MEDAN — Jumat, 11 September 2026 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah dan kering yang mengancam sejumlah wilayah. Langkah tersebut mencakup antisipasi cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang pasang.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 188.54/8/INST/2026 tentang Peringatan Dini Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Basah dan Kering di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

Instruksi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di 33 kabupaten/kota untuk memperkuat mitigasi, meningkatkan kesiapan personel, serta mempercepat penanganan apabila terjadi bencana.

Kepala BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih, menyebut Sumatera Utara menghadapi sedikitnya 14 jenis ancaman bencana alam. Ancaman tersebut antara lain cuaca ekstrem, banjir, kebakaran hutan, gempa bumi, letusan gunung api, tanah longsor, tsunami, kekeringan, banjir bandang, angin puting beliung, dan gelombang pasang.

Berdasarkan data BPBD Sumut periode 1 Januari hingga 4 September 2026, cuaca ekstrem menjadi bencana yang paling dominan dengan 127 kejadian. Selanjutnya tercatat 86 kejadian tanah longsor, 73 banjir, dan 47 kebakaran hutan dan lahan.

Hingga akhir Agustus 2026, luas kawasan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Utara mencapai sekitar 273,87 hektare yang tersebar di 14 kabupaten dan kota.

BPBD Sumut telah menempatkan personel dan peralatan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, termasuk Kabupaten Samosir. Pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga terus diperkuat.

DPP ETH Sumut: Kesiapsiagaan harus dirasakan masyarakat

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, SH, menilai instruksi kesiapsiagaan bencana perlu segera diterjemahkan menjadi tindakan nyata hingga tingkat desa dan lingkungan.

“Peringatan dini jangan hanya beredar di lingkungan pemerintahan. Informasi harus diterima masyarakat secara cepat, sederhana, dan mudah dipahami, terutama warga yang tinggal di kawasan rawan banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan,” ujar Bahar.

Menurutnya, pemerintah kabupaten dan kota perlu memeriksa kesiapan jalur evakuasi, tempat pengungsian, alat peringatan dini, kendaraan operasional, persediaan logistik, serta layanan kesehatan darurat.

“Setiap daerah harus memiliki peta risiko dan rencana evakuasi yang benar-benar bisa digunakan. Jangan menunggu korban berjatuhan baru melakukan penanganan,” katanya.

Bahar juga menyoroti tingginya angka cuaca ekstrem, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan sepanjang 2026. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan koordinasi kuat antara BPBD, TNI, Polri, pemerintah desa, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan relawan.

Ia mendorong pemerintah mengadakan simulasi evakuasi secara berkala dengan melibatkan sekolah, rumah ibadah, pusat kesehatan, kelompok lanjut usia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

“Kesiapsiagaan harus mencakup seluruh kelompok masyarakat. Warga rentan membutuhkan mekanisme penyelamatan khusus agar tidak tertinggal ketika keadaan darurat terjadi,” tegasnya.

DPP ETH Sumut juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap pembukaan lahan dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan. Penegakan hukum perlu dilakukan apabila ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian.

“Luas karhutla yang mencapai ratusan hektare tidak boleh dianggap sebagai angka biasa. Pemerintah harus menelusuri penyebabnya, memulihkan kawasan terdampak, dan memastikan kejadian serupa tidak berulang,” ujar Bahar.

Ia turut mengajak masyarakat menjaga saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar lahan, serta segera melaporkan tanda-tanda bencana kepada aparat dan petugas terkait.

“Pemerintah harus siap, tetapi masyarakat juga perlu terlibat. Kolaborasi dan informasi yang cepat dapat menyelamatkan banyak nyawa,” tutup Bahar.

Sumber fakta utama: ANTARA Sumut