Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang

Pemerintah menata ulang anggaran dalam jumlah besar untuk menghadapi kebutuhan penanganan bencana, subsidi energi, dan tekanan ekonomi. DPN Elang Tiga Hambalang mendesak transparansi, pengawasan DPR, serta perlindungan pelayanan dasar agar perubahan APBN benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sabtu, 31 Oktober 2026

ELANG TIGA HAMBALANG NEWS — Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 kembali menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan pergeseran alokasi anggaran mendekati Rp200 triliun untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja negara.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Pemerintah menghadapi peningkatan kebutuhan belanja akibat penanganan bencana alam di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera bagian utara dan kebakaran hutan serta lahan, sekaligus tambahan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi.

Dalam penjelasannya, Suahasil menyebut keseluruhan tekanan tambahan kebutuhan belanja mencapai sekitar Rp300 triliun.

Namun, setelah pemerintah melakukan penyesuaian dan pergeseran anggaran, kenaikan bersih proyeksi belanja negara menjadi sekitar Rp99 triliun dibandingkan anggaran awal.

Di tengah kondisi tersebut, proyeksi defisit APBN 2026 berada pada angka Rp734,3 triliun atau 2,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut telah tercantum dalam proyeksi pemerintah sejak laporan pelaksanaan APBN semester pertama 2026.

Dengan demikian, angka Rp734,3 triliun bukan pengumuman defisit baru yang tiba-tiba muncul pada 30 Oktober, melainkan proyeksi fiskal yang kembali dijelaskan Menteri Keuangan.

Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai pengelolaan keuangan negara.

Dari program mana anggaran hampir Rp200 triliun tersebut dialihkan? Untuk kegiatan apa anggaran digunakan? Bagaimana pemerintah menjamin perubahan tersebut tidak mengurangi kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pembangunan daerah?

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menilai pertanyaan tersebut harus dijawab secara transparan dan berdasarkan data.

Besarnya penyesuaian anggaran bukan dengan sendirinya membuktikan penyimpangan.

Namun, semakin besar nilai perubahan anggaran, semakin penting pula pengawasan terhadap dasar kebijakan, proses pelaksanaan, dan hasil penggunaannya.

Menteri Keuangan Jelaskan Mengapa Anggaran Harus Digeser

Dalam Rapimnas Kadin 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pemerintah harus menyesuaikan belanja negara dengan perkembangan kebutuhan ekonomi nasional.

APBN 2026 pada awalnya menetapkan belanja negara sekitar Rp3.843 triliun.

Dalam proyeksi hingga akhir tahun, belanja negara diperkirakan meningkat menjadi Rp3.942,4 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara yang semula ditargetkan sekitar Rp3.154 triliun diproyeksikan mencapai Rp3.208,1 triliun.

Perubahan tersebut dilakukan untuk menjaga kemampuan APBN membiayai berbagai kebutuhan pemerintah.

Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah menghadapi keadaan yang tidak seluruhnya dapat diperkirakan ketika anggaran disusun.

Salah satu kebutuhan besar berasal dari penanganan bencana alam.

Selain itu, perubahan harga energi dunia turut meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi.

Pemerintah kemudian menggunakan penyesuaian antarpagu dan program untuk mengelola kenaikan kebutuhan belanja.

Menurut Suahasil, anggaran yang telah digeser mendekati Rp200 triliun.

Namun, pergeseran tersebut tidak otomatis berarti total belanja negara bertambah sebesar Rp200 triliun.

Pergeseran anggaran merupakan penataan ulang alokasi yang harus dibedakan dari kenaikan bersih total belanja.

DPN ETH menilai pemerintah perlu menjelaskan perbedaan tersebut agar masyarakat dapat memahami kondisi APBN secara benar.

Defisit APBN Diproyeksi Rp734,3 Triliun

Berdasarkan proyeksi resmi pemerintah, pendapatan negara pada akhir 2026 diperkirakan mencapai Rp3.208,1 triliun.

Sementara itu, belanja negara diperkirakan sebesar Rp3.942,4 triliun.

Dengan demikian, proyeksi defisit APBN mencapai Rp734,3 triliun atau sekitar 2,85 persen terhadap PDB.

Sebagai perbandingan, defisit yang ditetapkan dalam APBN awal adalah sekitar Rp689,1 triliun.

Artinya, proyeksi defisit akhir tahun lebih tinggi sekitar Rp45,2 triliun dibandingkan target awal.

Meski mengalami penyesuaian, rasio defisit yang diproyeksikan masih berada di bawah batas umum 3 persen PDB sebagaimana diatur dalam kerangka hukum keuangan negara.

Namun, batas defisit bukan satu-satunya ukuran kesehatan fiskal.

