HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Minggu, 27 September 2026. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah menyiapkan langkah konkret untuk menjamin ketersediaan LPG 3 kilogram setelah pemerintah dan DPR menyepakati volume LPG bersubsidi tahun 2027 sebesar 8 juta metrik ton.

Angka tersebut sama dengan kuota APBN 2026, tetapi lebih rendah dibanding angka 8,9 juta ton yang sempat tercantum dalam rancangan APBN 2027. Perkembangan terbaru pada 25 September menyebut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyiapkan sejumlah alternatif untuk mengurangi konsumsi LPG 3 kg, antara lain CNG, kompor listrik, jaringan gas rumah tangga, dan pembangunan infrastruktur pipa gas.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, dalam sikap editorial organisasi menilai kebijakan pengendalian subsidi perlu dilakukan secara hati-hati karena LPG 3 kg menyangkut kebutuhan sehari-hari jutaan rumah tangga dan usaha mikro.

“Efisiensi subsidi penting, tetapi jangan sampai masyarakat kecil menjadi pihak pertama yang menanggung risiko ketika kuota lebih rendah daripada proyeksi kebutuhan. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana delapan juta ton ini akan mencukupi, siapa yang benar-benar berhak menerima, dan alternatif energi apa yang sudah siap sebelum konsumsi LPG dibatasi.”

FAKTA TERVERIFIKASI: 8 JUTA TON DISEPAKATI UNTUK 2027

Badan Anggaran DPR bersama pemerintah telah menyepakati volume LPG 3 kg untuk 2027 sebesar 8 juta metrik ton. Angka tersebut tidak berubah dibanding kuota dalam APBN 2026.

Sebelumnya, RAPBN 2027 sempat memuat angka sekitar 8,9 juta ton. Namun dalam perkembangan pembahasan anggaran, pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati angka 8 juta ton.

Karena itu, Satuan Mahasiswa ETH menilai istilah “pemangkasan” perlu digunakan secara tepat: 8 juta ton bukan lebih rendah dibanding kuota APBN 2026, tetapi lebih rendah dibanding angka 8,9 juta ton yang sempat muncul dalam rancangan untuk 2027.

KONSUMSI 2026 DIPROYEKSI MELEBIHI KUOTA

Persoalan utama yang menjadi perhatian adalah perbedaan antara kuota dan proyeksi konsumsi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman sebelumnya menyampaikan realisasi penyaluran LPG 3 kg sampai Juli 2026 telah mencapai sekitar 5,05 juta ton dari kuota 8 juta ton.

Kementerian ESDM memproyeksikan penyaluran hingga akhir 2026 dapat mencapai sekitar 8,677 juta ton atau 108,46 persen dari kuota APBN 2026. Pemerintah juga memperkirakan kebutuhan 2027 berpotensi lebih tinggi dibanding tahun ini.

Reza menilai angka tersebut harus menjadi dasar perencanaan.

“Kalau pemerintah sendiri memproyeksikan konsumsi 2026 mencapai sekitar 8,677 juta ton sementara kuota 2027 ditetapkan 8 juta ton, publik berhak mengetahui dari mana pengurangan kebutuhan sekitar itu akan diperoleh. Apakah dari perbaikan sasaran subsidi, jargas, CNG, kompor listrik, atau instrumen lainnya?”

Pernyataan tersebut merupakan pertanyaan kebijakan dan sikap organisasi, bukan kesimpulan bahwa LPG 3 kg pasti akan mengalami kelangkaan pada 2027.

DPR SEBELUMNYA JUGA MENGINGATKAN RISIKO KELANGKAAN

Kekhawatiran mengenai kecukupan volume telah muncul dalam pembahasan resmi DPR.

Pada Rapat Kerja Komisi XII DPR dengan Menteri ESDM pada 31 Agustus, sejumlah anggota Komisi XII meminta pemerintah mengevaluasi angka 8 juta ton agar tidak menimbulkan kekurangan pasokan di masyarakat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ketika itu menjelaskan terdapat ruang fleksibilitas apabila kondisi objektif masyarakat membutuhkan penyesuaian volume, sepanjang pengelolaan subsidi tetap memperhatikan pagu fiskal.

Satuan Mahasiswa ETH menilai fleksibilitas tersebut harus mempunyai mekanisme yang jelas.

“Jangan menunggu antrean panjang atau harga melonjak baru pemerintah melakukan penambahan. Harus ada indikator peringatan dini: stok, konsumsi, harga eceran, antrean dan distribusi di setiap daerah.”

ESDM SIAPKAN CNG, KOMPOR LISTRIK DAN JARGAS

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika pada 25 September menyatakan pemerintah menyiapkan alternatif untuk menekan ketergantungan terhadap LPG 3 kg.

Alternatif tersebut mencakup CNG, kompor listrik, pembangunan jaringan gas rumah tangga dan infrastruktur transmisi gas. Pemerintah menyatakan kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Program pembangunan jargas sendiri telah ditempatkan sebagai salah satu agenda strategis sektor migas 2027. Ditjen Migas sebelumnya menyebut pembangunan jaringan gas dimaksudkan antara lain untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG dengan memanfaatkan gas bumi domestik.

Reza meminta pemerintah menjelaskan skala riil substitusi tersebut.

“Jangan hanya mengatakan ada jargas dan CNG. Sebutkan berapa rumah tangga yang akan beralih pada 2027, di kota mana, berapa volume LPG yang bisa dihemat, dan kapan infrastrukturnya benar-benar beroperasi.”

