Edisi Jumat, 18 September 2026 | Hambalang Pelabuhan Kejawanan Cirebon diarahkan bertaraf internasional, kapasitas kapal naik dari 241 menjadi 500 unit dan tenaga kerja diproyeksikan melonjak hingga 8.000 orang. Modernisasi pelabuhan harus dibuktikan dengan manfaat nyata bagi nelayan kecil.

HAMBALANG, 18 September 2026 — Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai mengembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, Cirebon, Jawa Barat, menjadi pelabuhan perikanan bertaraf internasional melalui proyek Integrated Fishing Ports and International Fish Markets. Pekerjaan konstruksi bernilai sekitar Rp496 miliar ditargetkan berlangsung hingga 2028.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menyatakan kapasitas pelayanan pelabuhan diproyeksikan meningkat dari sekitar 241 kapal menjadi 500 kapal, sementara produksi ikan ditargetkan melonjak dari sekitar 5.600 ton menjadi 32.000 ton per tahun. Jumlah tenaga kerja juga diproyeksikan naik dari sekitar 2.900 menjadi 8.000 orang.

Angka itu menunjukkan skala pembangunan yang sangat besar.

Namun bagi Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang, pertanyaan terpenting bukan hanya:

Berapa banyak kapal yang bisa masuk?

Bukan pula sekadar:

Berapa puluh ribu ton ikan yang bisa didaratkan?

Pertanyaan yang harus dijawab adalah:

Apakah harga ikan yang diterima nelayan ikut meningkat?

PELABUHAN BOLEH INTERNASIONAL, NELAYAN JANGAN TETAP MENJUAL IKAN DENGAN HARGA RENDAH

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan ditujukan meningkatkan kualitas produk sehingga hasil perikanan Indonesia semakin dapat diterima pasar internasional.

Tujuan tersebut membuka peluang besar.

Tetapi akses menuju pasar internasional tidak otomatis berarti nelayan memperoleh harga lebih tinggi.

Di antara kapal nelayan dan konsumen akhir masih terdapat rantai panjang: pelelangan, pedagang, pengangkut, pengolah, penyimpan, distributor hingga eksportir.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang memandang modernisasi pelabuhan harus mampu memperpendek ketimpangan informasi harga dan memperkuat posisi tawar nelayan.

Jangan sampai produknya masuk pasar internasional tetapi nelayan yang menangkap ikan tetap menerima harga terendah dalam rantai perdagangan.

ADA UNIT PENGOLAHAN IKAN UNTUK NELAYAN DAN UMKM

Pemerintah Kota Cirebon menyatakan proyek pengembangan PPN Kejawanan juga akan dilengkapi Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang diperuntukkan bagi nelayan dan UMKM setempat. Fasilitas tersebut diharapkan membantu masyarakat mengolah hasil tangkapan sehingga tidak hanya menjual ikan dalam bentuk mentah.

Ini merupakan aspek penting.

Nilai ekonomi ikan sering kali bertambah besar setelah masuk proses pengolahan.

Jika nelayan hanya menjual bahan mentah, sebagian besar nilai tambah dapat berpindah kepada pelaku usaha di bagian hilir.

Dengan fasilitas pengolahan, masyarakat pesisir berpotensi menghasilkan produk dengan nilai lebih tinggi.

Namun Satuan Nelayan ETH menilai fasilitas itu harus benar-benar dapat digunakan nelayan kecil.

Jangan sampai gedung pengolahan tersedia, tetapi biaya sewanya terlalu tinggi atau aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu.

SPBN DITAMBAH, BBM NELAYAN HARUS BENAR-BENAR TERSEDIA

Pengembangan PPN Kejawanan juga direncanakan menambah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Dengan tambahan tersebut, kawasan pelabuhan nantinya memiliki dua SPBN karena saat ini sudah ada satu unit yang beroperasi.

Bagi nelayan, pembangunan SPBN bukan sekadar penambahan fasilitas.

BBM adalah salah satu komponen terbesar biaya melaut.

Karena itu keberadaan dua SPBN harus diuji dari kondisi nyata:

Apakah stok tersedia?

Apakah pelayanan cepat?

Apakah harga sesuai ketentuan?

Apakah nelayan kecil mudah mengaksesnya?

Dan apakah tidak terjadi antrean panjang ketika musim penangkapan sedang tinggi?

SPBN yang berdiri tetapi sering kosong tidak akan menyelesaikan persoalan nelayan.

500 KAPAL MASUK, RUANG DAN KESELAMATAN HARUS DIATUR

Peningkatan kapasitas dari 241 menjadi 500 kapal berarti aktivitas pelabuhan akan menjadi jauh lebih padat.

Hal itu dapat memperbesar aktivitas ekonomi, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang lebih kuat.

Tambatan kapal.

Alur keluar-masuk.

Bongkar muat.

Penyediaan BBM.

Es.

Air bersih.

Pengelolaan sampah.

