Elangtigaglobalnews, || Jakarta – Menjelang tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dukungan terhadap Ir. Sofredi Ansyah, MBA menguat.

Kali ini dukungan datang dari Gerakan Persatuan Nasional 08 (GPN 08). Ketua Umum GPN 08, H. Syafrin, secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Ir. Sofredi Ansyah untuk menjadi salah satu Anggota BPK RI.

Berdasarkan informasi mengenai hasil Rapat Internal Komisi XI DPR RI tanggal 14 Juli 2026, sebanyak 25 nama Calon Anggota BPK RI ditetapkan untuk mengikuti tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan. Dalam daftar tersebut, Ir. Sofredi Ansyah, MBA tercatat sebagai Kandidat Nomor 11.

H. Syafrin menilai proses pemilihan Anggota BPK RI bukan sekadar persoalan mengisi jabatan di sebuah lembaga negara. Menurutnya, proses tersebut menyangkut masa depan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah setiap tahun.

“BPK bukan tempat untuk sekadar mengisi jabatan. BPK adalah benteng pengawasan keuangan negara. Karena itu, orang yang duduk di dalamnya harus memiliki kemampuan, keberanian, independensi, dan yang paling utama adalah integritas,” tegas H. Syafrin.

GPN 08: Ir. Sofredi Layak Diperhitungkan

H. Syafrin mengatakan GPN 08 memberikan dukungan kepada Ir. Sofredi Ansyah berdasarkan penilaian organisasi terhadap pengalaman dan kompetensinya di bidang keuangan dan tata kelola kelembagaan.

Menurutnya, rekam jejak tersebut merupakan modal penting bagi seorang calon Anggota BPK RI karena lembaga tersebut membutuhkan figur yang memahami tata kelola keuangan sekaligus mampu mempertahankan independensi dalam menjalankan fungsi pemeriksaan.

“Kami tidak sekadar berbicara nama. Kami berbicara mengenai kemampuan dan integritas. Dari penilaian kami, Ir. Sofredi Ansyah merupakan salah satu kandidat yang layak diperhitungkan dalam proses pemilihan Anggota BPK RI,” ujar H. Syafrin.

H. Syafrin: Jangan Beri Ruang Korupsi dalam Pengelolaan Uang Negara

Ketua Umum GPN 08 tersebut juga menyoroti besarnya tanggung jawab BPK RI dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, penguatan BPK RI menjadi semakin penting ketika pemerintah tengah mendorong percepatan pembangunan dan menjalankan berbagai program nasional yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.

“Setiap rupiah uang negara adalah uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Tidak boleh ada kompromi terhadap penyimpangan. Tidak boleh ada ruang bagi korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegas H. Syafrin.

Ia berpandangan BPK RI ke depan harus semakin profesional, independen, transparan, dan berintegritas serta mampu menjalankan pemeriksaan tanpa terpengaruh kepentingan kelompok maupun tekanan politik.

Kaitkan dengan Agenda Pemerintahan Prabowo Subianto

GPN 08 juga memandang penguatan sistem pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara memiliki relevansi dengan agenda pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, terutama terkait penguatan tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi.

Menurut H. Syafrin, program pembangunan pemerintah membutuhkan sistem pengawasan yang kuat agar anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Presiden Prabowo membawa agenda pembangunan yang besar. Program sebesar apa pun membutuhkan pengawasan yang kuat. BPK harus menjadi salah satu benteng untuk memastikan uang negara benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan sikap politik GPN 08 terhadap pentingnya penguatan lembaga pemeriksa keuangan negara.

Pesan kepada Komisi XI DPR RI

Menjelang Uji Kelayakan dan Kepatutan, H. Syafrin berharap Komisi XI DPR RI dapat melihat setiap kandidat berdasarkan kompetensi, pengalaman, integritas, independensi, serta visi yang ditawarkan untuk memperkuat BPK RI.

GPN 08 menegaskan tetap menghormati sepenuhnya kewenangan dan mekanisme konstitusional DPR RI dalam proses pemilihan Anggota BPK RI.

“Kami menghormati kewenangan DPR RI. Namun sebagai bagian dari masyarakat, kami juga mempunyai hak menyampaikan aspirasi. Harapan kami, kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan apa pun,” ujar H. Syafrin.

GPN 08: BPK Harus Berdiri di Atas Kepentingan Negara

H. Syafrin menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya memperoleh kepercayaan menjadi Anggota BPK RI harus mampu menjaga marwah dan independensi lembaga.

Baginya, jabatan Anggota BPK RI bukan semata-mata sebuah posisi strategis, melainkan amanah besar untuk ikut menjaga keuangan negara.

“BPK harus berdiri di atas kepentingan negara, bukan kepentingan kelompok. Kalau uang rakyat ingin kita jaga, maka orang-orang yang dipercaya menjadi pengawasnya juga harus memiliki keberanian dan integritas,” tegasnya.

Atas pertimbangan tersebut, Gerakan Persatuan Nasional 08 menyatakan dukungannya kepada Ir. Sofredi Ansyah, MBA dalam proses pencalonan Anggota BPK RI.

Namun GPN 08 menegaskan bahwa dukungan tersebut merupakan aspirasi dan sikap organisasi, sementara keputusan akhir tetap harus dihormati sebagai bagian dari mekanisme yang berlaku.

“Silakan seluruh kandidat diuji secara terbuka dan objektif. Biarkan kompetensi, rekam jejak, visi, serta integritas mereka yang berbicara. Kami percaya negara membutuhkan orang-orang terbaik untuk menjaga keuangan rakyat,” pungkas H. Syafrin