Hambalang, Kabupaten Bogor — 21 September 2026. Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) meminta pemerintah segera menerjemahkan gagasan pendidikan negeri gratis dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi ke dalam peta jalan yang terukur, termasuk sumber anggaran, komponen biaya yang ditanggung negara, tahapan penerapan, serta jaminan kualitas pendidikan.

Isu tersebut kembali menguat pada 21 September 2026. Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN cukup untuk merealisasikan rencana pendidikan gratis tersebut, dengan catatan pengelolaannya diarahkan secara tepat. Pernyataan itu merupakan pandangan anggota DPR, bukan keputusan final mengenai desain pembiayaan pemerintah.

Dua hari sebelumnya, pada 19 September, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pendidikan negeri dari tingkat SD hingga universitas negeri harus gratis dan tidak menjadi beban masyarakat.

H. Safrizal: “Gratis” Harus Benar-Benar Mengurangi Beban Keluarga

H. Safrizal, Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, menyampaikan sikap utama organisasi:

“DPN ETH mendukung perluasan akses pendidikan bagi rakyat. Tetapi kata gratis harus mempunyai definisi yang jelas. Jangan biaya pendidikan disebut gratis sementara keluarga masih menanggung berbagai pengeluaran yang pada akhirnya tetap membuat anak dari keluarga tidak mampu sulit melanjutkan sekolah.”

Menurut H. Safrizal, pemerintah perlu menjelaskan apakah skema nantinya mencakup biaya pendidikan pokok saja atau juga komponen lain yang secara nyata memengaruhi kemampuan siswa dan mahasiswa mengikuti pendidikan.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar menghapus tagihan. Tujuan besarnya adalah jangan sampai anak Indonesia berhenti sekolah atau kuliah hanya karena keluarganya tidak mempunyai uang.”

Ganda Satria Dharma: Hitung Biayanya Sebelum Menentukan Skema

Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, mempertegas sikap Ketua Umum dengan meminta pemerintah menyusun simulasi fiskal yang terbuka.

“Penegasan Ketua Umum harus diterjemahkan ke angka. Berapa siswa dan mahasiswa yang akan ditanggung, berapa biaya per peserta didik, komponen apa yang dibiayai APBN, apa tanggung jawab APBD, dan bagaimana kebutuhan sekolah serta perguruan tinggi setelah pungutan tertentu dihapus.”

Menurut Ganda, kebijakan berskala nasional tidak cukup hanya dihitung dari jumlah anggaran yang tersedia.

Kapasitas sekolah, perguruan tinggi, guru, dosen, laboratorium, fasilitas belajar dan pemerataan antarwilayah juga harus masuk perhitungan.

Jangan Sampai Gratis tetapi Mutunya Turun

DPN ETH mengingatkan bahwa perluasan akses tanpa penguatan kapasitas berpotensi menciptakan masalah baru.

H. Safrizal mengatakan:

“Pendidikan gratis jangan menghasilkan ruang kelas penuh tetapi gurunya kurang, mahasiswa bertambah tetapi dosennya tidak mencukupi, atau kampus kehilangan kemampuan membiayai laboratorium dan penelitian.”

Karena itu, menurut DPN ETH, akses dan kualitas harus bergerak bersama.

Pemerintah Sedang Mengejar Revitalisasi 51 Ribu Sekolah

Tantangan kualitas tersebut relevan dengan kondisi infrastruktur pendidikan.

Kemendikdasmen sebelumnya menyatakan pemerintah menargetkan sekitar 51 ribu satuan pendidikan diperbaiki hingga akhir 2026 melalui percepatan revitalisasi. Kementerian juga melaporkan program revitalisasi 2025 telah menyelesaikan perbaikan terhadap 16.167 satuan pendidikan dengan anggaran sekitar Rp16,9 triliun.

Ganda menilai data tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis harus ditempatkan dalam ekosistem pendidikan yang lebih besar.

“Sekolah gratis tetapi atapnya rusak bukan tujuan kita. Pendidikan gratis tetapi akses internet, buku, guru dan fasilitas praktik tertinggal juga belum menyelesaikan persoalan.”

DPN ETH: Jangan Biarkan Ketimpangan Wilayah Membesar

DPN ETH meminta kebijakan pendidikan nasional memperhatikan daerah terpencil, kepulauan dan kawasan dengan kemampuan fiskal daerah yang terbatas.

Perkembangan pada 21 September juga menunjukkan Pemerintah Provinsi Papua berharap Sekolah Rakyat terintegrasi dapat dibangun di delapan kabupaten dan satu kota untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga ekonomi lemah. ([Antara Papua][4])

H. Safrizal menegaskan:

“Anak yang lahir di Jakarta, Bogor, Papua, Maluku atau wilayah perbatasan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Jangan sampai kebijakan nasional bagus di atas kertas tetapi kualitas pelayanan ditentukan oleh kode pos tempat seorang anak dilahirkan.”

Pendidikan Gratis Harus Memiliki Ukuran Keberhasilan

Ganda Satria Dharma mengusulkan agar pemerintah menetapkan indikator yang dapat diperiksa publik.

“Jangan hanya mengumumkan berapa orang yang mendapatkan pendidikan gratis. Ukur juga angka putus sekolah, angka melanjutkan pendidikan, hasil belajar, waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan, kualitas guru dan kesenjangan antardaerah.”

Menurutnya, indikator tersebut penting agar anggaran pendidikan dinilai berdasarkan hasil, bukan sekadar serapan.

Pendidikan Gratis Bukan Berarti Pendidikan Murah

DPN ETH juga mengingatkan satu prinsip penting: gratis bagi masyarakat bukan berarti penyelenggaraan pendidikan tidak membutuhkan biaya.

Negara tetap harus membayar guru dan dosen, membangun sekolah, memelihara fasilitas, menyediakan buku, memperkuat teknologi pembelajaran serta membiayai laboratorium dan penelitian.

Ganda menjelaskan:

“Kalau biaya dialihkan dari keluarga kepada negara, negara harus mempunyai perhitungan pembiayaan jangka panjang. Jangan kebijakan berjalan satu atau dua tahun kemudian kualitasnya turun karena pembiayaan tidak berkelanjutan.”

H. Safrizal: Pendidikan Harus Menjadi Jalan Memutus Kemiskinan

H. Safrizal menutup sikap DPN ETH dengan menempatkan pendidikan sebagai investasi nasional.

“Pendidikan gratis bukan sekadar program sosial. Kalau dirancang dengan benar, pendidikan adalah jalan memutus kemiskinan antargenerasi, meningkatkan produktivitas dan membangun kekuatan Indonesia.”

Ganda Satria Dharma mempertegas:

“Karena itu DPN ETH mendorong pemerintah menyiapkan peta jalan yang menjawab empat hal sekaligus: siapa yang mendapatkan, apa yang ditanggung, dari mana anggarannya, dan bagaimana kualitasnya dijamin.”

DPN ETH menilai gagasan pendidikan negeri gratis dari SD hingga universitas mempunyai potensi dampak nasional yang sangat besar. Namun keberhasilannya pada akhirnya akan ditentukan oleh desain kebijakan, kapasitas fiskal, kualitas penyelenggaraan dan konsistensi implementasi, bukan hanya oleh besarnya gagasan.