BANTEN — Minggu, 27 September 2026 Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Dalam penyampaian RAPBN 2027, pemerintah menetapkan delapan program kerja prioritas nasional yang mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

Arah pembangunan tersebut menempatkan penguatan ekonomi masyarakat sebagai bagian penting dalam agenda pembangunan nasional 2027.

UMKM hingga masyarakat desa menjadi perhatian

Dalam arah kebijakan tersebut, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi perhatian. Dukungan terhadap petani, nelayan, guru, serta tenaga kerja rentan menjadi bagian yang disampaikan pemerintah dalam kerangka RAPBN 2027.

Kebijakan tersebut memiliki relevansi bagi Provinsi Banten karena aktivitas ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada kawasan industri di Tangerang dan Cilegon, tetapi juga ditopang UMKM, pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, serta berbagai kegiatan ekonomi masyarakat desa.

Pembangunan desa juga berkaitan erat dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses lebih baik menuju pusat pendidikan, layanan kesehatan, pasar, sentra produksi, serta pusat kegiatan ekonomi.

Pemerintah Provinsi Banten pada 2026 juga menjalankan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra. Berdasarkan keterangan Pemprov Banten, program tersebut diarahkan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat di wilayah perdesaan.

DPP ETH Banten apresiasi arah kebijakan

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang (DPP ETH) Banten, James Makapedua, S.E., menyampaikan apresiasi terhadap arah kebijakan pemerintah pusat yang menempatkan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa sebagai salah satu prioritas nasional.

“Kami mengapresiasi arah kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian kepada ekonomi rakyat dan pembangunan desa. Pembangunan akan semakin terasa apabila masyarakat di tingkat bawah ikut memperoleh manfaat ekonominya,” ujar James.

Menurut James, arah kebijakan tersebut perlu diterjemahkan menjadi program konkret yang mampu memperkuat kegiatan usaha dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

“Kami mendukung program yang membuka kesempatan bagi UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil untuk berkembang. Masyarakat membutuhkan akses modal, pasar, infrastruktur, serta pendampingan agar usahanya bisa naik kelas,” katanya.

Pemerataan pembangunan Banten menjadi perhatian

James menilai karakteristik wilayah Banten membuat pemerataan pembangunan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan.

Kabupaten Lebak dan Pandeglang, misalnya, memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda dibandingkan Tangerang Raya maupun kawasan industri di Cilegon dan Kabupaten Serang. Karena itu, implementasi program pembangunan perlu mempertimbangkan potensi serta kebutuhan masing-masing wilayah.

“Setiap daerah memiliki kekuatan yang berbeda. Ada pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan industri. Potensi itu harus dihubungkan sehingga pertumbuhan ekonomi Banten tidak terkonsentrasi di satu kawasan saja,” kata James.

Penguatan konektivitas antardaerah, akses pasar, pembiayaan usaha, peningkatan keterampilan masyarakat, serta pengembangan rantai pasok lokal dinilai dapat menjadi bagian penting dalam memperluas manfaat pembangunan ekonomi.

RAPBN 2027 siapkan belanja negara Rp4.097,2 triliun

Dalam rancangan pemerintah, belanja negara pada 2027 direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun, sedangkan pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp3.426 triliun.

Defisit anggaran direncanakan sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka-angka tersebut masih merupakan bagian dari RAPBN 2027, sehingga merupakan rancangan pemerintah dan bukan realisasi anggaran.

Pemerintah juga menetapkan sejumlah sasaran pembangunan dalam rancangan tersebut, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dan inflasi sekitar 2,5 persen.

Sementara itu, tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada rentang 6,0–6,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 4,3–4,87 persen.

Sinkronisasi pusat dan daerah diperlukan

Pemerintah juga menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif dan manfaatnya menjangkau masyarakat.

Bagi Banten, sinkronisasi tersebut akan menentukan bagaimana prioritas nasional di bidang ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, pangan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur diterjemahkan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat daerah.

James berharap pelaksanaan kebijakan pemerintah nantinya dapat menghasilkan manfaat yang konkret dan terukur bagi masyarakat.

“Harapannya sederhana: ekonomi rakyat tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah, UMKM berkembang, dan pembangunan desa semakin baik. Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah yang arahnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tutup James Makapedua.

Sumber: BPMI Sekretariat Presiden/Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Banten.

Redaksi: Elang Tiga Global News