H. Safrizal dan Ganda Satria Dharma: Kapal Induk Pertama Indonesia Harus Menjadi Lompatan Kemampuan Maritim, Bukan Sekadar Simbol Kekuatan

HAMBALANG, SABTU, 29 AGUSTUS 2026 — Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Elang Tiga Hambalang (ETH) menyambut perkembangan perjalanan kapal induk eks ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia menuju Indonesia, yang setelah proses serah terima dan penggantian bendera akan diberi nama KRI Gajah Mada.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, sebelumnya menyatakan kapal tersebut telah meninggalkan Italia dan sedang menuju Indonesia. TNI AL memperkirakan kapal tiba di Indonesia sekitar 15–20 September 2026 setelah menempuh perjalanan melalui Terusan Suez, Laut Merah dan sejumlah perairan internasional. ([Antara News][1])

Kementerian Pertahanan juga memastikan kapal tersebut akan terlebih dahulu berlabuh di Jakarta untuk menjalani penandatanganan dokumen serah terima hibah dari Pemerintah Italia kepada Indonesia. ([antaranews.com][2])

Bagi DPN ETH, masuknya kapal induk pertama ke dalam sistem pertahanan Indonesia merupakan momentum penting dalam pembangunan kekuatan maritim nasional.

H. SAFRIZAL: INDONESIA NEGARA MARITIM, KEKUATAN LAUT HARUS SEPADAN

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, H. Safrizal, menilai Indonesia membutuhkan kekuatan pertahanan laut yang mampu menjawab karakter geografis negara kepulauan.

Dengan wilayah laut yang luas dan jalur pelayaran strategis, kemampuan TNI AL menurutnya harus terus diperkuat dengan alutsista, teknologi, personel serta sistem logistik yang memadai.

“Indonesia adalah negara kepulauan besar. Kekuatan pertahanan laut harus dibangun sesuai luas wilayah dan kepentingan nasional kita. Kehadiran KRI Gajah Mada harus menjadi peningkatan kemampuan nyata, bukan hanya simbol kebanggaan.”

H. Safrizal menekankan bahwa modernisasi pertahanan harus tetap didasarkan pada kebutuhan strategis nasional, efisiensi anggaran dan kesiapan operasional.

Menurutnya, setiap alutsista yang diterima Indonesia harus benar-benar dapat dipelihara, diawaki dan dioperasikan secara efektif dalam jangka panjang.

DIPEROLEH MELALUI SKEMA HIBAH PEMERINTAH ITALIA

Kementerian Pertahanan sebelumnya menjelaskan bahwa penerimaan ITS Giuseppe Garibaldi merupakan bagian dari skema hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan dari Pemerintah Republik Italia.

Pada Juli 2026, Komisi I DPR RI pada prinsipnya menyetujui permohonan penerimaan hibah satu unit kapal tersebut. Kemhan menyatakan penerimaan hibah dilakukan melalui kajian untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan operasional TNI, penguatan pertahanan maritim dan kepentingan industri pertahanan nasional. ([Kementerian Pertahanan][3])

DPN ETH menilai aspek tersebut sangat penting karena istilah “hibah” tidak boleh dipahami hanya sebagai penerimaan aset tanpa perhitungan biaya lanjutan.

Pemerintah tetap perlu memastikan biaya modernisasi, pemeliharaan, awak, bahan bakar, suku cadang dan kebutuhan operasional berada dalam perencanaan yang rasional.

AKAN DISAMBUT KAPAL PERANG DAN PESAWAT TNI AL

TNI AL telah menyiapkan penyambutan ketika kapal memasuki perairan Indonesia.

Menurut Dinas Penerangan TNI AL, sedikitnya dua kapal fregat Indonesia dan pesawat udara Puspenerbal direncanakan melakukan pengawalan saat kapal memasuki wilayah Indonesia.

Unsur penerbangan TNI AL juga direncanakan mencoba operasi di atas kapal sebagai bagian dari pengembangan kemampuan operasional. ([antaranews.com][4])

Setelah tiba, proses penggantian bendera dan pengukuhan nama KRI Gajah Mada direncanakan pada sekitar 25 September 2026. Presiden Prabowo Subianto juga direncanakan hadir dalam agenda tersebut, menurut keterangan KSAL yang diberitakan ANTARA. ([antaranews.com][4])

DPN ETH menekankan bahwa jadwal tersebut masih bersifat rencana dan dapat menyesuaikan perkembangan perjalanan maupun keputusan pemerintah.

GANDA SATRIA DHARMA: TRANSFER KEMAMPUAN HARUS MENJADI PRIORITAS

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, menilai nilai strategis KRI Gajah Mada tidak hanya terletak pada ukuran kapal atau kemampuan membawa unsur udara.

