HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Jumat, 25 September 2026. Rencana pemerintah memperluas pendidikan negeri gratis dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi memasuki perkembangan baru. Badan Anggaran DPR RI menyatakan program tersebut ditargetkan mulai direalisasikan secara bertahap pada 2028, sementara pemerintah tengah menyusun grand design pendidikan dengan menelaah penggunaan anggaran pendidikan 2027 yang berada pada kisaran Rp820,9 triliun–Rp824 triliun.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menilai rencana pendidikan gratis merupakan kebijakan strategis yang perlu dikawal melalui keterbukaan perencanaan, kejelasan sumber pembiayaan, dan ukuran keberhasilan yang dapat diperiksa masyarakat.

“Pendidikan gratis adalah persoalan hak masyarakat sekaligus pengelolaan uang negara dalam jumlah sangat besar. Mahasiswa berkepentingan memastikan kebijakan ini benar-benar mengurangi beban keluarga, memperluas akses pendidikan, dan tidak berhenti pada perubahan skema anggaran di atas kertas.”

FAKTA TERVERIFIKASI

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan program pendidikan gratis dari jenjang SD sampai perguruan tinggi ditargetkan mulai direalisasikan secara bertahap pada 2028. Berdasarkan penghitungan sementara yang disampaikan Banggar, kebutuhan untuk pendidikan gratis SD, SMP, dan SMA sekitar Rp210 triliun, sementara perguruan tinggi sekitar Rp92 triliun, sehingga keseluruhannya diperkirakan mencapai Rp302 triliun

Banggar juga menyebut sekitar Rp5 triliun telah dialokasikan untuk tahap awal atau pilot project, dengan rekomendasi agar pelaksanaannya diprioritaskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Said menyatakan penerapan tidak direncanakan berlangsung sekaligus karena pemerintah dan DPR masih menghitung kesiapan anggaran serta tata kelolanya.

Di sisi pemerintah, Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 24 September mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta penyusunan grand design program pendidikan 2027 untuk mengoptimalkan anggaran pendidikan sekitar Rp824 triliun.

Angka tersebut merupakan perkembangan dari alokasi pendidikan dalam RAPBN 2027 sebesar Rp820,9 triliun yang sebelumnya diumumkan Kementerian Keuangan. Pemerintah menyebut anggaran pendidikan tersebar melalui belanja pemerintah pusat, kementerian/lembaga, serta transfer ke daerah.

Presiden sebelumnya juga meminta percepatan rencana pendidikan gratis pada sekolah negeri mulai PAUD/TK, SD, SMP hingga SMA/SMK serta pematangan skema pendidikan gratis pada perguruan tinggi negeri. Pemerintah menyebut terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang PAUD/TK hingga SMA/SMK.

Untuk tingkat TK, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa mulai 2027 peserta didik TK direncanakan memperoleh Program Indonesia Pintar sebesar Rp450.000 per tahun.

SIKAP SATUAN MAHASISWA ETH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menilai perkembangan tersebut membuat pemerintah dan DPR perlu menjelaskan kepada masyarakat hubungan antara tiga angka besar yang saat ini muncul dalam pembahasan: sekitar Rp824 triliun anggaran pendidikan 2027, estimasi kebutuhan Rp302 triliun untuk pendidikan gratis, dan Rp5 triliun yang disebut untuk tahap awal program.

Reza mengatakan keterbukaan diperlukan agar masyarakat tidak memperoleh kesan bahwa seluruh Rp824 triliun akan digunakan khusus untuk sekolah gratis.

“Publik perlu diberikan peta anggaran yang sederhana dan terbuka. Dari sekitar Rp824 triliun anggaran pendidikan, berapa untuk guru, sekolah, perguruan tinggi, beasiswa, infrastruktur, transfer ke daerah, dan berapa yang secara khusus akan digunakan untuk pelaksanaan pendidikan gratis.”

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, transparansi tersebut juga penting untuk memastikan program baru tidak mengurangi pembiayaan kegiatan pendidikan lain yang sudah berjalan.

Rp302 triliun harus dijelaskan dasar hitungannya

Reza juga meminta pemerintah dan DPR membuka metodologi yang digunakan untuk menghasilkan perkiraan kebutuhan sekitar Rp302 triliun.

