Hambalang, Kabupaten Bogor — 22 September 2026. Penyidikan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN memasuki perkembangan baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menyita dokumen dan barang bukti elektronik setelah menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor pada Senin, 21 September 2026.

KPK menyebut barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan dugaan pemberian suap pihak swasta kepada oknum di Kementerian ATR/BPN, secara spesifik terkait sejumlah pihak di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Penyidik akan menelaah bukti tersebut untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh.

Perkara Berawal dari Sengketa Tanah

Kasus ini memiliki dimensi yang lebih luas daripada persoalan administrasi HGB. KPK sebelumnya menjelaskan perkara diduga bermula ketika sebagian tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor masih bermasalah atau bersengketa dengan sejumlah pemilik atau ahli waris sebelumnya yang disebut memegang SHM. Para pemilik atau ahli waris kemudian menggugat penerbitan sembilan SHGB ke PTUN Bandung.

Menurut konstruksi awal yang disampaikan KPK, setelah adanya permohonan blokir SHGB dan pencabutan gugatan PTUN, kemudian terjadi rangkaian komunikasi untuk membuka blokir sekaligus melakukan pemecahan HGB. KPK menduga terjadi permintaan Rp2 miliar yang kemudian dinegosiasikan menjadi Rp1,5 miliar. Seluruh dugaan tersebut masih berada dalam proses hukum.

KPK melakukan OTT pada 14 September 2026 dan sehari kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Status tersangka bukan putusan bersalah; asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Safrizal: Jangan Berhenti pada Siapa yang Menerima Uang

Safrizal, Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, menyampaikan sikap organisasi:

“DPN Elang Tiga Hambalang meminta KPK membongkar perkara ini secara menyeluruh berdasarkan alat bukti. Jangan berhenti hanya pada siapa yang menerima atau menyerahkan uang. Telusuri juga proses administrasinya, kewenangannya, alur perintahnya dan kepentingan yang berada di belakang setiap keputusan.”

Menurut Safrizal, perkara tersebut harus menjadi momentum untuk menguji integritas pelayanan pertanahan.

“Tanah menyangkut hak hidup masyarakat dan kepastian investasi. Kalau administrasi pertanahan dapat dipengaruhi uang, perantara atau jaringan kekuasaan, dampaknya sangat berbahaya bagi kepastian hukum.”

Ia menegaskan bahwa DPN ETH mendukung penindakan tegas, tetapi tetap menempatkan pembuktian hukum sebagai dasar.

“Jangan lindungi siapa pun apabila bukti menunjukkan keterlibatan. Sebaliknya, jangan pula menghukum orang melalui opini. Biarkan penyidik mengikuti bukti dan pengadilan menguji pertanggungjawabannya.”

Penggeledahan Sudah Menjangkau Sejumlah Lokasi

Sebelum penggeledahan di Kabupaten Bogor, penyidik pada 17 September menggeledah sejumlah ruangan pejabat dan direktorat di Kementerian ATR/BPN. KPK menegaskan ruangan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tidak termasuk ruangan yang digeledah saat itu.

Pada 18 September, KPK kemudian menggeledah kantor Summarecon di Jakarta Timur dan rumah Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN. Dari penggeledahan kantor Summarecon di Jakarta, penyidik antara lain menyita dokumen SHGB, dokumen keuangan perusahaan serta bukti elektronik yang menurut KPK berkaitan dengan pemblokiran sengketa tanah di Bogor.

Kini penggeledahan kantor Summarecon di Kabupaten Bogor kembali menghasilkan dokumen dan bukti elektronik yang akan dianalisis penyidik.

Ganda Satria Dharma: Audit Jejak Administrasi dari Awal sampai Akhir

Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, mempertegas pernyataan Ketua Umum dengan meminta persoalan tersebut dibedah secara administratif sekaligus pidana.

“Yang ditegaskan Ketua Umum harus diterjemahkan secara operasional. Audit jejak administrasinya dari awal: kapan permohonan masuk, dokumen apa yang digunakan, siapa yang memeriksa, siapa yang memberikan rekomendasi, siapa yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan dan apakah seluruh prosedur dilaksanakan sesuai aturan.”

Ganda menilai digitalisasi pelayanan pertanahan seharusnya memungkinkan proses tersebut mempunyai jejak audit yang lebih kuat.

“Kalau setiap perubahan status, blokir, pembukaan blokir dan pemecahan bidang mempunyai rekam digital yang tidak mudah dimanipulasi, ruang pertemuan informal dan intervensi terhadap proses administrasi dapat dipersempit.”

DPN ETH Soroti Posisi Pemilik dan Ahli Waris

DPN ETH menilai fakta bahwa konstruksi awal perkara menurut KPK berhubungan dengan sengketa dengan pemilik atau ahli waris sebelumnya perlu mendapatkan perhatian serius.

Safrizal mengatakan:

“Jangan sampai masyarakat yang mempunyai klaim dan dokumen pertanahan justru menjadi pihak paling lemah ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang besar. Semua klaim harus diuji berdasarkan dokumen dan hukum, bukan berdasarkan siapa yang mempunyai akses paling kuat.”

Namun DPN ETH menegaskan keberadaan sengketa tidak otomatis membuktikan klaim salah satu pihak. Keabsahan masing-masing hak harus diperiksa melalui dokumen pertanahan, riwayat perolehan hak dan proses hukum yang berlaku.

Ganda: Jangan Audit Satu Berkas Saja

Ganda Satria Dharma mendorong ATR/BPN menggunakan kasus ini sebagai pintu masuk evaluasi yang lebih luas.

“Kalau penyidikan menemukan kelemahan sistem, jangan hanya memperbaiki satu berkas yang sedang diperiksa KPK. Identifikasi pola pelayanan yang sama, terutama pembukaan blokir, pemecahan HGB, perubahan hak dan pelayanan pertanahan yang mempunyai nilai ekonomi besar.”

Menurutnya, pemerintah dapat menggunakan analisis risiko untuk menentukan layanan yang memerlukan pengawasan tambahan.

Momentum Reformasi Pertanahan

Bagi DPN ETH, kasus ini harus menghasilkan dua keluaran sekaligus: pertanggungjawaban pidana terhadap siapa pun yang nantinya terbukti bersalah dan perbaikan sistem agar praktik serupa tidak berulang.

Safrizal menutup:

“KPK harus diberi ruang bekerja secara profesional. Pada saat yang sama, ATR/BPN harus berani membenahi sistemnya. Kepastian hak atas tanah adalah salah satu fondasi keadilan sosial dan kepastian investasi.”

Ganda Satria Dharma mempertegas:

“Ukuran keberhasilan akhirnya bukan hanya berapa tersangka yang diproses. Ukur juga apakah setelah perkara ini pelayanan pertanahan menjadi lebih transparan, cepat, dapat diaudit dan semakin sulit dipengaruhi transaksi di luar prosedur.”