PEKANBARU — Minggu, 13 September 2026 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat ketahanan dan kemandirian nasional agar Indonesia dapat menentukan arah kebijakannya sendiri serta tidak mudah didikte oleh kekuatan tertentu.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo ketika menghadiri sesi terbatas bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism” dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu, 12 September 2026.

Presiden menyebut ketahanan pangan dan energi sebagai fondasi utama kemandirian suatu negara. Menurut Kepala Negara, setiap bangsa berhak menentukan sistem pemerintahan dan kebijakannya sendiri tanpa tekanan dari pihak lain.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa kemerdekaan dan kebebasan harus tetap menjadi landasan hubungan antarnegara. Karena itu, penguatan kemampuan dalam negeri menjadi bagian penting untuk menjaga kedaulatan sekaligus menghadapi ketidakpastian global.

Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru, Muflihun, S.STTP., M.AP., menilai pesan kemandirian yang disampaikan Presiden Prabowo perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata di tingkat daerah.

“Kemandirian nasional harus dibangun dari daerah. Pemerintah daerah, pelaku usaha, petani, pekerja, dan masyarakat perlu mengambil bagian dalam memperkuat produksi pangan, menjaga distribusi energi, serta mengembangkan kemampuan ekonomi lokal,” kata Muflihun.

Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung ketahanan nasional. Pekanbaru dan Provinsi Riau, misalnya, mempunyai posisi strategis dalam perdagangan, perkebunan, UMKM, jasa, dan sektor energi.

“Daerah jangan hanya menjadi konsumen. Kita harus memperkuat produktivitas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membuka ruang yang lebih luas bagi UMKM dan pengusaha lokal untuk berkembang,” ujarnya.

Muflihun menilai kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat kemandirian pangan dan energi perlu disertai koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan juga harus terukur, transparan, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Kemandirian bukan berarti menutup diri dari kerja sama internasional. Kerja sama tetap diperlukan, tetapi kepentingan rakyat dan kedaulatan nasional harus menjadi pertimbangan utama,” lanjut Muflihun.

Ia berharap pemerintah daerah dapat memetakan komoditas unggulan, memperkuat rantai pasok, menjaga kestabilan harga, dan meningkatkan pendampingan kepada pelaku UMKM. Langkah tersebut dinilai penting agar agenda kemandirian nasional berjalan dari pusat hingga daerah.

Sumber:

1. ANTARA—Prabowo tekankan kemandirian agar negara tidak mudah didikte, 13 September 2026.
2. ANTARA—Prabowo: BRICS berperan penting berkontribusi terhadap ketahanan dunia, 13 September 2026.