“Kalau kebutuhan sementara disebut Rp302 triliun, masyarakat berhak mengetahui basis perhitungannya. Berapa jumlah siswa, berapa biaya riil per siswa, apa saja komponen yang ditanggung negara, bagaimana perbedaan biaya antarwilayah, dan apakah angka tersebut sudah memasukkan kebutuhan peningkatan kualitas.”

Angka Rp302 triliun yang diberitakan saat ini merupakan estimasi sementara yang disampaikan Ketua Banggar DPR, bukan berarti seluruhnya telah menjadi pagu anggaran final.

Jangan hanya gratis, kualitas harus terjamin

Satuan Mahasiswa ETH juga menyoroti risiko apabila perluasan pendidikan gratis tidak disertai kecukupan pembiayaan operasional sekolah dan perguruan tinggi.

Menurut Reza:

“Gratis tidak boleh diterjemahkan menjadi pendidikan murah yang kualitasnya menurun. Laboratorium, buku, internet, ruang kelas, kesejahteraan guru dan dosen, serta kualitas pembelajaran tetap harus menjadi bagian utama dari desain kebijakan.”

Organisasi berpandangan bahwa ukuran keberhasilan program seharusnya tidak terbatas pada jumlah lembaga pendidikan yang dinyatakan bebas biaya, melainkan juga mencakup akses masyarakat, angka putus sekolah, kualitas pembelajaran, kondisi sarana pendidikan, serta kesenjangan pendidikan antardaerah.

Mahasiswa minta pemerintah jelaskan arti “gratis”

Satuan Mahasiswa ETH meminta pemerintah menetapkan secara jelas komponen biaya yang nantinya ditanggung negara.

Reza menilai definisi tersebut penting karena keluarga peserta didik dapat menghadapi berbagai jenis pengeluaran selain biaya pendidikan utama.

“Istilah pendidikan gratis harus mempunyai definisi hukum dan fiskal yang jelas. Apa yang dibayar pemerintah dan apa yang masih dapat menjadi tanggung jawab masyarakat harus diumumkan sejak awal agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.”

Satuan Mahasiswa ETH menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak berarti menyimpulkan bahwa seluruh pungutan atau pembayaran yang saat ini berlaku di sekolah merupakan pelanggaran. Status setiap pungutan bergantung pada jenis, dasar hukum, kewenangan, serta ketentuan pendidikan yang berlaku.

PERTANYAAN YANG DIMINTA DIJAWAB PEMERINTAH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah dan DPR memberikan penjelasan publik mengenai jadwal penerapan dari 2027 sampai 2029; rincian penggunaan anggaran pendidikan sekitar Rp824 triliun; dasar perhitungan kebutuhan sekitar Rp302 triliun; rincian penggunaan Rp5 triliun tahap awal; biaya apa saja yang nantinya digratiskan; perlakuan terhadap BOS, PIP, KIP Kuliah serta bantuan pendidikan yang sudah ada; dan bagaimana posisi sekolah serta perguruan tinggi swasta dalam desain kebijakan tersebut.

Selain itu, organisasi meminta pemerintah menjelaskan indikator keberhasilan program dan mekanisme pengawasan apabila pelaksanaan di daerah tidak sesuai dengan kebijakan pusat.

REZA: BUKA GRAND DESIGN PENDIDIKAN 2027

Reza mendorong agar grand design yang kini sedang disusun pemerintah nantinya dapat diakses masyarakat sebelum program dilaksanakan secara luas.

“Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang tidak ingin sekadar mengkritik setelah kebijakan berjalan. Kami mendorong pengawasan sejak tahap perencanaan. Buka desain besarnya, buka asumsi anggarannya, buka indikator keberhasilannya, sehingga masyarakat, mahasiswa, akademisi dan dunia pendidikan dapat ikut mengawasi.”

Menurut Reza, fungsi sosial kontrol mahasiswa harus diarahkan pada pengawasan berbasis data, bukan tuduhan terhadap individu atau lembaga.

“Mahasiswa harus kritis tetapi tetap berbasis fakta. Yang kami minta sederhana: uang publik harus dapat ditelusuri, kebijakan harus dapat diukur hasilnya, dan hak pendidikan masyarakat harus menjadi tujuan akhirnya.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan terus mengawal perkembangan RAPBN/APBN 2027, grand design pendidikan, program pendidikan gratis, BOS, PIP, KIP Kuliah, pembiayaan PTN, serta pelaksanaan pilot project pendidikan gratis sebagai bagian dari fungsi mahasiswa dalam melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan publik.

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma
Ketua Umum