Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Minggu, 25 Oktober 2026.

Pemerintah Republik Indonesia mulai memperluas penyaluran bantuan pangan beras bagi sekitar 33,2 juta penerima di seluruh Indonesia. Program dengan alokasi hampir satu juta ton beras tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun 2026. Namun, besarnya bantuan pangan harus diikuti pengawasan yang ketat agar benar-benar diterima masyarakat yang berhak, sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi petani Indonesia sebagai produsen pangan nasional.

Perkembangan tersebut menjadi perhatian Satuan Petani Elang Tiga Hambalang setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Perum Bulog meluncurkan penyaluran bantuan pangan periode Oktober–Desember 2026 di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Sabtu (24/10/2026).

Program bantuan tersebut kembali dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Minggu (25/10/2026).

Pemerintah menetapkan sasaran sekitar 33,2 juta penerima bantuan pangan, dengan alokasi beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk Oktober, November, dan Desember.

Melalui mekanisme penyaluran sekaligus, setiap penerima yang memenuhi persyaratan memperoleh 30 kilogram beras secara gratis untuk kebutuhan tiga bulan.

Selain program bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan tambahan alokasi satu juta ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kedua kebijakan tersebut merupakan program berbeda yang bertujuan membantu menjaga ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Pemerintah Siapkan Sekitar Satu Juta Ton Beras untuk Bantuan Pangan Nasional

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan bantuan pangan beras pada periode Oktober hingga Desember 2026.

Bantuan ditujukan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan dalam kelompok kesejahteraan desil 1 sampai desil 4.

Menurut pemerintah, program tersebut merupakan bagian dari kebijakan menjaga kemampuan keluarga berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan pangan pokok.

Berdasarkan jumlah sasaran sekitar 33,2 juta penerima dengan alokasi masing-masing 30 kilogram, kebutuhan beras program diperkirakan mendekati satu juta ton.

Badan Pangan Nasional sebelumnya memperkirakan kebutuhan beras periode Oktober–Desember 2026 sekitar 997 ribu ton.

Jumlah tersebut merupakan alokasi program, bukan bukti bahwa seluruh beras telah selesai disalurkan.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan pangan kepada masyarakat.

Namun, organisasi memandang bahwa jumlah bantuan yang besar membutuhkan sistem pendataan serta distribusi yang akuntabel.

Setiap penerima harus memperoleh haknya sesuai ketentuan, tanpa pengurangan jumlah maupun pungutan yang tidak sah.

Pemerintah juga perlu memastikan kualitas beras yang diberikan memenuhi persyaratan keamanan dan kelayakan konsumsi.

Satuan Petani ETH menilai bahwa bantuan pangan bukan hanya persoalan besarnya anggaran dan jumlah beras yang tersedia, tetapi juga menyangkut ketepatan penerima, kualitas produk, kelancaran distribusi, serta perlindungan kepentingan petani sebagai produsen.

Penyaluran di Nganjuk Capai 16.260 Kilogram untuk 542 Penerima

Perkembangan terbaru penyaluran bantuan pangan berlangsung di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Minggu (25/10/2026).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri langsung kegiatan penyaluran tersebut.

Berdasarkan laporan ANTARA, bantuan pangan yang disalurkan di Desa Kwagean mencapai 16.260 kilogram beras untuk 542 penerima bantuan pangan.

Masing-masing penerima memperoleh 30 kilogram beras yang merupakan gabungan alokasi Oktober, November, dan Desember 2026.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adinugroho, menyampaikan kesiapan Bulog dalam memastikan stok dan distribusi bantuan pangan berjalan sesuai penugasan pemerintah.

Menurut Bulog, koordinasi bersama pemerintah daerah terus dilakukan agar penyaluran sesuai jumlah yang ditetapkan dan diterima masyarakat yang berhak.

Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi juga menyampaikan bahwa program bantuan pangan memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Satuan Petani ETH memandang bahwa pelaksanaan penyaluran di Nganjuk merupakan contoh penting mengenai perlunya kesiapan distribusi pada tingkat desa.

Namun, organisasi mengingatkan bahwa realisasi pada satu desa tidak dapat dianggap sebagai gambaran keberhasilan distribusi secara nasional.

Pemerintah tetap perlu menyampaikan perkembangan jumlah penerima serta volume beras yang telah disalurkan pada setiap wilayah.

Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui perbedaan antara target program dan realisasi penyaluran yang sudah dilaksanakan.

Bulog Diminta Memastikan Distribusi Tepat Sasaran hingga Pelosok Desa

Indonesia mempunyai kondisi geografis yang beragam, mulai dari wilayah perkotaan, perdesaan, kepulauan, hingga daerah yang mempunyai keterbatasan infrastruktur transportasi.

