Medan, Sumatera Utara — Senin, 26 Oktober 2026 Pemerintah melaporkan realisasi investasi nasional sebesar Rp3.923,2 triliun sepanjang Oktober 2024 hingga September 2026. Besarnya investasi tersebut perlu diikuti pemerataan manfaat melalui kesempatan kerja, keterlibatan usaha lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan publikasi Sekretariat Negara tertanggal 23 Oktober 2026, laporan tersebut disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Dalam laporan pemerintah, realisasi investasi selama periode tersebut disebut menyerap 5.485.944 tenaga kerja. Sebanyak 51,8 persen investasi berada di luar Jawa, sedangkan 48,2 persen berada di Jawa.

Angka tersebut merupakan capaian nasional. Publikasi yang menjadi rujukan belum merinci nilai investasi maupun penyerapan tenaga kerja khusus Sumatera Utara.

Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, S.H., menekankan bahwa manfaat investasi perlu sampai kepada masyarakat di sekitar lokasi usaha.

“Nilai investasi yang besar harus terasa dalam kehidupan warga. Masyarakat membutuhkan pekerjaan yang layak, kesempatan meningkatkan keterampilan, dan peluang usaha yang terbuka. Itulah hasil yang perlu dibuktikan di lapangan,” tegas Bahar.

Menurutnya, pengembangan investasi perlu disertai informasi yang jelas mengenai kebutuhan tenaga kerja. Persyaratan perekrutan, jenis keterampilan, dan tahapan seleksi harus mudah diketahui agar warga dapat mempersiapkan diri.

Bahar juga menilai pelatihan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Kegiatan peningkatan keterampilan harus memiliki tindak lanjut agar peserta memperoleh kesempatan menerapkan kemampuan yang dipelajari.

“Jangan biarkan pelatihan selesai pada pembagian sertifikat. Periksa berapa peserta yang memperoleh pekerjaan, berapa yang mampu membangun usaha, dan hambatan apa yang masih mereka hadapi,” ujarnya.

Keterlibatan usaha lokal turut menjadi perhatian. Pelaku usaha kecil membutuhkan akses informasi pengadaan, persyaratan kemitraan yang jelas, serta kesempatan bersaing secara wajar.

Menurut Bahar, kemitraan akan lebih bermanfaat ketika pelaku usaha mendapat kepastian pekerjaan, standar kualitas yang dapat dipenuhi, dan pembayaran sesuai kesepakatan.

“Perusahaan besar memiliki kemampuan untuk membangun rantai usaha yang melibatkan masyarakat. Buka kesempatan secara transparan agar manfaat ekonomi menjangkau usaha kecil dan keluarga di sekitar lokasi investasi,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan kegiatan usaha perlu berjalan bersama perlindungan lingkungan dan penanganan keluhan warga. Persoalan yang muncul harus diperiksa berdasarkan fakta dan diselesaikan oleh pihak yang berwenang.

Bahar meminta evaluasi investasi memberi ruang bagi pengalaman masyarakat. Kondisi pekerjaan, keberlanjutan usaha lokal, dan perubahan penghasilan keluarga dapat menjadi bahan untuk menilai manfaat pembangunan.

“Laporkan capaian dengan terbuka, termasuk persoalan yang belum selesai. Keberhasilan pembangunan semakin kuat ketika angka pertumbuhan sejalan dengan kehidupan masyarakat yang semakin baik,” tutup Bahar.

Sumber: Sekretariat Negara, “Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Realisasi Investasi Capai Hampir Rp4 Ribu Triliun”, 23 Oktober 2026.

Redaksi: Elang Tiga Global News