GORONTALO — Jumat, 11 September 2026 Pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan Platform Open Data Gorontalo atau PENTAGON untuk membangun ekosistem data geospasial yang terpadu. Platform tersebut diharapkan memperkuat perencanaan pembangunan, pemantauan program, evaluasi kebijakan, dan pelayanan publik berbasis kondisi setiap wilayah.

Pengembangan PENTAGON dibahas dalam Workshop Tata Kelola Data Spasial Provinsi Gorontalo yang diselenggarakan Bappeda Provinsi Gorontalo bersama fasilitasi SKALA di Oceana Resort, Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Kamis, 10 September 2026.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 sekaligus bagian dari penguatan pelaksanaan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi Gorontalo.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo, Trizal Entengo, menjelaskan bahwa tata kelola data spasial tidak hanya berkaitan dengan penyediaan peta. Pemerintah juga membutuhkan kelembagaan, standar, proses kerja, dan mekanisme berbagi pakai data yang jelas.

Melalui PENTAGON, data statistik sektoral akan diintegrasikan dengan data geospasial dan layanan data pemerintah daerah. Integrasi tersebut diperlukan agar informasi yang dimiliki setiap organisasi perangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri.

Data terpadu nantinya diharapkan dapat membantu pemerintah memetakan kebutuhan masyarakat berdasarkan wilayah. Informasi mengenai kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pertanian, infrastruktur, kebencanaan, dan pelayanan dasar dapat digunakan untuk menentukan lokasi serta kelompok penerima program secara lebih tepat.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sulawesi Utara–Gorontalo, Ardiansyah Inde, menilai pengembangan PENTAGON dapat memperbaiki ketepatan pengambilan kebijakan apabila dilaksanakan secara terbuka, akurat, dan berkelanjutan.

“Data pemerintah tidak boleh hanya tersimpan sebagai dokumen atau digunakan untuk memenuhi administrasi. Data tersebut harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan menyelesaikan persoalan yang benar-benar dialami masyarakat,” kata Ardiansyah Inde dalam draf pernyataannya.

Menurut Ardiansyah, ketidaksinkronan data antarlembaga selama ini berpotensi menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran, pembangunan infrastruktur tidak sesuai kebutuhan, serta terjadinya tumpang tindih program dan penggunaan anggaran.

Ia meminta Pemprov Gorontalo memastikan setiap perangkat daerah menggunakan standar data yang sama. Pembaruan data juga harus dilakukan secara berkala agar kebijakan tidak disusun berdasarkan informasi yang sudah tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.

“Platform ini harus mampu menjawab kebutuhan rakyat. Masyarakat perlu mengetahui data apa yang tersedia, dari mana sumbernya, kapan diperbarui, dan bagaimana data tersebut digunakan dalam menentukan program pemerintah,” ujarnya.

Ardiansyah juga mengingatkan pentingnya perlindungan data pribadi. Keterbukaan informasi pemerintah harus tetap membedakan antara data publik yang dapat diakses masyarakat dan data pribadi warga yang wajib dilindungi.

Menurutnya, sistem keamanan digital perlu dipersiapkan bersamaan dengan pembangunan platform. Akses pengguna, penyimpanan data, pencadangan, dan penanganan potensi kebocoran harus diatur melalui prosedur yang jelas.

“Transparansi bukan berarti membuka seluruh identitas pribadi masyarakat. Pemerintah harus menyediakan data pembangunan yang dapat diperiksa publik, tetapi pada saat yang sama wajib menjaga keamanan informasi pribadi warga,” lanjut Ardiansyah.

Workshop tersebut melibatkan unsur Bappeda, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas PUPR, serta Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial Universitas Negeri Gorontalo.

Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sulawesi Utara–Gorontalo berharap PENTAGON tidak berhenti pada peluncuran aplikasi. Platform itu harus digunakan secara nyata oleh seluruh perangkat daerah serta memungkinkan masyarakat mengawasi hasil pembangunan.

Sumber fakta: Pemerintah Provinsi Gorontalo⁠�.