Perbedaan kondisi tersebut membutuhkan perencanaan distribusi bantuan pangan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa keberhasilan program bantuan pangan nasional sangat bergantung pada kesiapan sistem pergudangan, pengangkutan, pendataan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan lokasi pengambilan bantuan dapat dijangkau oleh penerima.

Bagi masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas, serta keluarga yang mengalami kesulitan transportasi, pelayanan perlu mempertimbangkan kebutuhan aksesibilitas.

Selain itu, informasi mengenai jadwal penyaluran harus disampaikan melalui pemerintah desa atau kelurahan dengan jelas.

Organisasi juga mendorong adanya mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan pendataan.

Berdasarkan penjelasan Perum Bulog dalam kegiatan peluncuran program di Asahan, penyaluran kepada masyarakat dilaksanakan setelah data penerima tersedia dan telah diverifikasi.

Karena itu, pemeriksaan data menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan tidak salah sasaran.

Satuan Petani ETH mendukung penguatan koordinasi antara pemerintah, Bulog, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menjamin bantuan pangan disalurkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah Tambah Satu Juta Ton Beras SPHP untuk Menjaga Harga

Selain bantuan beras gratis bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan, pemerintah menambah alokasi beras melalui program SPHP.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa tambahan alokasi tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan beras di pasar, khususnya ketika pasokan menghadapi tekanan akibat kondisi musim.

Dalam kebijakan yang sebelumnya diumumkan pemerintah, tambahan SPHP beras direncanakan sebanyak satu juta ton.

Pemerintah menyampaikan kisaran harga penjualan beras SPHP sekitar Rp12.000–Rp12.500 per kilogram, sesuai ketentuan dan wilayah penyaluran yang berlaku.

Program tersebut menjadi salah satu instrumen intervensi pemerintah ketika harga beras mengalami tekanan.

Namun, tambahan alokasi satu juta ton harus dibedakan dari realisasi penyaluran yang benar-benar sudah selesai.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga beras.

Akan tetapi, organisasi menilai bahwa stabilisasi harga harus memperhatikan keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen.

Harga beras yang terlalu tinggi dapat membebani masyarakat.

Sebaliknya, tekanan harga gabah yang terlalu rendah dapat mengganggu keberlanjutan usaha petani.

Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan harga gabah pada tingkat petani ketika melaksanakan program stabilisasi pasar.

Kebijakan pengeluaran stok beras sebaiknya dilakukan berdasarkan kebutuhan pasokan, perkembangan harga, dan kondisi musim panen.

Stabilisasi harga pangan harus melindungi kemampuan masyarakat membeli beras tanpa melemahkan pendapatan petani yang menjadi penghasil utama pangan nasional.

Penyerapan Produksi Dalam Negeri Harus Tetap Menjadi Prioritas

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa besarnya kebutuhan beras untuk program bantuan pangan dan SPHP merupakan bagian penting dari perencanaan cadangan pangan nasional.

Pengelolaan cadangan beras pemerintah perlu berjalan bersama kebijakan penyerapan hasil produksi domestik.

Petani Indonesia membutuhkan kepastian bahwa hasil panen mempunyai peluang pemasaran yang berkelanjutan.

Perum Bulog mempunyai peran strategis dalam melaksanakan penugasan pengadaan dan pengelolaan cadangan beras pemerintah.

Namun, keberhasilan pengadaan harus diikuti kesiapan penyimpanan dan pengelolaan mutu beras.

Pemerintah juga perlu memastikan perputaran persediaan dilakukan berdasarkan standar pengelolaan pangan yang berlaku.

Satuan Petani ETH mendorong peningkatan kerja sama Bulog dengan koperasi serta kelompok tani yang memenuhi persyaratan pengadaan.

Kemitraan dapat mencakup pengumpulan gabah, pengeringan, penggilingan, penyimpanan, dan pemasaran beras.

Penguatan keterlibatan koperasi diharapkan mampu membantu petani meningkatkan posisi ekonomi dalam rantai perdagangan.

Organisasi juga menilai bahwa pengelolaan program bantuan pangan seharusnya memberikan manfaat ganda.

Pertama, masyarakat memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Kedua, petani memperoleh kesempatan meningkatkan kepastian pemasaran melalui penyerapan produksi dalam negeri.

Dengan demikian, program pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumsi, tetapi juga dapat mendukung pembangunan ekonomi pertanian.

Pengawasan Kualitas Beras Harus Diperketat

Besarnya volume bantuan pangan membutuhkan pengawasan mutu yang memadai.

Beras yang disimpan dan didistribusikan harus memenuhi standar kualitas serta kelayakan konsumsi.

Pemerintah perlu memastikan proses penyimpanan, pengangkutan, dan penyaluran berjalan sesuai ketentuan.

Satuan Petani ETH memandang bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administrasi jumlah bantuan.

