Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Kamis, 22 Oktober 2026.

Kepastian harga gabah menjadi salah satu kunci keberhasilan swasembada pangan nasional. Di tengah upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkuat produksi beras dalam negeri, kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram kembali mendapat perhatian. Satuan Petani Elang Tiga Hambalang menilai bahwa keberhasilan kebijakan tersebut harus dibuktikan melalui perlindungan harga yang benar-benar dirasakan petani, termasuk di wilayah perdesaan dan sentra produksi yang jauh dari fasilitas pengadaan pemerintah.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hanan A. Rozak, dalam Forum Diskusi Pertanian bertajuk Dua Tahun Transformasi Pertanian Era Presiden Prabowo di Jakarta, Rabu (21/10/2026), menyatakan bahwa kebijakan HPP gabah Rp6.500 per kilogram merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian pasar sekaligus melindungi perekonomian petani padi.

Pernyataan tersebut diberitakan ANTARA pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Menurut Hanan, pemerintah perlu melakukan intervensi ketika harga gabah berada di bawah tingkat yang ditetapkan. Sebaliknya, ketika harga pasar sudah lebih tinggi daripada HPP, perdagangan dapat berjalan tanpa intervensi pembelian pemerintah yang tidak diperlukan.

Kebijakan HPP gabah tersebut juga diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026–2029.

Dalam ketentuan tersebut, HPP gabah kering panen di tingkat petani dipertahankan sebesar Rp6.500 per kilogram, dengan persyaratan pengadaan sebagaimana diatur pemerintah.

Satuan Petani ETH: Harga Gabah Harus Memberikan Keuntungan Nyata

Menanggapi perkembangan kebijakan tersebut, Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa perlindungan harga gabah merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun pertanian nasional yang kuat dan berkelanjutan.

Organisasi mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional untuk meningkatkan produksi beras serta memperkuat kesejahteraan petani.

Namun, keberhasilan kebijakan harga tidak cukup hanya dinilai berdasarkan angka HPP yang ditetapkan pemerintah.

Pelaksanaan pembelian gabah harus dapat dijangkau petani di berbagai wilayah Indonesia.

Petani yang berada jauh dari gudang Bulog atau fasilitas penggilingan berpotensi menghadapi biaya pengangkutan tambahan.

Selain itu, biaya pupuk, benih, pengolahan lahan, tenaga kerja, irigasi, dan kegiatan panen dapat memengaruhi keuntungan bersih yang diterima petani.

Karena itu, Satuan Petani ETH mendorong pemerintah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan HPP dengan mempertimbangkan biaya produksi dan kondisi pertanian di setiap wilayah.

Harga gabah yang terlindungi harus diikuti penurunan beban produksi, kepastian pembelian, dan peningkatan pendapatan bersih petani.

Bulog Dilaporkan Serap Lebih dari 4,1 Juta Ton Setara Beras

Penguatan harga gabah juga berkaitan dengan peran Perum Bulog dalam pengadaan hasil produksi pertanian nasional.

Berdasarkan perkembangan yang dilaporkan hingga awal Oktober 2026, pengadaan gabah dan beras dalam negeri telah mencapai sekitar 4,11 juta ton setara beras.

Jumlah tersebut melampaui target pengadaan pemerintah sebesar 4 juta ton.

Capaian tersebut menunjukkan besarnya aktivitas penyerapan hasil produksi pertanian domestik untuk memperkuat cadangan pangan nasional.

Namun, angka pengadaan nasional tidak secara otomatis menggambarkan bahwa seluruh petani telah memperoleh harga penjualan yang menguntungkan.

Perlu diketahui bagaimana penyebaran wilayah pengadaan, mekanisme pembelian, serta dampaknya terhadap harga gabah pada tingkat produsen.

Satuan Petani ETH memandang bahwa transparansi data penyerapan menjadi bagian penting dari pengawasan kebijakan publik.

Pemerintah dan Bulog perlu memastikan petani mempunyai akses terhadap informasi lokasi pembelian, ketentuan pengadaan, dan mekanisme pengaduan.

Swasembada Pangan Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Petani

Pemerintah Indonesia terus memperkuat berbagai program untuk mempertahankan swasembada pangan.

Program tersebut mencakup penyediaan pupuk bersubsidi, pengembangan mekanisasi pertanian, optimalisasi lahan, rehabilitasi irigasi, dan peningkatan kapasitas produksi.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung kebijakan tersebut sebagai bagian dari pembangunan ketahanan pangan nasional.

Namun, organisasi menilai bahwa peningkatan produksi harus diikuti kepastian ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian.

Produksi beras nasional yang meningkat perlu memberikan manfaat kepada petani sebagai pelaku utama usaha tani.

Jika biaya produksi terus meningkat sementara pendapatan hasil panen tidak mengalami perbaikan yang sebanding, keberlanjutan usaha pertanian dapat menghadapi tekanan.

Karena itu, program peningkatan produksi dan perlindungan harga perlu dilaksanakan secara terpadu.

Pemerintah juga perlu memperkuat peran kelompok tani dan koperasi dalam memperpendek rantai pemasaran hasil panen.

Kemitraan yang sehat antara petani, penggilingan, pedagang, dan Bulog dapat membantu menciptakan perdagangan gabah yang lebih efisien.

Empat Usulan Satuan Petani Elang Tiga Hambalang

Sebagai organisasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan konstruktif, Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mengajukan empat usulan kebijakan:

Pertama, memperkuat pengawasan harga gabah di tingkat petani.

Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan pemerintah daerah perlu memperkuat pemantauan harga secara berkala, khususnya saat panen raya.

Pemantauan harus mencakup harga transaksi sebenarnya serta faktor yang memengaruhi pendapatan petani.

Kedua, memperluas akses pelayanan pembelian gabah.

Pemerintah perlu mengevaluasi jangkauan pembelian Bulog agar petani di daerah terpencil tidak menghadapi hambatan pemasaran yang berlebihan.

Kerja sama dengan koperasi, penggilingan, dan mitra resmi perlu diperkuat dengan mekanisme yang transparan.

Ketiga, meningkatkan transparansi data pengadaan nasional.

Perum Bulog perlu menyediakan informasi mengenai harga pembelian, persyaratan, wilayah pelayanan, dan realisasi penyerapan berdasarkan daerah sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan.

Keempat, memperkuat perlindungan keuntungan usaha tani.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi biaya produksi serta memperkuat akses terhadap pupuk, benih bermutu, irigasi, dan mekanisasi pertanian.

Dengan demikian, perlindungan harga tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan petani.

Satuan Petani ETH Tegaskan Dukungan terhadap Ketahanan Pangan Nasional

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang menegaskan dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar negeri.

Organisasi memandang bahwa keberhasilan ketahanan pangan nasional memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, koperasi, dan seluruh masyarakat pertanian.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, Satuan Petani ETH berkomitmen menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemantauan kebijakan, penyampaian masukan konstruktif, serta pengawalan kepentingan petani, pekebun, dan peternak rakyat.

Kritik terhadap pelaksanaan program pemerintah harus didasarkan pada fakta, data yang dapat diverifikasi, dan kepentingan pembangunan nasional.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa swasembada pangan yang berkelanjutan harus dibangun di atas kesejahteraan petani. Produksi pangan yang kuat, harga panen yang terlindungi, dan distribusi yang efisien merupakan fondasi penting bagi kemandirian pangan Indonesia.

Dewan Pimpinan Nasional
Satuan Petani Elang Tiga Hambalang

Bersatu • Berjuang • Sejahtera