KETERGANTUNGAN IMPOR MASIH BESAR

Menteri ESDM sebelumnya menyatakan kebutuhan LPG nasional sekitar 8,3 juta ton per tahun, sementara produksi domestik sekitar 1,6 juta ton sehingga Indonesia masih mengimpor sekitar 7 juta ton per tahun.

Pemerintah kini melakukan diversifikasi sumber impor dan menyatakan pasokan LPG nasional dalam kondisi aman. Kementerian ESDM juga menyebut kontrak jangka panjang dari Amerika Serikat sebagai salah satu sumber pengamanan pasokan.

Satuan Mahasiswa ETH menilai tingginya ketergantungan impor menunjukkan perlunya strategi jangka panjang.

“Subsidi adalah satu persoalan, ketahanan energi adalah persoalan lain. Indonesia tidak boleh selamanya sangat bergantung pada LPG impor. Jargas dan pemanfaatan gas domestik harus memiliki target nasional yang nyata.”

TEPAT SASARAN JANGAN BERARTI MEMPERSULIT MASYARAKAT

Satuan Mahasiswa ETH mendukung perbaikan ketepatan sasaran LPG 3 kg, tetapi mengingatkan implementasinya harus mempertimbangkan kondisi masyarakat.

Pengguna utama LPG 3 kg mencakup rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha mikro. Karena itu, mekanisme pendataan dan pembelian perlu sederhana serta tidak menciptakan hambatan administratif bagi penerima yang memang berhak.

Reza mengatakan:

“Subsidi memang harus diberikan kepada yang berhak. Tetapi sistem digital yang baik bukan sistem yang sekadar menolak transaksi. Sistem yang baik mampu mengenali warga yang berhak, memperbaiki data dengan cepat dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan energi untuk memasak.”

PERBEDAAN KONDISI DAERAH HARUS DIPERHITUNGKAN

DPR sebelumnya juga menyoroti perbedaan kebutuhan dan distribusi antarwilayah. Beberapa daerah memiliki akses jaringan gas lebih baik, sementara daerah lain sepenuhnya bergantung pada LPG atau bahkan masih menggunakan minyak tanah.

Satuan Mahasiswa ETH meminta kuota LPG tidak hanya dibagi berdasarkan angka historis, tetapi juga mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, jumlah usaha mikro, ketersediaan jargas, pola konsumsi serta kondisi geografis.

“Delapan juta ton adalah angka nasional. Yang dirasakan masyarakat adalah apakah tabung tersedia di pangkalan dekat rumahnya dengan harga sesuai ketentuan. Karena itu pemerintah harus mengawasi sampai kabupaten dan kota.”

HARGA DAN RANTAI DISTRIBUSI HARUS TERBUKA

Selain kuota, organisasi menilai distribusi menjadi bagian penting dari pengawasan.

Reza meminta pemerintah memperkuat sistem yang memungkinkan masyarakat mengetahui pangkalan resmi, stok, harga eceran tertinggi yang berlaku dan kanal pengaduan apabila terjadi persoalan.

Menurut organisasi, sistem tersebut akan membantu pemerintah membedakan antara masalah kekurangan kuota, gangguan distribusi, ketidaktepatan sasaran, atau persoalan harga di tingkat konsumen.

“Kalau suatu daerah kekurangan LPG, pemerintah harus bisa menjawab dalam hitungan jam: stoknya ada atau tidak, distribusinya tertahan di mana, dan kapan pasokan kembali normal.”

ENAM PERTANYAAN UNTUK PEMERINTAH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka bagaimana kuota 8 juta ton akan mencukupi ketika penyaluran 2026 diproyeksikan sekitar 8,677 juta ton; berapa pengurangan konsumsi yang ditargetkan melalui jargas, CNG dan kompor listrik; daerah mana yang menjadi prioritas substitusi; bagaimana mekanisme fleksibilitas kuota jika konsumsi melampaui rencana; bagaimana pemerintah memastikan subsidi tepat sasaran tanpa mempersulit masyarakat; serta bagaimana harga dan stok dipantau hingga tingkat pangkalan.

LIMA DORONGAN SATUAN MAHASISWA ETH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah untuk membuka peta kuota LPG 3 kg per provinsi dan kabupaten/kota; membangun sistem peringatan dini kelangkaan; mempublikasikan target konkret substitusi LPG melalui jargas, CNG dan elektrifikasi; menyediakan mekanisme koreksi data penerima subsidi yang cepat; serta memastikan pengawasan harga dan stok dapat diakses masyarakat.

Reza menegaskan bahwa mahasiswa perlu melihat kebijakan subsidi secara proporsional.

“Tidak tepat kalau setiap solusi selalu sekadar menambah subsidi tanpa memperbaiki tata kelola. Tetapi juga tidak tepat kalau efisiensi dilakukan dengan mengorbankan akses masyarakat miskin. Pemerintah harus menemukan keseimbangan antara ketepatan sasaran, ketahanan energi dan perlindungan rakyat.”

Ia menambahkan:

“Indikator keberhasilannya sederhana: rakyat yang berhak tetap mendapatkan LPG dengan mudah dan sesuai harga, sementara kebocoran subsidi semakin kecil dan ketergantungan Indonesia pada impor secara bertahap menurun.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan terus mengawasi penetapan kuota LPG 3 kg 2027, distribusi LPG bersubsidi, ketepatan sasaran penerima, pembangunan jaringan gas, pengembangan CNG serta strategi pemerintah mengurangi ketergantungan impor energi.

Hambalang, Kabupaten Bogor
Minggu, 27 September 2026

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma
Ketua Umum