Kondisi fisik produk yang diterima masyarakat juga perlu diperhatikan.

Apabila penerima menemukan dugaan beras tidak layak konsumsi, pemerintah harus menyediakan mekanisme pengaduan dan pemeriksaan.

Pengaduan yang terbukti perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan pengelolaan bantuan pangan.

Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penyaluran agar tidak terjadi pengurangan jumlah bantuan maupun pungutan tidak resmi.

Badan Pangan Nasional sebelumnya telah menegaskan bahwa bantuan pangan beras merupakan program pemerintah yang tidak boleh dibebani pungutan kepada penerima.

Satuan Petani ETH mendukung pengawasan secara terbuka dan profesional.

Organisasi juga mengajak masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan berdasarkan informasi serta bukti yang dapat diperiksa.

Empat Usulan Konkret Satuan Petani Elang Tiga Hambalang

Sebagai organisasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan konstruktif, Satuan Petani ETH mengajukan empat usulan kepada pemerintah.

1. Memastikan bantuan pangan benar-benar diterima masyarakat yang berhak

Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta pemerintah daerah perlu memperkuat verifikasi dan pembaruan data penerima.

Pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan administrasi atau diduga belum tercatat sebagai penerima meskipun memenuhi ketentuan.

Penyaluran harus dilaksanakan tanpa pungutan yang tidak sah.

2. Memperkuat transparansi realisasi distribusi bantuan dan SPHP

Perum Bulog perlu menyediakan informasi berkala mengenai alokasi serta realisasi penyaluran berdasarkan wilayah.

Informasi harus membedakan bantuan beras gratis dan penyaluran beras melalui program SPHP.

Transparansi diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat diawasi secara objektif oleh masyarakat.

3. Mengutamakan hasil produksi petani dalam negeri untuk memperkuat cadangan beras

Pemerintah perlu mempertahankan kebijakan pengadaan gabah dan beras domestik berdasarkan ketentuan harga serta standar mutu yang berlaku.

Penguatan kemitraan antara Bulog, koperasi, penggilingan, dan kelompok tani perlu dilaksanakan secara transparan.

Kebijakan tersebut harus membantu menjaga keberlanjutan usaha tani sekaligus memastikan ketersediaan cadangan pangan pemerintah.

4. Menjaga kualitas beras dan keseimbangan harga produsen-konsumen

Pemerintah perlu memperkuat pemeriksaan kualitas beras bantuan dan SPHP.

Selain itu, pelaksanaan stabilisasi pangan perlu mempertimbangkan kondisi produksi dan harga gabah pada tingkat petani.

Evaluasi kebijakan harus memperhatikan keterjangkauan beras bagi masyarakat sekaligus pendapatan yang layak bagi petani.

Satuan Petani ETH Mendukung Ketahanan Pangan Nasional

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung penuh upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan melindungi masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Organisasi memandang bahwa penyaluran bantuan beras kepada sekitar 33,2 juta penerima merupakan kebijakan berskala besar yang membutuhkan pelaksanaan profesional serta koordinasi lintas instansi.

Namun, keberhasilan program harus dapat dibuktikan berdasarkan hasil nyata.

Jumlah beras yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui realisasi penyaluran.

Data penerima harus memenuhi ketentuan dan dapat diperbaiki apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Kualitas beras harus memenuhi standar yang berlaku.

Pada saat bersamaan, pemerintah perlu memastikan kebijakan stabilisasi harga tidak merugikan petani sebagai produsen.

Sebagai organisasi masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial, Satuan Petani ETH mendorong transparansi dan evaluasi berbasis fakta terhadap seluruh program pangan nasional.

Dukungan terhadap kebijakan pemerintah harus berjalan bersama penyampaian masukan konstruktif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan.

Penegasan Satuan Petani Elang Tiga Hambalang

Satuan Petani ETH memandang bahwa keberhasilan bantuan pangan nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah penerima yang ditargetkan atau banyaknya beras yang dialokasikan.

Keberhasilan harus dibuktikan ketika masyarakat menerima bantuan secara utuh, tepat waktu, tanpa pungutan tidak sah, dan dalam kondisi layak konsumsi.

Pemerintah juga harus memastikan program tersebut berjalan bersama penguatan penyerapan hasil panen dalam negeri.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional harus dibangun melalui keseimbangan antara perlindungan masyarakat sebagai konsumen dan kesejahteraan petani sebagai produsen. Bantuan pangan yang tepat sasaran, harga beras yang terjangkau, serta kepastian pemasaran hasil panen merupakan fondasi penting menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat pangan.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
SATUAN PETANI ELANG TIGA HAMBALANG

BERSATU • BERJUANG • SEJAHTERA

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Minggu, 25 Oktober 2026