MEDAN, SUMATERA UTARA — Minggu, 20 September 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat program ketahanan keluarga dan pengasuhan anak melalui sejumlah langkah, mulai dari penguatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), edukasi kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga sinkronisasi program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA).

Kebijakan tersebut mendapat perhatian Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, SH, menilai program ketahanan keluarga akan memberikan manfaat lebih besar apabila pelaksanaannya dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

“Ketahanan keluarga bukan hanya persoalan di kota besar. Masyarakat di desa dan daerah terpencil juga membutuhkan akses terhadap informasi pengasuhan anak, kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, hingga konsultasi ketika menghadapi persoalan keluarga,” kata Bahar.

Ia berharap penguatan program tersebut memiliki indikator yang dapat diukur sehingga masyarakat dapat mengetahui layanan yang tersedia, lokasi pelayanan, hingga mekanisme memperoleh pendampingan.

Pemprov Sumut perkuat PUSPAGA dan TAMASYA

Program tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya dengan Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Mahyuzar dan jajaran di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (18/9/2026). Pemprov menyebut langkah itu sebagai bagian dari upaya menghadapi dinamika kependudukan dan perubahan pola pengasuhan. �
Sumutprov

Menurut Surya, penguatan ketahanan keluarga merupakan strategi yang mencakup pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sekaligus upaya menurunkan angka stunting. �
Antara News Sumatera Utara

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sumut Dwi Endah Purwanti menjelaskan PUSPAGA dan TAMASYA menyediakan layanan konsultasi dan konseling gratis bagi keluarga, khususnya terkait pengasuhan anak. �
Diskominfo Sumut Prov

Program tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan pembangunan keluarga Sumatera Utara yang antara lain menempatkan pemberdayaan ekonomi keluarga, pendidikan pengasuhan anak, konseling keluarga, literasi keuangan rumah tangga, serta layanan dukungan keluarga berbasis komunitas sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan keluarga. �
JDIH Sumutprov

Pencegahan stunting harus dimulai dari keluarga

Bahar menilai aspek pencegahan stunting perlu mendapatkan perhatian khusus dalam implementasi program.

Menurutnya, intervensi pemerintah akan lebih efektif apabila keluarga mendapatkan informasi yang mudah dipahami mengenai pemenuhan gizi ibu hamil dan anak, kesehatan lingkungan, pola pengasuhan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan.

“Jangan menunggu anak sudah mengalami persoalan pertumbuhan. Edukasi harus dimulai sejak sebelum menikah, kehamilan, kelahiran, sampai masa tumbuh kembang anak. Di sinilah keluarga menjadi benteng pertama,” ujar Bahar.

Pemprov Sumut sebelumnya juga menjalankan sinergi penurunan stunting bersama pemerintah daerah dan sektor kesehatan. Dinas Kesehatan Sumut pada awal September melaporkan adanya penguatan komitmen bersama untuk penurunan stunting di daerah. �
Dinas Kesehatan Sumatera Utara

Soroti tantangan keluarga generasi muda

Penguatan ketahanan keluarga juga diarahkan untuk merespons dinamika yang berkembang di kalangan generasi muda.

Pemprov Sumut menyebut persoalan ekonomi, kesiapan mental, keseimbangan waktu, tingginya biaya hidup dan perumahan sebagai sejumlah faktor yang perlu diperhatikan ketika membahas keputusan generasi muda mengenai pernikahan dan keluarga. BKKBN Sumut menyatakan edukasi kesiapan menikah, dukungan ekonomi, kesehatan mental, serta kesehatan reproduksi menjadi bagian dari respons terhadap persoalan tersebut. �
Diskominfo Sumut Prov

Bahar mengatakan pendekatan kepada generasi muda sebaiknya tidak berhenti pada sosialisasi.

“Anak muda juga menghadapi persoalan nyata seperti pekerjaan, penghasilan, tempat tinggal dan biaya membangun keluarga. Karena itu, edukasi keluarga perlu berjalan bersama kebijakan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Elang Tiga Hambalang minta ada tindak lanjut

Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara meminta pemerintah daerah memastikan program PUSPAGA dan TAMASYA mudah diakses masyarakat.

Bahar juga mendorong adanya kolaborasi antara Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, tenaga kesehatan, sekolah, pemerintah desa, organisasi masyarakat dan unsur terkait lainnya.

Menurutnya, keberhasilan program nantinya tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan sosialisasi, tetapi juga dari jumlah keluarga yang memperoleh layanan, cakupan wilayah, tindak lanjut terhadap kasus yang ditemukan, serta perkembangan indikator kesehatan dan perlindungan anak.

“Program yang baik harus sampai kepada masyarakat. Kami berharap setelah kebijakan ini diperkuat, ada tindak lanjut nyata dan masyarakat mengetahui ke mana harus datang ketika membutuhkan konsultasi maupun pendampingan,” ujar Bahar.

Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara menyatakan akan mengikuti perkembangan pelaksanaan program tersebut, terutama perluasan akses layanan bagi masyarakat dan langkah konkret pemerintah dalam pencegahan stunting serta perlindungan perempuan dan anak.

Sumber: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan ANTARA Sumatera Utara, 18–19 September 2026. �
Antara News Sumatera Utara +1

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang