*BOGOR, 29 Agustus 2026** — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan **Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Jawa Barat**. Perkembangan terbaru ini mendapat perhatian Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang (ETH), yang mendorong transparansi dan pengawasan ketat terhadap setiap penggunaan anggaran pendidikan.

Juru Bicara KPK **Budi Prasetyo** menyatakan penyidik masih fokus melakukan pendalaman terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Untuk mencari alat bukti dan petunjuk yang relevan, KPK melakukan penggeledahan di kantor dinas tersebut pada **Jumat, 28 Agustus 2026**. ([Megapolitan ANTARA News][1])

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, **Reza Prasatria Dharma**, menilai setiap rupiah yang dialokasikan untuk pendidikan mempunyai hubungan langsung dengan masa depan generasi muda.

**“Anggaran pendidikan adalah investasi masa depan anak bangsa. Karena itu, setiap rupiah harus digunakan untuk kepentingan pendidikan dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jangan sampai anggaran yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan justru bocor akibat tata kelola yang lemah,”** kata Reza dalam draf pernyataan Satuan Mahasiswa ETH, Sabtu (29/8/2026).

### KPK Sita Dokumen Pengadaan

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK mengamankan **sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa** di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dokumen tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidikan yang sedang dilakukan. ([Antara News Jambi][2])

KPK menjelaskan penggeledahan dilakukan untuk mencari dan menemukan alat bukti maupun petunjuk yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Perlu ditegaskan, hingga perkembangan terbaru **KPK belum menetapkan pihak mana pun sebagai tersangka dalam penyidikan pengadaan barang dan jasa tersebut**. Karena itu, penggeledahan maupun penyitaan dokumen tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti bahwa individu tertentu telah bersalah. ([Megapolitan ANTARA News][1])

Satuan Mahasiswa ETH meminta masyarakat dan mahasiswa menghormati proses hukum serta menghindari penyebaran tuduhan yang belum dibuktikan.

**“Kita harus kritis, tetapi tetap adil. Jangan menghakimi siapa pun sebelum ada bukti dan proses hukum. Biarkan KPK bekerja secara profesional, sementara masyarakat dan mahasiswa mengawal prosesnya secara objektif,”** ujar Reza.

### Ada Dua Penyidikan di Lingkungan Pemkab Bogor

KPK sebelumnya juga sedang menangani perkara berbeda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor terkait dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara yang diduga berasal dari pemotongan upah pungut di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda).

KPK sebelumnya mengamankan uang sekitar **Rp1,5 miliar** dalam tahap penyelidikan perkara tersebut. Penanganannya kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui surat perintah penyidikan umum. ([Megapolitan ANTARA News][1])

Perkara itu perlu **dibedakan** dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang kini didalami di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Satuan Mahasiswa ETH menilai pembedaan tersebut penting agar masyarakat tidak mencampurkan dua konstruksi perkara yang berbeda.

### Mahasiswa Harus Ikut Mengawasi Anggaran Pendidikan

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, mahasiswa mempunyai kepentingan besar dalam memastikan anggaran pendidikan digunakan secara efektif.

Pengawasan tidak harus dilakukan melalui demonstrasi. Mahasiswa dapat mempelajari dokumen anggaran, menggunakan mekanisme keterbukaan informasi publik, melakukan kajian kebijakan, memantau proyek pendidikan dan menyampaikan temuan melalui lembaga pengawasan yang berwenang.

**“Gerakan mahasiswa harus naik kelas. Selain menyampaikan kritik di jalan, mahasiswa harus mampu membaca anggaran, memahami proses pengadaan dan menggunakan data untuk mengawasi kebijakan pemerintah,”** kata Reza.

Menurutnya, kemampuan tersebut akan membuat fungsi kontrol sosial mahasiswa semakin kuat sekaligus mengurangi risiko kritik yang hanya didasarkan pada rumor.

### Jangan Sampai Korupsi Mengurangi Hak Siswa

Satuan Mahasiswa ETH menilai pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan mempunyai dampak langsung terhadap siswa, guru dan kualitas sekolah.

Anggaran pengadaan dapat berkaitan dengan berbagai kebutuhan pelayanan pendidikan. Karena itu, prosesnya harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan pemerintah.

**“Kalau ada kebocoran dalam anggaran pendidikan, pada akhirnya masyarakat yang dirugikan. Anak-anak membutuhkan fasilitas yang layak, guru membutuhkan dukungan, dan sekolah membutuhkan sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran,”** ujar Reza.

### Pemkab Bogor Pastikan Pelayanan Tetap Berjalan

Di tengah proses penyidikan KPK, Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor **Ajat Rochmat Jatnika** mengatakan Bupati Bogor telah menginstruksikan agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berlangsung sebagaimana mestinya selama proses hukum berjalan. ([Megapolitan ANTARA News][3])

Satuan Mahasiswa ETH mendukung langkah menjaga pelayanan publik tersebut.

Menurut Reza, proses penegakan hukum tidak boleh mengurangi hak masyarakat memperoleh pelayanan pendidikan.

### Dorong Sistem Pengadaan yang Lebih Transparan

Satuan Mahasiswa ETH mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor menjadikan proses hukum yang sedang berlangsung sebagai momentum mengevaluasi tata kelola pengadaan.

Penggunaan sistem digital, keterbukaan informasi pengadaan, penguatan pengawasan internal, audit berkala serta mekanisme pengaduan masyarakat dinilai penting untuk mempersempit peluang penyimpangan.

Reza juga mengajak organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil tidak berhenti mengawasi setelah sebuah kasus menjadi perhatian media.

**“Pengawasan tidak boleh muncul hanya ketika KPK datang. Pencegahan harus berjalan setiap hari. Pemerintah harus transparan, masyarakat harus berani mengawasi, dan mahasiswa harus memiliki kemampuan membaca serta mengkritisi kebijakan,”** katanya.

### Pendidikan Harus Menjadi Ruang yang Bersih

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menegaskan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

**“Pendidikan mengajarkan kejujuran dan integritas. Karena itu, pengelolaan anggaran pendidikan juga harus mencerminkan nilai tersebut. Kita ingin Kabupaten Bogor memiliki pendidikan yang maju, tetapi kemajuan itu harus dibangun melalui tata kelola yang bersih, transparan dan berpihak kepada kepentingan peserta didik,”** pungkas Reza.