Gorontalo — Kamis, 22 Oktober 2026 Penguatan ketepatan sasaran bantuan sosial menjadi perhatian dalam pengembangan sistem perlindungan sosial digital. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan program tersebut dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Berdasarkan publikasi Sekretariat Negara, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa peluncuran program direncanakan pada 10 November 2026. Digitalisasi diarahkan untuk membantu masyarakat yang berhak memperoleh bantuan secara lebih adil.

Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat menjelaskan, uji coba telah menjangkau 514 kabupaten/kota. Hingga 20 Oktober 2026, sebanyak 11,5 juta kepala keluarga tercatat telah terdaftar dalam sistem, dengan dukungan sekitar 775 ribu agen perlindungan sosial yang membantu pendaftaran masyarakat. Angka tersebut merupakan cakupan nasional, bukan jumlah khusus Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sulut-Gorontalo, Ardiansyah Inde, menyambut baik arah pembenahan pelayanan bantuan sosial dalam pemerintahan Presiden Prabowo.

“Kita mendukung upaya Bapak Presiden Prabowo agar bantuan semakin tepat sasaran. Harapannya, masyarakat yang membutuhkan memperoleh pelayanan yang mudah dipahami, pendampingan yang ramah, dan kesempatan memperbaiki data apabila terdapat ketidaksesuaian,” ujar Ardiansyah.

Menurutnya, pengembangan layanan digital perlu berjalan bersama pendampingan bagi warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga dengan keterbatasan akses internet perlu mendapat perhatian dalam penyampaian informasi maupun pelayanan.

Ia menilai kemudahan layanan dapat dibangun melalui penjelasan yang sederhana mengenai tahapan pendaftaran, dokumen yang diperlukan, serta saluran resmi untuk menyampaikan pertanyaan.

“Teknologi akan semakin bermanfaat ketika masyarakat merasa terbantu. Karena itu, pendampingan perlu dilakukan dengan sabar agar setiap warga memahami proses sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya dengan tegas.

Ardiansyah juga menyoroti pentingnya ketelitian dalam pencatatan kondisi keluarga. Menurutnya, perubahan keadaan ekonomi dan informasi kependudukan perlu memperoleh ruang pembaruan melalui mekanisme resmi.

Ia berharap masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo dapat mengikuti perkembangan program melalui informasi yang dapat dipercaya. Kejelasan informasi akan membantu warga membedakan proses pendataan, pemeriksaan kelayakan, dan keputusan penerimaan bantuan.

“Informasi perlu disampaikan secara utuh agar tidak menimbulkan harapan yang keliru. Masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai proses yang sedang berjalan dan langkah yang dapat mereka lakukan,” ujarnya.

Selain kemudahan akses, ia menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Pendampingan masyarakat perlu dilakukan melalui saluran yang jelas, dengan memperhatikan keamanan dokumen dan informasi keluarga.

Menurut Ardiansyah, dukungan terhadap pembenahan perlindungan sosial dapat diwujudkan melalui kepedulian kepada warga sekitar. Pengurus dan anggota organisasi dapat membantu meneruskan pengumuman resmi serta mengarahkan masyarakat kepada layanan yang berwenang.

“Mari mendukung pembenahan ini dengan semangat saling membantu. Kita berharap perlindungan sosial semakin tertib, mudah dijangkau, dan memberi manfaat bagi masyarakat yang berhak menerima,” tutup Ardiansyah.

Sumber: Kementerian Sekretariat Negara RI, “Bansos Lebih Adil dan Tepat Sasaran, Presiden Prabowo Terima Laporan Perlinsos Digital: 11,5 Juta KK Terdaftar”, terbit Selasa, 20 Oktober 2026.

Redaksi: Elang Tiga Global News Editor: Bambang