Hambalang, jumat 16 Oktober 2026 — PT Agrinas Palma Nusantara diminta menerapkan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penunjukan vendor, termasuk ketika mengevaluasi perusahaan yang aset atau perusahaannya telah disita. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap calon mitra memenuhi persyaratan administrasi, hukum, dan kewajiban kepada negara sebelum memperoleh kesempatan mengikuti kerja sama atau proyek yang dikelola Agrinas.

Ketua Umum Elang Tiga Hambalang, Dedi Safrizal, menegaskan bahwa penunjukan vendor tidak boleh dilakukan secara diskriminatif maupun memberikan keistimewaan kepada perusahaan tertentu tanpa dasar yang jelas.

Sekretaris Jenderal Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, menekankan bahwa seluruh calon mitra harus dinilai menggunakan standar yang terukur agar keputusan pengadaan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memunculkan dugaan konflik kepentingan.

Perhatian khusus diarahkan pada perusahaan yang sedang berkaitan dengan proses penyitaan. Status hukum, dasar penyitaan, serta kewajiban perusahaan kepada negara perlu diverifikasi sebelum Agrinas mengambil keputusan, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Dalam proses pengadaan, rekam jejak, kemampuan teknis, kapasitas keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta kelengkapan administrasi merupakan aspek penting yang perlu diperiksa. Penilaian harus dilakukan secara konsisten terhadap seluruh calon vendor, bukan berubah mengikuti identitas atau kedekatan perusahaan dengan pihak tertentu.

Agrinas juga perlu memastikan bahwa keputusan penunjukan mitra didukung hasil evaluasi yang terdokumentasi. Dengan demikian, alasan pemilihan penyedia dapat ditelusuri apabila muncul pertanyaan dari pemangku kepentingan maupun masyarakat.

Prinsip tersebut penting untuk mencegah proses pengadaan yang tidak transparan. Tanpa standar evaluasi yang jelas, keputusan bisnis berisiko menimbulkan keraguan mengenai keadilan persaingan dan efektivitas penggunaan sumber daya perusahaan.

Perusahaan yang asetnya disita membutuhkan pemeriksaan khusus sesuai konteks dan dasar hukum penyitaan. Namun, penyitaan tidak serta-merta membuktikan bahwa perusahaan bersalah atau seluruh kewajibannya kepada negara belum diselesaikan.

Karena itu, Agrinas perlu memeriksa dokumen hukum yang relevan, status aset, kewajiban yang masih berjalan, serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti proses pengadaan. Pemeriksaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan kelayakan perusahaan secara objektif, tanpa memberikan perlakuan istimewa maupun menjatuhkan penilaian sebelum terdapat kejelasan.

Apabila perusahaan masih memiliki kewajiban kepada negara, persoalan tersebut perlu diperhitungkan dalam evaluasi sepanjang berkaitan dengan persyaratan hukum dan pengadaan yang berlaku. Kejelasan mengenai kewajiban itu penting agar kerja sama baru tidak mengabaikan persoalan yang belum diselesaikan.

Di sisi lain, keputusan tidak dapat hanya didasarkan pada fakta bahwa suatu perusahaan pernah atau sedang mengalami penyitaan. Setiap kondisi harus dinilai berdasarkan dokumen, ketentuan yang relevan, serta hasil verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbukaan proses seleksi vendor menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas PT Agrinas Palma Nusantara. Informasi mengenai kriteria penilaian, persyaratan administrasi, dan dasar keputusan perlu tersedia sesuai ketentuan yang berlaku agar proses pengadaan dapat diawasi secara proporsional.

Pengawasan tersebut juga diperlukan untuk memastikan tidak ada calon mitra yang memperoleh keuntungan karena hubungan personal atau pertimbangan di luar kriteria resmi. Jika terdapat potensi konflik kepentingan, perusahaan perlu mengidentifikasi dan menanganinya melalui mekanisme tata kelola yang berlaku.

Penunjukan vendor semestinya bertumpu pada kebutuhan proyek, kompetensi penyedia, kepatuhan hukum, serta hasil evaluasi yang dapat diuji. Pertimbangan bisnis tetap diperlukan, tetapi tidak boleh mengesampingkan persyaratan yang ditetapkan maupun kepentingan negara.

Tuntutan objektivitas dalam penunjukan vendor pada akhirnya berkaitan dengan kualitas tata kelola perusahaan. Proses yang transparan membantu memastikan keputusan dibuat berdasarkan persyaratan yang jelas, bukan melalui pengecualian yang tidak memiliki landasan memadai.

Agrinas diharapkan memastikan bahwa seluruh calon mitra memperoleh perlakuan sesuai standar yang sama. Perusahaan yang memenuhi persyaratan harus dinilai berdasarkan kelayakannya, sementara persoalan hukum dan kewajiban yang relevan wajib diperiksa sebelum keputusan kerja sama ditetapkan.

Kepentingan negara harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan proyek dan aset. Karena itu, keputusan penunjukan vendor perlu didukung dokumen yang lengkap, evaluasi yang objektif, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsipnya tegas: tidak boleh ada keistimewaan tanpa dasar yang sah, tetapi status penyitaan juga tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan kesalahan. Kepastian hukum, persaingan yang adil, dan transparansi harus berjalan beriringan dalam setiap proses pengadaan Agrinas.

Redaksi: Elang Tiga Global News

Editor: Bambang