Menurutnya, hal yang lebih penting adalah apakah kehadiran kapal tersebut dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, pemeliharaan dan industri pertahanan Indonesia.

“Modernisasi pertahanan harus meninggalkan kemampuan di dalam negeri. Kita membutuhkan teknisi, insinyur, penerbang dan awak kapal Indonesia yang semakin menguasai teknologi sendiri.”

Ganda Satria Dharma mendorong agar keterlibatan PT PAL Indonesia dan industri nasional diperbesar dalam proses modifikasi, pemeliharaan dan dukungan teknis kapal tersebut.

Ia menilai pengalaman mengoperasikan kapal induk dapat menjadi kesempatan besar bagi industri pertahanan Indonesia untuk meningkatkan kompetensi.

PT PAL DIHARAPKAN MENDAPAT MANFAAT TEKNOLOGI

Pemerintah sebelumnya telah menyatakan kapal eks Giuseppe Garibaldi akan menjalani penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan operasional Indonesia, dengan keterlibatan PT PAL Indonesia.

Modernisasi tersebut penting karena kapal dibangun untuk kebutuhan Angkatan Laut Italia sehingga konfigurasi sistemnya perlu disesuaikan dengan doktrin, kebutuhan operasi dan kemampuan pendukung TNI. ([ANTARA News Jambi][5])

DPN ETH menilai keterlibatan industri pertahanan nasional harus diarahkan sejauh mungkin kepada peningkatan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia.

Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pengguna akhir tanpa memperoleh peningkatan kompetensi industri.

PANGKALAN DI LAMPUNG DISIAPKAN

TNI AL juga menyatakan fasilitas pangkalan untuk mendukung operasional kapal telah dipersiapkan di Lampung.

Kesiapan pangkalan menjadi salah satu faktor vital karena kapal induk membutuhkan dukungan logistik, pemeliharaan, keamanan dan fasilitas operasional yang lebih kompleks dibanding kapal perang biasa. ([ANTARA News Gorontalo][6])

DPN ETH mendorong pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur pendukung dilakukan secara matang agar investasi pertahanan tersebut dapat digunakan dalam jangka panjang.

BUKAN HANYA UNTUK OPERASI TEMPUR

ETH juga menilai kemampuan kapal besar seperti KRI Gajah Mada berpotensi digunakan untuk berbagai misi di luar peperangan.

Pemerintah sebelumnya menyebut kapal tersebut dapat mendukung operasi militer selain perang, termasuk penanggulangan bencana. ([ANTARA News Jambi][5])

Kemampuan mengangkut helikopter, personel, logistik dan fasilitas pendukung dapat memiliki nilai strategis ketika Indonesia menghadapi gempa bumi, tsunami atau bencana besar di wilayah kepulauan.

Menurut DPN ETH, pendekatan tersebut penting agar aset pertahanan memberikan manfaat strategis seluas mungkin bagi negara.

ETH DORONG LIMA AGENDA PENGAWALAN

DPN Elang Tiga Hambalang mendorong lima hal dalam pengoperasian KRI Gajah Mada:

1. Kesiapan personel TNI AL, termasuk penerbang dan teknisi.
2. Penguatan industri pertahanan nasional, terutama PT PAL dan industri pendukung.
3. Transparansi biaya pemeliharaan dan operasional agar tidak membebani anggaran tanpa hasil sepadan.
4. Pengembangan doktrin pertahanan maritim yang sesuai kepentingan Indonesia.
5. Pemanfaatan untuk operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana selain fungsi pertahanan utama.

H. SAFRIZAL DAN GANDA SATRIA DHARMA: PERTAHANAN KUAT HARUS BERUJUNG PADA KEMANDIRIAN

DPN ETH berpandangan modernisasi alutsista merupakan kebutuhan negara, tetapi tujuan akhirnya harus lebih besar daripada sekadar membeli atau menerima platform militer.

Indonesia harus mampu membangun ekosistem pertahanannya sendiri.

“Alutsista yang kuat, prajurit yang profesional dan industri pertahanan yang mandiri harus berjalan bersama. Pertahanan nasional akan semakin kuat ketika bangsa Indonesia semakin mampu merawat, mengembangkan dan suatu hari memproduksi teknologi strategisnya sendiri,” demikian sikap yang didorong DPN ETH.

DPN Elang Tiga Hambalang di bawah kepemimpinan Ketua Umum H. Safrizal dan Sekretaris Jenderal Ganda Satria Dharma mendukung modernisasi pertahanan yang transparan, terencana dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan nasional.

DARI HAMBALANG UNTUK INDONESIA

“LAUT INDONESIA HARUS KUAT — PERTAHANAN MODERN, INDUSTRI NASIONAL MANDIRI!”

DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG (DPN ETH)
Ketua Umum: H. Safrizal
Sekretaris Jenderal: Ganda Satria Dharma