Hambalang — Jumat, 4 September 2026, Pemerintah menargetkan Program Budi Daya Ikan Darat Tematik diperluas hingga menjangkau 4.000 lokasi di seluruh Indonesia pada 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pasokan ikan nasional sekaligus mendukung kebutuhan bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa program tersebut sebelumnya telah dikembangkan di 100 lokasi yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Perluasan ke ribuan lokasi diharapkan meningkatkan produksi ikan, membuka kesempatan kerja, serta menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Pemerintah juga ingin memastikan kebutuhan ikan dalam negeri dapat dipenuhi secara berkelanjutan.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menyambut positif rencana tersebut. Namun, organisasi itu mengingatkan agar pelaksanaannya benar-benar melibatkan nelayan, pembudi daya ikan kecil, dan masyarakat pesisir sebagai pelaku utama.

“Program ini merupakan langkah positif untuk memperkuat ketahanan pangan dan menyediakan ikan bergizi bagi masyarakat. Namun, nelayan serta pembudi daya lokal jangan hanya dijadikan penonton. Mereka harus dilibatkan sejak penentuan lokasi, pelaksanaan, hingga pemasaran hasil produksi,” demikian draf pernyataan Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang.

Menurut Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang, keberhasilan program tidak cukup diukur berdasarkan jumlah lokasi yang dibangun. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan benih berkualitas, pakan dengan harga terjangkau, pendampingan teknis, sarana produksi, akses permodalan, dan kepastian pasar.

“Jangan sampai kolam dibangun, tetapi benih dan pakan sulit diperoleh. Pemerintah harus menyiapkan ekosistem usaha dari hulu sampai hilir sehingga program ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan,” lanjut pernyataan tersebut.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang turut meminta agar penetapan penerima manfaat dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Pengawasan diperlukan untuk mencegah bantuan salah sasaran ataupun proyek berhenti setelah peresmian.

Selain mendukung perikanan budi daya, pemerintah diminta tetap memberikan perhatian seimbang kepada nelayan tangkap. Bantuan alat keselamatan, akses bahan bakar, fasilitas penyimpanan dingin, perlindungan asuransi, serta perbaikan tata niaga hasil tangkapan dinilai masih sangat dibutuhkan.

Jika dikelola secara transparan dan berkelanjutan, perluasan budi daya ikan ke 4.000 lokasi berpotensi memperkuat pasokan protein nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudi daya, dan masyarakat di sekitar wilayah pelaksanaan program.

Sumber fakta: ANTARA, 2 September 2026