 18–19 Agustus 2026, Bank Indonesia memutuskan mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen, Deposit Facility 4,75 persen dan Lending Facility 6,50 persen.

Bank Indonesia menjelaskan keputusan tersebut diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak global, menjaga inflasi dalam sasaran dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. ([Bank Indonesia][3])

DPN ETH memahami pentingnya stabilitas moneter, tetapi berharap sektor produktif—khususnya UMKM, pertanian, perikanan dan industri padat karya—tetap memperoleh akses pembiayaan yang memadai.

Menurut ETH, stabilitas keuangan dan pertumbuhan sektor riil harus berjalan bersama.

RUPIAH PERLU TERUS DIJAGA

Indikator Bank Indonesia menunjukkan JISDOR rupiah berada pada sekitar Rp17.703 per dolar AS pada 28 Agustus 2026. ([Bank Indonesia][4])

DPN ETH menilai stabilitas nilai tukar penting karena perubahan kurs dapat memengaruhi biaya impor bahan baku, barang modal, energi dan sejumlah komoditas lainnya.

Namun ETH juga mengingatkan agar pergerakan rupiah tidak dipandang secara terpisah dari fundamental ekonomi.

Peningkatan ekspor, penguatan industri nasional, substitusi impor yang realistis serta penggunaan produk dalam negeri menjadi penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.

PERTUMBUHAN PEMERINTAH CUKUP KUAT, SEKTOR RIIL HARUS IKUT BERGERAK

Data BPS menunjukkan dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 15,97 persen secara tahunan pada triwulan II-2026.

Sementara sepanjang semester I-2026, konsumsi pemerintah tumbuh 18,62 persen. ([Badan Pusat Statistik Indonesia][1])

DPN ETH menilai tingginya belanja pemerintah harus menghasilkan efek berganda bagi masyarakat.

Belanja negara dan daerah harus diarahkan kepada program yang meningkatkan produktivitas, membuka pekerjaan, membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dan memperkuat usaha lokal.

ETH mengingatkan bahwa kualitas belanja sama pentingnya dengan jumlah belanja.

Setiap rupiah anggaran negara harus dapat diukur manfaatnya bagi rakyat.

PEREKONOMIAN MASIH TERKONSENTRASI DI JAWA

BPS mencatat Pulau Jawa masih mendominasi struktur ekonomi Indonesia dengan kontribusi sekitar 56,47 persen terhadap perekonomian nasional pada triwulan II-2026. Pertumbuhan kelompok provinsi di Jawa tercatat 5,65 persen secara tahunan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia][1])

DPN ETH menilai data tersebut menunjukkan pembangunan di luar Jawa harus terus dipercepat.

Pengembangan kawasan industri, pertanian, perikanan, pariwisata serta konektivitas logistik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara diperlukan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru.

Pemerataan ekonomi, menurut ETH, tidak berarti melemahkan Jawa, tetapi memperkuat seluruh wilayah Indonesia agar mampu tumbuh bersama.

ETH DORONG UMKM NAIK KELAS

DPN ETH menempatkan UMKM sebagai salah satu sektor paling penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi menyentuh masyarakat secara langsung.

ETH mendorong pemerintah memperkuat sedikitnya lima hal:

1. Akses modal yang mudah dan bertanggung jawab, terutama melalui KUR dan pembiayaan produktif.
2. Pendampingan usaha, termasuk pembukuan, legalitas, sertifikasi dan peningkatan kualitas produk.
3. Akses pasar dan digitalisasi agar UMKM dapat menjual produk lebih luas.
4. Prioritas produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah sesuai peraturan.
5. Kemitraan yang sehat antara usaha besar, koperasi dan UMKM, sehingga rantai ekonomi tidak dikuasai kelompok tertentu.

ETH DORONG LAPANGAN KERJA BERKUALITAS

Menurut DPN ETH, pertumbuhan ekonomi harus diikuti penciptaan pekerjaan yang produktif dan memberikan penghasilan layak.

Investasi yang masuk ke Indonesia perlu mempunyai keterkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, transfer keterampilan dan pengembangan industri lokal.

Pemerintah juga perlu mempertemukan kebutuhan industri dengan pendidikan dan pelatihan kerja agar tenaga kerja Indonesia memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

ETH menilai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang tidak hanya menghasilkan keuntungan perusahaan dan penerimaan negara, tetapi juga meningkatkan taraf hidup pekerja.

H. SAFRIZAL DAN GANDA SATRIA DHARMA: EKONOMI KUAT HARUS BERPIHAK PADA RAKYAT

DPN Elang Tiga Hambalang di bawah kepemimpinan Ketua Umum H. Safrizal dan Sekretaris Jenderal Ganda Satria Dharma mendorong pemerintah mempertahankan momentum pertumbuhan nasional sekaligus memperkuat pemerataan manfaatnya.

ETH menilai Indonesia mempunyai modal besar berupa penduduk, sumber daya alam, pasar domestik dan posisi geografis strategis.

Modal tersebut harus dikelola untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

“Target kita bukan sekadar ekonomi tumbuh. Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang menciptakan pekerjaan, memperkuat petani dan nelayan, membesarkan UMKM serta meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia.”

DPN ETH mengajak pemerintah, dunia usaha, pekerja serta masyarakat menjaga optimisme ekonomi dengan tetap kritis terhadap berbagai tantangan.

Stabilitas harga, kekuatan rupiah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan investasi dan pemberdayaan UMKM harus menjadi agenda bersama.

DARI HAMBALANG UNTUK INDONESIA

“EKONOMI TUMBUH — DAYA BELI KUAT — UMKM NAIK KELAS — RAKYAT SEJAHTERA!”

DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG (DPN ETH)
Ketua Umum: H. Safrizal
Sekretaris Jenderal: Ganda Satria Dharma