Hambalang, 10 September 2026 — Kamis, 10 September 2026 Penindakan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal di wilayah perbatasan kembali menjadi perhatian nasional setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap satu kapal ikan asing asal Filipina dan menertibkan 25 unit rumpon ilegal di perairan Maluku Utara yang berbatasan dengan Filipina.

Dalam siaran pers resmi KKP tertanggal 8 September 2026, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menyebut kapal yang diamankan adalah Vitran 06, kapal berukuran 3 GT yang tidak memiliki izin penangkapan ikan dan membawa empat awak berkewarganegaraan Filipina. Kapal tersebut kemudian dibawa ke Pangkalan PSDKP Bitung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Pada saat bersamaan, tiga kapal pengawas KKP juga menertibkan 25 rumpon ilegal di perairan Maluku Utara. KKP menjelaskan bahwa keberadaan rumpon di wilayah perbatasan dapat mengganggu proses ruaya ikan tuna masuk ke perairan Indonesia dan pada akhirnya merugikan nelayan Indonesia.

Illegal Fishing Bukan Hanya Soal Kedaulatan

Bagi masyarakat nelayan, praktik illegal fishing tidak hanya menyangkut pelanggaran wilayah perairan. Dampaknya dapat berkaitan langsung dengan ketersediaan sumber daya ikan, hasil tangkapan, persaingan usaha, serta pendapatan keluarga nelayan.

Jika ikan dikumpulkan menggunakan rumpon ilegal di wilayah perbatasan lalu dimanfaatkan oleh kapal yang tidak berizin, nelayan Indonesia berpotensi kehilangan sebagian sumber daya yang semestinya dapat menjadi bagian dari kegiatan ekonomi perikanan nasional.

Karena itu, Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang dapat menempatkan isu ini sebagai agenda perlindungan ruang tangkap nelayan dan keberlanjutan sumber daya ikan.

37 Rumpon Ilegal Telah Ditertibkan Sepanjang 2026

KKP menyatakan bahwa sepanjang 2026 telah mengangkat dan menertibkan total 37 rumpon ilegal. Rinciannya terdiri dari 12 unit di WPPNRI 716 dan 25 unit di WPPNRI 715. KKP menghitung valuasi potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sekitar Rp14,8 miliar.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pengawasan rumpon tidak dapat dianggap sebagai persoalan kecil. Rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang dapat memengaruhi pola pengumpulan ikan dan lokasi operasi penangkapan.

KKP juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada nelayan yang menjaga rumpon serta mengingatkan bahwa pemasangan rumpon harus memiliki izin dan tidak boleh mengganggu alur pelayaran.

Nelayan Dapat Menjadi Bagian dari Sistem Pengawasan

KKP menyebut penertiban tersebut antara lain berkaitan dengan adanya pengaduan nelayan mengenai banyaknya rumpon ilegal yang diduga digunakan sebagai modus penangkapan ikan secara ilegal.

Hal ini menunjukkan bahwa informasi dari masyarakat pesisir dapat membantu aparat dalam mendeteksi dugaan pelanggaran.

Dalam konteks tersebut, Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang dapat mendorong tersedianya kanal pelaporan yang mudah, cepat, aman, dan dapat ditindaklanjuti, sehingga nelayan yang menemukan kapal asing mencurigakan, rumpon tanpa identitas, atau aktivitas penangkapan tidak wajar dapat melaporkan kepada instansi berwenang.

Pengawasan Harus Melindungi Nelayan yang Patuh

Pada saat yang sama, penertiban harus tetap membedakan antara aktivitas ilegal dengan nelayan Indonesia yang menggunakan alat bantu penangkapan secara sah.

Nelayan yang telah memenuhi ketentuan perizinan perlu mendapatkan kepastian aturan, informasi lokasi pemasangan yang diperbolehkan, serta pelayanan administrasi yang mudah.

Dengan demikian, kebijakan pengawasan tidak hanya kuat terhadap pelanggaran tetapi juga memberikan kepastian bagi nelayan yang menjalankan usaha secara legal.

Satuan Nelayan ETH Dapat Mengawal Empat Agenda

Empat agenda yang layak dikawal adalah peningkatan patroli di wilayah perbatasan, penertiban rumpon ilegal, perlindungan jalur ruaya ikan dan ruang tangkap nelayan Indonesia, serta penguatan mekanisme pelaporan masyarakat nelayan.