Keselamatan pelayaran.

Semua harus mampu mengikuti kenaikan jumlah kapal.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong agar nelayan kecil tidak kehilangan ruang tambat atau harus mengalah kepada kapal berukuran lebih besar ketika kapasitas pelabuhan meningkat.

Pelabuhan modern harus semakin tertib, bukan semakin padat dan semrawut.

8.000 TENAGA KERJA: ANAK NELAYAN HARUS DAPAT KESEMPATAN

Jumlah tenaga kerja di kawasan PPN Kejawanan diproyeksikan meningkat dari sekitar 2.900 menjadi 8.000 orang setelah pengembangan selesai.

Pertambahan ribuan pekerjaan berpotensi memberikan dampak ekonomi besar bagi wilayah pesisir Cirebon dan sekitarnya.

Namun peluang tersebut perlu dipastikan terbuka bagi masyarakat lokal.

Satuan Nelayan ETH mendorong agar keluarga nelayan mendapatkan akses terhadap pelatihan dan pekerjaan baru dalam kegiatan:

pengolahan ikan, rantai dingin, permesinan kapal, logistik, pengemasan, pemasaran, mutu produk dan aktivitas pelabuhan lainnya.

Modernisasi tidak boleh hanya memodernisasi gedung.

Manusia yang hidup di sekitar pelabuhan juga harus ikut naik kelas.

PNBP DIPROYEKSI NAIK, PENDAPATAN NELAYAN JUGA HARUS PUNYA TARGET

KKP memproyeksikan penerimaan negara bukan pajak dari aktivitas PPN Kejawanan meningkat dari sekitar Rp15 miliar menjadi Rp53 miliar.

Proyeksi penerimaan negara tersebut dapat dihitung dengan jelas.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai seharusnya peningkatan kesejahteraan nelayan juga mempunyai indikator yang sama jelasnya.

Misalnya:

berapa kenaikan rata-rata harga ikan di tingkat nelayan?

berapa penurunan biaya logistik?

berapa banyak nelayan yang menggunakan fasilitas pengolahan?

berapa banyak yang memperoleh pasar baru?

dan berapa kenaikan pendapatan rumah tangga nelayan setelah pelabuhan beroperasi?

Kalau penerimaan negara dapat dihitung sampai rupiahnya, manfaat bagi nelayan juga seharusnya dapat diukur.

BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN JUGA AKAN DIPINDAHKAN KE CIREBON

KKP juga merencanakan memindahkan Balai Besar Penangkapan Ikan dari Semarang ke kompleks PPN Kejawanan. Menurut KKP, lokasi di Semarang sudah tidak ideal dan antara lain kerap terdampak banjir rob.

Kehadiran institusi tersebut dapat memperkuat posisi Kejawanan sebagai pusat aktivitas perikanan.

Namun Satuan Nelayan ETH berharap keberadaan lembaga teknis tersebut juga menghasilkan pelayanan yang semakin dekat kepada masyarakat nelayan.

Teknologi penangkapan.

Keselamatan.

Pengembangan alat tangkap.

Pelatihan ABK.

Efisiensi BBM.

Semua seharusnya semakin mudah dijangkau nelayan.

SATUAN NELAYAN ETH: JANGAN UKUR KEBERHASILAN DARI GEDUNG DAN TONASE SAJA

Pembangunan pelabuhan bertaraf internasional merupakan investasi jangka panjang.

Namun pembangunan tidak boleh selesai ketika beton, dermaga dan bangunan telah berdiri.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong agar keberhasilan PPN Kejawanan kelak diuji melalui kondisi kehidupan masyarakat nelayan.

Apakah BBM lebih mudah?

Apakah harga ikan naik?

Apakah akses pasar bertambah?

Apakah nelayan kecil mendapat ruang?

Apakah lapangan kerja lokal meningkat?

Apakah hasil laut mendapat nilai tambah sebelum meninggalkan daerah?

Jika jawabannya iya, maka modernisasi pelabuhan mempunyai arti.

Jika tidak, pembangunan hanya akan menghasilkan pelabuhan yang lebih besar tanpa perubahan berarti bagi orang-orang yang setiap hari membawa ikan ke dermaga.

PELABUHAN INTERNASIONAL HARUS MELAHIRKAN NELAYAN YANG LEBIH SEJAHTERA

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang memandang pembangunan PPN Kejawanan sebagai peluang besar bagi ekonomi pesisir.

Tetapi peluang itu harus dikawal.

Jangan hanya mengejar 32 ribu ton ikan.

Jangan hanya mengejar 500 kapal.

Jangan hanya mengejar Rp53 miliar penerimaan negara.

Kejar juga satu target yang paling penting:

PENDAPATAN NELAYAN HARUS NAIK.

SATUAN NELAYAN ELANG TIGA HAMBALANG

“KUAT BERSAMA, TANGGUH DI LAUT”

Hambalang, Jumat, 18 September 2026