Penyaluran kredit program pemerintah terus meningkat. Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendorong pelayanan pembiayaan yang transparan, kemudahan administrasi, serta perlindungan kepentingan pelaku usaha agar pembiayaan benar-benar meningkatkan produktivitas.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Jumat, 6 November 2026 (WIB).

Pemerintah Indonesia mencatat realisasi kredit program mencapai Rp303,9 triliun per 5 November 2026, dengan jumlah penerima sebanyak 4,37 juta debitur.

Perkembangan tersebut membuka peluang bagi pengusaha, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi untuk memperkuat kegiatan produksi. Namun, efektivitas pembiayaan harus dinilai berdasarkan manfaatnya bagi keberlangsungan usaha, bukan hanya besarnya dana yang disalurkan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam siaran pers tanggal 5 November 2026 menyampaikan bahwa realisasi kredit program telah mencapai 92,17 persen dari plafon yang ditetapkan.

Sebanyak 68,09 persen pembiayaan disalurkan ke sektor produksi. Pemerintah juga mengaitkan program tersebut dengan penyerapan 13,13 juta tenaga kerja.

Angka penyerapan tenaga kerja tersebut tidak serta-merta menunjukkan jumlah pekerjaan baru yang seluruhnya tercipta akibat program kredit.

Realisasi Rp303,9 triliun juga merupakan gabungan kredit program pemerintah, bukan seluruhnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Asosiasi Pengusaha ETH Perjuangkan Kepastian dan Keadilan Pembiayaan

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang memandang peningkatan kredit program sebagai perkembangan positif bagi perekonomian nasional.

Namun, Asosiasi menilai pemerintah perlu memastikan bahwa informasi dan pelayanan pembiayaan menjangkau pengusaha kecil di berbagai daerah.

Pengusaha membutuhkan kepastian biaya dan persyaratan kredit. UMKM memerlukan pendampingan pembukuan serta penyusunan rencana usaha, sedangkan koperasi membutuhkan pembiayaan yang sesuai kemampuan dan tata kelola kelembagaannya.

Asosiasi memperjuangkan kepentingan sah pelaku usaha untuk memperoleh informasi pembiayaan yang jelas, pelayanan yang adil, dan penilaian kelayakan secara objektif.

Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 telah mengatur kemudahan akses pembiayaan UMKM dengan prinsip mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif, tanpa mengesampingkan kehati-hatian lembaga keuangan.

Ketentuan tersebut tidak berarti setiap permohonan kredit wajib disetujui.

Empat Usulan Asosiasi Pengusaha ETH kepada Pemerintah

Pertama, meningkatkan transparansi pelayanan kredit.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama lembaga penyalur perlu memperluas informasi mengenai jenis kredit program, persyaratan, biaya, dan prosedur pengajuan.

Kedua, memperkuat pendampingan UMKM.

Kementerian UMKM perlu memperluas pelatihan pembukuan dan perencanaan usaha. Keberhasilannya dapat diukur melalui peningkatan jumlah pelaku usaha yang memenuhi persyaratan administrasi pembiayaan.

Ketiga, memperluas pembiayaan produktif.

Pemerintah dan perbankan perlu mendorong pembiayaan sesuai karakteristik sektor usaha, termasuk pertanian, perdagangan, industri kecil, dan koperasi yang memenuhi persyaratan.

Keempat, memperkuat pengawasan dan perlindungan konsumen.

OJK perlu memastikan lembaga jasa keuangan memberikan informasi yang transparan serta menyediakan mekanisme penanganan keluhan sesuai ketentuan. Hasilnya dapat diukur melalui penyelesaian pengaduan dan kepatuhan pelayanan.

Peran Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang dapat mengembangkan program pendampingan pengajuan pembiayaan, pembukuan, dan peningkatan kemampuan pengelolaan usaha.

Asosiasi juga dapat menghimpun keluhan anggota, mendokumentasikan hambatan kredit, serta mengusulkan dialog dengan perbankan, OJK, dan kementerian terkait.

Melalui pendampingan tersebut, Asosiasi diharapkan dapat membantu pengusaha, UMKM, dan koperasi memahami kewajiban pembiayaan sekaligus meningkatkan kesiapan memperoleh modal secara bertanggung jawab.

Pemerintah sebelumnya, pada 30 Oktober 2026, telah menyampaikan bahwa keberhasilan kredit program perlu dinilai berdasarkan pertumbuhan usaha dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Asosiasi mendorong prinsip tersebut diterapkan melalui evaluasi yang terukur dan transparan.

Pesan utama: Kredit program pemerintah harus menjadi sarana memperkuat usaha produktif, membuka lapangan kerja, dan memperluas kesempatan pembiayaan yang adil bagi pengusaha, UMKM, serta koperasi.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
6 November 2026