Hambalang, Kabupaten Bogor — Sabtu, 19 September 2026 Perlindungan jaminan sosial bagi nelayan kecil mulai diperkuat di sejumlah daerah menyusul program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2026 yang memberikan bantuan pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Program tersebut mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 11 Tahun 2026 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa bagi nelayan kecil. Informasi pemerintah daerah menyebut program ini diarahkan menjangkau sekitar 250 ribu nelayan kecil secara nasional. Bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

DIY percepat pendataan penerima

Pada 16 September 2026, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dinas kabupaten, BPJS Ketenagakerjaan, dan penyuluh perikanan membahas percepatan pengusulan calon penerima bantuan pembayaran iuran jaminan sosial bagi nelayan kecil.

Pertemuan melibatkan unsur dari Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul, dengan perhatian khusus pada validitas data calon penerima agar bantuan dapat diberikan kepada nelayan yang memenuhi persyaratan.

Perlindungan JKK dapat mencakup pelayanan akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja serta manfaat terkait kecacatan. Sementara JKM memberikan perlindungan terhadap risiko kematian sesuai ketentuan program.

Rembang siapkan Rp800 juta untuk 2.000 nelayan

Perkembangan serupa terjadi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Rembang menyiapkan anggaran sekitar Rp800 juta untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi sekitar 2.000 nelayan kecil selama satu tahun.

Bupati Rembang Harno menyatakan perlindungan tersebut ditujukan menghadapi risiko pekerjaan nelayan, termasuk kecelakaan ketika bekerja di laut. Kerja sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dan BPJS Ketenagakerjaan ditandatangani pada 16 September 2026.

Jawa Barat targetkan perluasan perlindungan pada 2027

Di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi pada 17 September 2026 menyatakan pemerintah provinsi akan memperluas perlindungan asuransi bagi nelayan, termasuk nelayan di Cirebon dan kawasan pantai utara Jawa Barat.

Menurut keterangan yang diberitakan ANTARA, program perlindungan yang saat ini mencakup sekitar satu juta petani, nelayan, dan pekerja informal direncanakan diperluas menjadi empat juta orang pada 2027. Angka empat juta tersebut merupakan gabungan kelompok petani, nelayan, dan pekerja informal, bukan empat juta nelayan saja.

Dedi meminta Dinas Kelautan melakukan pendataan yang memadai terhadap nelayan yang akan mendapat perlindungan.

Satuan Nelayan ETH: nelayan jangan kehilangan hak hanya karena masalah data

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang memandang penguatan perlindungan sosial merupakan isu penting karena pekerjaan menangkap ikan mempunyai risiko tinggi, mulai dari gelombang dan cuaca ekstrem, kecelakaan kapal, kecelakaan kerja di atas kapal hingga kematian saat bekerja.

Namun, analisis Satuan Nelayan ETH menilai persoalan utama yang perlu dikawal bukan hanya jumlah anggaran atau jumlah peserta yang diumumkan, melainkan apakah nelayan kecil yang benar-benar aktif melaut dapat masuk dalam basis data penerima.

Nelayan tradisional di berbagai daerah masih dapat menghadapi persoalan administrasi, dokumen kapal, perubahan domisili, data pekerjaan yang belum diperbarui ataupun keterbatasan akses pelayanan digital. Kondisi seperti itu perlu diantisipasi dalam proses verifikasi agar nelayan yang memenuhi syarat tidak terlewat.

Satuan Nelayan ETH dorong sistem perlindungan yang mudah diakses

Satuan Nelayan ETH mendorong agar penguatan perlindungan nelayan dijalankan dengan prinsip pendataan yang terbuka, proses pendaftaran yang sederhana, pelayanan pengaduan yang jelas, serta informasi manfaat yang benar-benar dipahami nelayan dan keluarganya.

Hal lain yang penting adalah memastikan keluarga nelayan mengetahui status kepesertaan, prosedur klaim, dokumen yang harus disiapkan, serta pihak yang dapat dihubungi apabila terjadi kecelakaan atau kematian saat bekerja.

KKP sendiri pada September 2026 juga memperkuat aspek perlindungan awak kapal melalui uji coba inspeksi ketenagakerjaan kapal perikanan. Dalam kegiatan tersebut, KKP mencatat hingga Agustus 2026 terdapat 21 kasus terkait awak kapal perikanan, yang sebagian besar berkaitan dengan pengupahan, santunan kematian dan kecelakaan kerja, serta perekrutan ilegal atau tidak bertanggung jawab.

Temuan itu memperlihatkan bahwa perlindungan sektor perikanan tidak cukup hanya melalui kapal yang laik dan izin yang lengkap, tetapi juga membutuhkan perlindungan nyata bagi orang yang bekerja di atas kapal.

Yang perlu dikawal Satuan Nelayan ETH

Fokus pengawasan Satuan Nelayan ETH diarahkan pada akurasi data penerima, besaran dan sumber pembayaran iuran, kesinambungan perlindungan setelah bantuan pemerintah berakhir, kecepatan proses klaim, perlindungan keluarga ketika nelayan meninggal, serta perluasan cakupan bagi nelayan kecil dan ABK yang belum memiliki jaminan sosial.

Bagian tersebut merupakan analisis dan agenda pengawasan Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang, bukan pernyataan bahwa telah terjadi penyimpangan pada program pemerintah.

Fakta: program KKP 2026 memberikan bantuan pembayaran iuran JKK dan JKM bagi nelayan kecil dan diarahkan menjangkau sekitar 250 ribu nelayan secara nasional.

Pernyataan pemerintah daerah: DIY mempercepat verifikasi calon penerima; Rembang mengalokasikan Rp800 juta untuk sekitar 2.000 nelayan; Jawa Barat berencana memperluas perlindungan terhadap kelompok petani, nelayan, dan pekerja informal menjadi empat juta orang pada 2027.

Analisis Satuan Nelayan ETH: keberhasilan program perlu dinilai dari jumlah nelayan aktif yang benar-benar terlindungi, kemudahan klaim, kesinambungan kepesertaan, dan manfaat nyata yang diterima keluarga nelayan ketika terjadi risiko kerja.