Harga Beras Tembus Rata-Rata Rp15.765 per Kilogram, DPN Elang Tiga Hambalang Ingatkan Pemerintah agar Stabilitas Ekonomi Tidak Hanya Menjadi Keberhasilan di Atas Kertas

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Senin, 2 November 2026.

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Elang Tiga Hambalang menyoroti perkembangan inflasi nasional yang mencapai 3,23 persen secara tahunan pada Oktober 2026, di tengah meningkatnya harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan pada Senin (2/11/2026), inflasi Oktober tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan (year-on-year) dan 0,22 persen secara bulanan (month-to-month).

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang utama inflasi nasional. Sejumlah komoditas pangan, termasuk cabai, beras, minyak goreng, dan daging, mengalami tekanan kenaikan harga.

Situasi tersebut menjadi perhatian DPN Elang Tiga Hambalang karena berpotensi menambah beban pengeluaran rumah tangga, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

DPN Elang Tiga Hambalang: Jangan Sampai Rakyat Kesulitan Memenuhi Kebutuhan Pokok

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, Safrizal, bersama Sekretaris Jenderal Ganda Satria Dharma, melalui rumusan sikap organisasi menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.

DPN Elang Tiga Hambalang memandang bahwa keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan inflasi harus diikuti dengan peningkatan daya beli dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Penurunan laju inflasi tidak serta-merta berarti harga barang telah turun. Masyarakat tetap harus menghadapi tingkat harga yang sebelumnya sudah meningkat.

Oleh karena itu, organisasi mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat langkah pengendalian harga pangan, menjaga kelancaran distribusi, serta meningkatkan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Harga Beras Naik, Pemerintah Diminta Mengevaluasi Tata Niaga Pangan

Berdasarkan laporan BPS, rata-rata harga beras di tingkat eceran pada Oktober 2026 mencapai Rp15.765 per kilogram.

DPN Elang Tiga Hambalang menilai perkembangan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat beras merupakan kebutuhan dasar sebagian besar rumah tangga Indonesia.

Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok pangan, mulai dari petani, penggilingan, distributor, pedagang hingga konsumen.

Evaluasi harus memastikan bahwa harga yang diterima petani tetap menguntungkan, sementara harga yang dibayarkan konsumen tetap terjangkau.

Organisasi juga mendorong pengawasan yang lebih efektif terhadap potensi praktik perdagangan tidak sehat, penimbunan, maupun gangguan distribusi yang dapat menyebabkan harga meningkat secara tidak wajar.

Namun, setiap dugaan pelanggaran tetap harus diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

DPN Elang Tiga Hambalang Ajukan Lima Langkah Strategis

Sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan nasional, DPN Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah melaksanakan lima langkah prioritas.

Pertama, memperkuat stabilisasi harga kebutuhan pokok.

Pemerintah diharapkan memastikan ketersediaan stok pangan melalui koordinasi antara kementerian terkait, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog dan pemerintah daerah.

Kedua, memperketat pengawasan distribusi pangan.

Pengawasan harus dilaksanakan secara berkelanjutan guna memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok melalui sistem perdagangan yang transparan dan efisien.

Ketiga, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan pekebun.

Pemerintah perlu memperluas dukungan terhadap sarana produksi, ketersediaan pupuk, akses pembiayaan serta kepastian pasar bagi hasil pertanian dan peternakan.

Keempat, melindungi daya beli masyarakat dan pekerja.

Kebijakan pengendalian inflasi perlu disertai penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi masyarakat serta perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Kelima, memperkuat keterbukaan informasi harga pangan.

Data mengenai harga dan ketersediaan kebutuhan pokok perlu disampaikan secara berkala agar masyarakat dapat ikut mengawasi perkembangan pasar.

Sekjen DPN Elang Tiga Hambalang Dorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Ekonomi

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, dalam rumusan pandangan organisasi menekankan pentingnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan ekonomi masyarakat.

DPN Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa organisasi kemasyarakatan dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan sosial, dan memberikan usulan penyelesaian atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

Pengawasan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui struktur kepengurusan serta badan-badan otonomnya, DPN Elang Tiga Hambalang berupaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

Badan Otonom Elang Tiga Hambalang Didorong Turut Memperjuangkan Kesejahteraan Rakyat

DPN Elang Tiga Hambalang juga mendorong seluruh badan otonom organisasi agar mengambil peran nyata sesuai bidang kegiatan masing-masing.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan petani, peternak dan pekebun, termasuk akses sarana produksi dan peningkatan kesejahteraan.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang didorong memperjuangkan perlindungan hak-hak pekerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang diharapkan membantu memperjuangkan kepentingan pengusaha, pelaku UMKM dan koperasi agar memperoleh kesempatan berusaha yang adil.

Sementara itu, Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang didorong untuk meningkatkan peran kontrol sosial melalui kajian, edukasi publik dan penyampaian aspirasi masyarakat secara konstruktif.

Sinergi seluruh unsur organisasi diharapkan dapat memperkuat kontribusi Elang Tiga Hambalang dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah Harus Menjadi Sarana Perbaikan

DPN Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Organisasi mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Namun, setiap kebijakan tetap memerlukan pengawasan dan evaluasi agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

DPN Elang Tiga Hambalang mengajak pemerintah untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan ekonomi diharapkan dapat diselesaikan melalui kebijakan yang tepat sasaran.

DPN Elang Tiga Hambalang: Ukuran Keberhasilan Pembangunan Adalah Kesejahteraan Rakyat

DPN Elang Tiga Hambalang mengingatkan bahwa pembangunan nasional harus menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.

Pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi, peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur merupakan indikator penting. Namun, keberhasilan seluruh program tersebut harus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Pemerintah diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas kesempatan kerja serta menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok.

DPN Elang Tiga Hambalang menyatakan komitmen organisasinya untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, menjaga persatuan bangsa dan mendukung pembangunan nasional.

Kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas, karena pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG

Ketua Umum: Safrizal
Sekretaris Jenderal: Ganda Satria Dharma

DPN ELANG TIGA HAMBALANG — BERSATU MENGAWAL KEPENTINGAN RAKYAT DAN KEMAJUAN BANGSA.