Hambalang, Kabupaten Bogor — Minggu, 27 September 2026

Seekor hiu paus yang diperkirakan berbobot sekitar tiga ton mati setelah terdampar di pesisir Gampong Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh. Satwa tersebut ditemukan terdampar pada Jumat, 25 September 2026, dan upaya puluhan nelayan bersama unsur terkait untuk mengembalikannya ke laut tidak berhasil. ANTARA melaporkan perkembangan akhirnya pada Sabtu, 26 September 2026.

FAKTA TERBARU

Menurut ANTARA, sekitar 30 orang dikerahkan untuk mendorong hiu paus kembali ke laut. Upaya penyelamatan terkendala ukuran satwa yang sangat besar, kondisi tubuhnya yang sudah lemah, serta air laut yang surut sehingga satwa terjebak di kawasan berlumpur.

Tim yang terlibat dalam upaya penanganan dilaporkan mencakup unsur BPBK Aceh Barat Daya, SAR, masyarakat dan nelayan setempat. Hingga laporan ANTARA diterbitkan pada 26 September, bangkai hiu paus masih berada di lokasi karena kendala teknis dan bobotnya, sementara penanganan lebih lanjut masih diperlukan.

Sumber lokal juga memperkirakan panjang hiu paus sekitar lima meter. Namun angka panjang tersebut berasal dari perkiraan lapangan, sehingga perlu dibedakan dari hasil pengukuran resmi apabila nantinya dilakukan oleh instansi konservasi.

PERNYATAAN PIHAK TERKAIT

Panglima Laot Aceh Barat Daya Teuku Indra Kusuma menyampaikan bahwa kondisi satwa sudah sangat lemah. Menurut keterangannya, puluhan orang telah berupaya mendorong satwa kembali ke laut sejak hari sebelumnya tetapi tidak berhasil.

Kepala BPBK Aceh Barat Daya juga menyampaikan bahwa proses penyelamatan telah dilakukan sejak Jumat pagi, tetapi kondisi air laut yang surut menyulitkan evakuasi karena satwa terjebak di lumpur pesisir.

HIU PAUS MERUPAKAN IKAN YANG DILINDUNGI PENUH

Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa hiu paus (Rhincodon typus) merupakan jenis ikan yang dilindungi penuh secara nasional. KKP sebelumnya juga menyatakan bahwa peningkatan kapasitas penanganan kejadian hiu paus terdampar menjadi salah satu kebutuhan penting dalam penguatan konservasi spesies tersebut.

Karena status perlindungan tersebut, pemanfaatan ekstraktif terhadap hiu paus maupun bagian tubuhnya dilarang. Penanganan satwa yang mati juga perlu dilakukan secara terkoordinasi agar tidak menimbulkan persoalan kesehatan lingkungan pesisir maupun pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan satwa.

DAMPAK BAGI NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR

Kasus di Abdya menunjukkan bahwa nelayan sering menjadi pihak pertama yang menemukan dan mencoba menyelamatkan satwa laut terdampar. Dalam kondisi seperti itu, nelayan membutuhkan prosedur yang jelas mengenai siapa yang harus dihubungi, bagaimana menjaga satwa tetap aman, kapan evakuasi dapat dilakukan, serta tindakan apa yang justru harus dihindari.

Evakuasi satwa seberat beberapa ton juga mempunyai risiko keselamatan bagi masyarakat. Karena itu, penanganan tidak seharusnya hanya mengandalkan tenaga manual nelayan tanpa dukungan tenaga konservasi, peralatan, kendaraan, tali penarik, pengaturan pasang-surut dan koordinasi teknis.

ANALISIS SATUAN NELAYAN ELANG TIGA HAMBALANG

Analisis: kejadian ini bukan sekadar persoalan satu ekor hiu paus yang mati. Peristiwa tersebut menunjukkan perlunya sistem respons cepat satwa laut terdampar yang dapat dijangkau langsung oleh masyarakat nelayan.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang memandang nelayan dapat menjadi bagian penting dari jaringan deteksi dini karena mereka berada setiap hari di laut dan pesisir. Namun tanggung jawab teknis penyelamatan satwa besar harus tetap ditangani bersama instansi yang mempunyai kewenangan dan kemampuan.

“Nelayan dapat menjadi mata pertama di laut, tetapi penanganan satwa besar yang terdampar harus didukung tim ahli dan peralatan yang memadai agar nelayan maupun satwa tidak semakin berisiko.”

YANG PERLU DIKAWAL SATUAN NELAYAN ETH

Satuan Nelayan ETH perlu mendorong adanya nomor respons cepat yang mudah diketahui nelayan, SOP sederhana untuk satwa terdampar, koordinasi BPSPL/BKSDA–BPBD–SAR–DKP–Panglima Laot, pelatihan bagi kelompok nelayan, ketersediaan alat evakuasi, dokumentasi kejadian serta mekanisme penanganan bangkai satwa yang aman.

Perlu pula dicatat lokasi, waktu, kondisi pasang-surut dan jenis satwa pada setiap kejadian. Data tersebut dapat membantu pemerintah membaca pola kejadian terdampar serta menentukan daerah yang membutuhkan kesiapsiagaan lebih tinggi.