Pemerintah juga perlu memperhatikan kemampuan pembiayaan, biaya utang, kualitas belanja, serta keberlanjutan pelayanan publik.

Defisit anggaran merupakan selisih antara belanja negara dan pendapatan negara pada periode tertentu.

Karena itu, defisit APBN tidak boleh disamakan dengan kerugian negara akibat korupsi atau penyalahgunaan anggaran.

DPN ETH menilai pengawasan fiskal harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang benar mengenai perbedaan antara anggaran, proyeksi, realisasi belanja, dan pembiayaan defisit.

Tambahan Anggaran Bencana Sekitar Rp60 Triliun

Dalam penjelasannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pemerintah telah membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp60 triliun untuk menangani berbagai bencana alam.

Kebutuhan tersebut mencakup penanganan bencana di Sumatera bagian utara serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah.

Anggaran penanganan bencana mempunyai peran penting dalam melindungi masyarakat.

Kebutuhannya dapat mencakup kegiatan penyelamatan, bantuan darurat, pelayanan kesehatan, perbaikan infrastruktur, dan pemulihan wilayah terdampak sesuai ketentuan.

Namun, penggunaan anggaran dalam keadaan mendesak tetap harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah perlu memastikan setiap pengeluaran mempunyai dasar, tujuan, dan penerima manfaat yang jelas.

DPN ETH menilai bahwa kecepatan respons bencana harus berjalan bersama ketepatan penggunaan anggaran.

Keadaan darurat membutuhkan tindakan cepat, tetapi tidak boleh menghilangkan kewajiban pencatatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Subsidi Energi Menjadi Tantangan Fiskal

Selain penanganan bencana, pemerintah juga menghadapi kebutuhan tambahan untuk subsidi dan kompensasi energi.

Perubahan harga minyak dunia dapat meningkatkan biaya penyediaan bahan bakar minyak di dalam negeri.

Pemerintah menggunakan subsidi dan kompensasi sebagai instrumen untuk membantu menjaga keterjangkauan harga energi.

Kebijakan tersebut mempunyai hubungan dengan daya beli masyarakat.

Harga energi dapat memengaruhi biaya transportasi, distribusi pangan, aktivitas industri, serta kebutuhan rumah tangga.

Karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal dan perlindungan masyarakat.

Namun, DPN ETH menilai efektivitas subsidi harus dievaluasi secara berkelanjutan.

Pengawasan harus memastikan dukungan anggaran benar-benar digunakan sesuai kebijakan dan ketentuan.

Pemerintah juga harus memperkuat ketepatan sasaran agar manfaat subsidi tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

DPN Elang Tiga Hambalang: APBN Merupakan Amanah Rakyat

Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran negara harus selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama.

“Anggaran negara bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen pemerintah. Di dalamnya terdapat kebutuhan pendidikan anak-anak Indonesia, pelayanan kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur, perlindungan pekerja, serta harapan jutaan keluarga untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Karena itu, setiap perubahan anggaran harus mempunyai alasan yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Safrizal.

Safrizal menilai pemerintah memang membutuhkan kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan ketika menghadapi perubahan keadaan.

Namun, fleksibilitas anggaran harus disertai pertanggungjawaban.

Menurutnya, masyarakat mempunyai kepentingan untuk mengetahui bagaimana pemerintah menentukan prioritas belanja negara.

“Kami memahami bahwa pemerintah membutuhkan kemampuan merespons bencana dan tekanan ekonomi. Namun, fleksibilitas anggaran tidak boleh mengurangi kewajiban transparansi. Negara harus mampu menjelaskan dari mana anggaran dialihkan, bagaimana penggunaannya, dan siapa yang bertanggung jawab memastikan program tersebut menghasilkan manfaat bagi masyarakat,” jelas Safrizal.

DPN ETH menilai keterbukaan anggaran merupakan salah satu dasar membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Transparansi tidak berarti seluruh informasi negara harus dibuka tanpa batas.

Namun, informasi mengenai kebijakan anggaran yang dapat diakses berdasarkan hukum perlu disampaikan secara jelas dan mudah dipahami publik.

Safrizal: Jangan Korbankan Pendidikan dan Kesehatan Rakyat

Safrizal juga mengingatkan pentingnya menjaga pelayanan dasar ketika pemerintah melakukan perubahan prioritas belanja.

“Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan penyesuaian anggaran tidak menimbulkan penurunan kualitas pelayanan dasar. Jangan sampai kebutuhan penanganan bencana dipenuhi, tetapi program penting lain yang dibutuhkan rakyat menjadi terhambat tanpa penjelasan dan langkah penyelesaian yang memadai,” tegasnya.

Menurut Safrizal, pembangunan nasional harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang paling mendasar.

Pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan.

Karena itu, pemerintah harus melakukan penilaian secara cermat sebelum mengubah alokasi belanja.

