Hambalang, Kabupaten Bogor — Sabtu, 19 September 2026 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan modernisasi 950 kapal ikan pada 2027 sebagai bagian dari program penguatan armada perikanan tangkap nasional. Target tersebut masuk dalam rencana yang lebih besar, yakni 4.582 kapal ikan modern hingga 2029.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan modernisasi armada merupakan salah satu dari enam program prioritas nasional KKP. Menurut pemerintah, program tersebut diperlukan untuk menjawab persoalan armada yang menua, keterbatasan teknologi, biaya operasional yang tinggi, serta mutu hasil tangkapan yang belum konsisten.

Program nasional menuju 4.582 kapal

Informasi resmi KKP menyebut target 950 kapal pada 2027 merupakan bagian dari target keseluruhan 4.582 kapal hingga 2029. Pada saat yang sama, pagu anggaran KKP untuk 2027 disebut sebesar Rp16,65 triliun, dengan Rp13,73 triliun diarahkan pada program prioritas nasional, implementasi ekonomi biru, serta tugas dan pelayanan publik KKP. Angka tersebut merupakan pagu keseluruhan KKP, bukan berarti seluruhnya dialokasikan untuk pembangunan kapal.

Dalam penjelasan pemerintah sebelumnya, keseluruhan program 4.582 kapal modern diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp125,5 triliun. Pemerintah menyebut kapal direncanakan dalam berbagai kategori dan ukuran, mulai dari sekitar 10 GT hingga 2.500 GT, termasuk kapal penangkap, pengangkut, pengolahan dan kapal pendukung operasi.

Jenis alat penangkapan yang disebut dalam rencana pemerintah mencakup antara lain pukat cincin, gillnet, handline, rawai, liftnet, bubu serta beberapa jenis lainnya sesuai kebutuhan operasional kapal. ([Bursa Ikan][3])

Satuan Nelayan ETH: modernisasi harus terlihat pada kesejahteraan

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang memandang modernisasi armada dapat memberikan manfaat apabila pelaksanaannya benar-benar memperkuat nelayan dan masyarakat pesisir.

Namun keberhasilan program semestinya tidak hanya diukur berdasarkan jumlah kapal yang berhasil dibangun atau diserahkan, tetapi juga dari perubahan nyata pada pendapatan nelayan, biaya melaut, keselamatan awak kapal, kualitas ikan serta akses pasar.

Ini merupakan analisis dan agenda pengawasan Satuan Nelayan ETH, bukan temuan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam program tersebut.

Ada sejumlah pertanyaan yang perlu dibuka kepada publik

Satuan Nelayan ETH menilai pemerintah perlu menjelaskan secara transparan beberapa unsur penting program 950 kapal pada 2027, terutama:

• di wilayah mana kapal akan ditempatkan;
• siapa penerima atau pengelola kapal;
• apakah kapal dimiliki nelayan, koperasi, badan usaha atau skema lainnya;
• ukuran dan jenis kapal untuk masing-masing daerah;
• jenis alat tangkap yang digunakan;
• mekanisme perekrutan nakhoda dan ABK;
• kebutuhan serta akses BBM;
• biaya pemeliharaan kapal;
• pembagian hasil usaha;
• serta mekanisme pengawasan agar manfaatnya menjangkau nelayan lokal.

Pertanyaan tersebut penting karena semakin besar kapal, semakin kompleks pula kebutuhan operasionalnya.

BBM menjadi persoalan yang tidak boleh dipisahkan

Satuan Nelayan ETH menilai pembangunan kapal harus dibarengi dengan perencanaan ketersediaan BBM.

Kapal baru yang lebih modern tetap membutuhkan bahan bakar, perawatan mesin, awak kapal, es, logistik dan fasilitas pendaratan. Apabila biaya operasional tidak dirancang sejak awal, peningkatan kapasitas armada belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan bersih nelayan.

Karena itu, Satuan Nelayan ETH mendorong agar setiap penempatan kapal disertai pemetaan kebutuhan BBM, titik pengisian, kemampuan pelabuhan, rantai dingin serta kepastian pasar hasil tangkapan.

Awak kapal dan nelayan lokal perlu mendapatkan kesempatan

Program modernisasi kapal juga berpotensi menciptakan kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah besar. Pada program modernisasi yang diumumkan sebelumnya, KKP bahkan pernah membuka persiapan perekrutan sekitar 20.094 awak kapal perikanan untuk 1.582 kapal dengan ukuran 30 GT, 200 GT dan 500 GT.

Satuan Nelayan ETH memandang pengembangan SDM harus berjalan seiring pembangunan kapal. Nelayan lokal dan generasi muda pesisir perlu memperoleh akses terhadap pelatihan, sertifikasi, navigasi, keselamatan, mesin kapal dan keterampilan penanganan ikan.

Jangan sampai nelayan kecil hanya melihat kapal besar beroperasi di depan mereka

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menempatkan satu pertanyaan utama dalam pengawasan kebijakan ini: seberapa besar modernisasi armada meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil dan masyarakat pesisir?

Kehadiran ribuan kapal modern dapat menjadi penguatan besar bagi industri perikanan Indonesia. Namun program juga perlu memperhatikan ruang tangkap nelayan tradisional, daya dukung sumber daya ikan dan kesesuaian kapal dengan karakter perikanan setiap daerah.

Satuan Nelayan ETH mendorong agar pemerintah membuka data pelaksanaan secara berkala sehingga masyarakat dapat mengetahui lokasi, jumlah kapal, spesifikasi, penerima manfaat, sumber pembiayaan dan hasil ekonominya.

Fakta, pernyataan pemerintah, dan analisis

Fakta: KKP menargetkan modernisasi 950 kapal ikan pada 2027 dan 4.582 kapal hingga 2029.

Pernyataan pemerintah: Menteri KKP menyebut modernisasi dibutuhkan antara lain untuk mengatasi armada yang menua, keterbatasan teknologi, tingginya biaya operasional dan mutu tangkapan yang belum konsisten

Fakta tambahan: pemerintah sebelumnya menyebut kebutuhan investasi keseluruhan program 4.582 kapal sekitar Rp125,5 triliun, dengan berbagai tipe kapal dari 10 GT sampai 2.500 GT.

Analisis Satuan Nelayan ETH: program perlu dikawal dari aspek penerima kapal, akses nelayan lokal, BBM, biaya operasional, perlindungan ABK, ruang tangkap, keberlanjutan stok ikan, mekanisme pembagian hasil dan peningkatan pendapatan bersih nelayan.