Program yang tidak berjalan efektif dapat dievaluasi dan diperbaiki.

Namun, kegiatan yang memberikan manfaat besar kepada masyarakat perlu tetap mendapat perhatian sesuai kemampuan dan ketentuan anggaran.

DPN ETH menilai pemerintah harus menunjukkan bahwa perubahan belanja dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif.

Ganda Satria Dharma: Pergeseran Anggaran Harus Bisa Ditelusuri

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, mempertegas pandangan Ketua Umum dengan menekankan pentingnya pengawasan dan dokumentasi perubahan anggaran.

“Ketika pemerintah menyampaikan adanya pergeseran anggaran mendekati Rp200 triliun, masyarakat membutuhkan informasi mengenai dasar perubahan, sumber alokasi, tujuan penggunaan, dan hasil yang diharapkan. Pemerintah harus memastikan setiap proses mempunyai dokumen yang sah dan dapat diperiksa oleh lembaga pengawasan sesuai kewenangannya,” tegas Ganda Satria Dharma.

Menurut Ganda, setiap perubahan alokasi harus mempunyai jejak administrasi yang jelas.

Pengawasan perlu memastikan anggaran yang telah dialihkan digunakan sesuai tujuan.

“Pengawasan harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan ulang, penetapan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, hingga pembayaran dan pelaporan. Jangan sampai penyesuaian anggaran hanya terlihat tertib secara administratif, tetapi manfaat kegiatan di lapangan tidak dapat dibuktikan,” jelasnya.

DPN ETH berpandangan bahwa pengawasan keuangan negara harus memperhatikan kualitas hasil pembangunan.

Besarnya penyerapan anggaran tidak otomatis membuktikan keberhasilan program.

Pemerintah perlu memastikan hasil kegiatan sesuai target dan kebutuhan masyarakat.

Ganda Satria Dharma: DPR Harus Memperkuat Pengawasan APBN

Ganda juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan DPR RI.

“DPR perlu memastikan setiap penyesuaian anggaran dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengawasan tidak cukup hanya membahas angka defisit, tetapi juga harus menilai program apa yang berubah, apakah pelayanan masyarakat terdampak, dan bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan hasil penggunaan anggaran,” tegasnya.

Menurut Ganda, pemerintah dan DPR harus memastikan perubahan kebijakan fiskal mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Pengawasan harus mencakup alasan kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Ganda juga mengingatkan pentingnya penggunaan istilah keuangan negara secara tepat.

“Jangan sampai masyarakat menerima angka yang besar tanpa penjelasan yang memadai. Proyeksi defisit bukan kerugian negara, pergeseran anggaran bukan otomatis penyimpangan, dan belanja yang dialokasikan belum tentu seluruhnya telah terealisasi. Pemerintah harus menjelaskan setiap kategori secara benar agar pengawasan publik berlangsung berdasarkan fakta,” tambahnya.

DPN ETH menilai pengawasan yang objektif diperlukan agar masyarakat tidak menerima kesimpulan yang keliru mengenai kondisi APBN.

Risiko Pembiayaan Negara Juga Harus Diperhatikan

Dalam perkembangan pada 30 Oktober 2026, Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa pemerintah akan menjaga kredibilitas APBN di tengah kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN).

Imbal hasil SBN yang menjadi perhatian telah mencapai sekitar 7,64 persen.

Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena pembiayaan defisit mempunyai hubungan dengan biaya dan risiko pengelolaan utang pemerintah.

Namun, angka imbal hasil tersebut tidak boleh dianggap sebagai tingkat bunga yang berlaku untuk seluruh utang negara.

Pemerintah perlu memastikan strategi pembiayaan tetap memperhatikan kemampuan fiskal dan kebutuhan belanja.

DPN ETH menilai pengawasan harus mencakup kesinambungan pengelolaan keuangan negara.

Kebutuhan mendesak saat ini perlu dipenuhi tanpa mengabaikan kemampuan negara membiayai pembangunan pada masa mendatang.

Dasar Hukum Pergeseran Anggaran Negara

Pengelolaan keuangan negara mempunyai dasar hukum yang jelas.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur prinsip penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN.

Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan serta kepatutan.

Sementara itu, Pasal 27 mengatur penyesuaian APBN terhadap perkembangan keadaan, termasuk perubahan kondisi ekonomi makro, kebijakan fiskal, dan kebutuhan pergeseran anggaran.

Ketentuan tersebut juga mengatur hubungan pemerintah dan DPR dalam pembahasan perubahan APBN sesuai persyaratan yang berlaku.

DPN ETH menegaskan bahwa penyesuaian anggaran merupakan mekanisme yang dimungkinkan hukum.

Namun, pelaksanaannya harus mengikuti kewenangan, prosedur, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Pergeseran anggaran bukan tindak pidana hanya karena nilainya besar. Dugaan penyimpangan baru dapat dinilai apabila terdapat fakta dan alat bukti yang menunjukkan pelanggaran ketentuan hukum.

DPN Elang Tiga Hambalang Mendorong Delapan Langkah Perbaikan Nasional

Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat, DPN Elang Tiga Hambalang menyampaikan delapan rekomendasi kepada pemerintah.

Pertama, membuka rincian pergeseran anggaran.

Kementerian Keuangan perlu menjelaskan kelompok belanja yang mengalami perubahan, dasar kebijakan, dan tujuan penyesuaiannya sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

Kedua, memastikan pelayanan dasar tetap terlindungi.

Pemerintah harus mengevaluasi dampak perubahan anggaran terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar.

Ketiga, memperkuat pengawasan anggaran bencana.

Penggunaan tambahan anggaran untuk penanganan berbagai bencana harus mempunyai dokumentasi, indikator hasil, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Keempat, mengevaluasi efektivitas subsidi energi.

Pemerintah perlu memastikan subsidi dan kompensasi energi benar-benar membantu menjaga keterjangkauan harga sesuai sasaran kebijakan.

Kelima, meningkatkan transparansi pembiayaan defisit.

Informasi mengenai perkembangan pembiayaan APBN harus disampaikan secara proporsional agar masyarakat memahami kondisi fiskal negara.

Keenam, memperkuat pengawasan DPR dan lembaga pemeriksa.

DPR, BPK, dan aparat pengawasan internal harus menjalankan fungsi sesuai kewenangan dengan berorientasi pada kepatuhan serta manfaat anggaran.

Ketujuh, meningkatkan kualitas laporan realisasi APBN.

Pemerintah perlu membedakan secara jelas antara pagu awal, anggaran hasil penyesuaian, proyeksi, realisasi, dan pembiayaan.

Kedelapan, memastikan hasil penyesuaian dapat dievaluasi publik.

Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan hasil penggunaan anggaran yang telah ditata ulang berdasarkan indikator yang dapat diperiksa.

DPN ETH menilai rekomendasi tersebut dapat membantu memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Transparansi APBN Harus Memperkuat Kepercayaan Rakyat

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa APBN merupakan instrumen penting untuk menjalankan pembangunan dan melindungi masyarakat.

Pemerintah membutuhkan kemampuan merespons bencana, menjaga daya beli, dan menghadapi perubahan ekonomi.

Namun, kemampuan menyesuaikan kebijakan harus berjalan bersama kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara.

Pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada pemeriksaan dokumen.

Pemerintah juga harus memastikan kegiatan yang dibiayai benar-benar memberikan hasil sesuai tujuan.

Masyarakat mempunyai kepentingan mengetahui bagaimana anggaran digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan.

Di sisi lain, kritik terhadap kebijakan fiskal harus tetap menggunakan data dan menghormati proses hukum.

DPN ETH menilai tidak boleh terdapat kesimpulan mengenai penyalahgunaan anggaran tanpa bukti yang memadai.

Namun, pemerintah juga harus terbuka terhadap pertanyaan dan pengawasan masyarakat.

DPN Elang Tiga Hambalang: Uang Negara Harus Memberikan Manfaat Nyata

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa pergeseran anggaran hampir Rp200 triliun harus menjadi momentum memperkuat transparansi pengelolaan APBN.

Besarnya nilai penyesuaian membutuhkan penjelasan mengenai tujuan penggunaan dan dampaknya terhadap program pemerintah.

Kebutuhan penanganan bencana dan subsidi energi merupakan persoalan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat.

Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut tetap harus memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, kepastian hukum, dan akuntabilitas.

DPN ETH mendorong pemerintah bersama DPR memastikan setiap penyesuaian anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan.

Pengawasan juga harus memperhatikan hasil pembangunan serta keberlangsungan pelayanan dasar.

DPN Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa APBN harus menjadi instrumen perlindungan rakyat, bukan sekadar laporan mengenai besarnya pendapatan, belanja, dan defisit negara.

Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa kebijakan fiskal benar-benar membantu masyarakat menghadapi persoalan ekonomi.

Anggaran boleh disesuaikan. Pembiayaan harus dikelola secara bertanggung jawab. Pengawasan harus diperkuat. Dan kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas dalam setiap penggunaan uang negara.

DPN Elang Tiga Hambalang: APBN Harus Transparan, Pembangunan Harus Terukur, dan Uang Negara Harus Digunakan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia!

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang

Safrizal
Ketua Umum

Ganda Satria Dharma
Sekretaris Jenderal

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sabtu, 31 Oktober 2026

Mengawal Kebijakan, Menegakkan Keadilan, dan Memperjuangkan Kepentingan Rakyat Indonesia.