Hambalang, Kabupaten Bogor — PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa tidak terdapat perubahan harga BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina per 21 September 2026. Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi di media sosial mengenai perubahan harga BBM pada hari ini.

Bagi sektor perikanan, perkembangan ini penting karena BBM merupakan salah satu komponen terbesar dalam biaya operasional kapal. Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai kepastian harga perlu diikuti dengan kepastian ketersediaan, kuota dan kemudahan mendapatkan Biosolar bagi nelayan kecil dan tradisional.

Fakta terbaru: Biosolar subsidi tetap Rp6.800 per liter

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyatakan harga BBM pada 21 September tetap mengacu pada harga yang sudah berlaku sebelumnya. Untuk harga yang dicatat ANTARA hari ini, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Solar subsidi/Biosolar tetap Rp6.800 per liter. Pertamax juga tetap Rp15.950 per liter.

Produk diesel nonsubsidi juga tidak mengalami perubahan harga pada 21 September. Namun level harganya tetap lebih tinggi dibanding Agustus: Dexlite Rp23.700 per liter, dibanding Rp19.700 pada Agustus, sedangkan Pertamina Dex Rp25.200, dibanding Rp21.150 per liter pada Agustus. Kenaikan tersebut sudah terjadi sejak awal September, bukan kenaikan baru hari ini.

Ini penting diluruskan agar pemberitaan tidak menyebut adanya kenaikan baru BBM pada 21 September.

BBM dapat mencapai sekitar 70 persen biaya melaut

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelumnya menyatakan sekitar 70 persen biaya operasional melaut berasal dari BBM. KKP juga mengakui adanya aspirasi nelayan terkait keterbatasan akses serta distribusi BBM subsidi yang belum merata.

Dengan struktur biaya seperti itu, persoalan BBM bagi nelayan tidak berhenti pada harga resmi di SPBU.

Nelayan dapat tetap menghadapi biaya tinggi apabila harus menempuh perjalanan jauh menuju tempat pengisian, menghadapi keterbatasan kuota, menunggu lama untuk mendapatkan bahan bakar, atau pada akhirnya harus menggunakan BBM nonsubsidi.

Bagian tersebut merupakan analisis Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang, bukan pernyataan bahwa kondisi tersebut terjadi di semua pelabuhan Indonesia.

Satuan Nelayan ETH: harga tetap harus benar-benar terasa di kapal nelayan

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai kebijakan BBM bagi nelayan harus diukur dari kondisi nyata di lapangan.

“Harga Biosolar subsidi yang tetap tentu penting. Tetapi bagi nelayan, yang menentukan adalah apakah BBM itu tersedia, mudah diperoleh, kuotanya cukup dan benar-benar sampai ke tangki kapal dengan harga resmi. Subsidi harus terasa sampai di atas kapal.”

Satuan Nelayan ETH mendorong pemerintah, Pertamina, KKP, BPH Migas dan pemerintah daerah memperkuat pengawasan distribusi BBM khususnya di kawasan pelabuhan dan sentra nelayan.

Kapal 30–200 GT memiliki skema BBM khusus

KKP pada 2026 juga menjalankan skema BBM solar Rp15.000 per liter untuk kapal perikanan di atas 30 GT hingga 200 GT. Pemerintah menyatakan kebijakan ini merupakan stimulus sampai 31 Desember 2026 dan penyalurannya menggunakan persyaratan antara lain izin kapal aktif, kegiatan penangkapan aktif, serta sistem pemantauan kapal/VMS.

Untuk kapal kecil, isu yang berbeda tetap perlu diperhatikan, terutama keberadaan BBM bersubsidi dan titik penyaluran yang dekat dengan sentra nelayan.

Yang perlu dikawal Satuan Nelayan ETH

Satuan Nelayan ETH menilai pengawasan perlu diarahkan pada stok Biosolar di SPBN dan pelabuhan perikanan, kuota untuk nelayan kecil, harga aktual yang dibayar nelayan, jarak menuju titik pengisian, antrean, persyaratan administrasi, serta potensi penyimpangan distribusi.

KKP sendiri telah bekerja sama dengan Pertamina dan Polri untuk mendukung keamanan serta kemudahan akses BBM di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih.

Data lapangan juga penting. Perbedaan antara harga resmi Rp6.800 per liter dan biaya yang benar-benar dikeluarkan nelayan sampai bahan bakar masuk ke kapal dapat menjadi indikator apakah subsidi berjalan efektif.

Fakta — Pernyataan — Analisis

Fakta hari ini: Pertamina memastikan tidak ada perubahan harga BBM per 21 September 2026. Solar subsidi tetap Rp6.800 per liter.

Pernyataan Pertamina: informasi mengenai perubahan harga BBM pada 21 September yang beredar di media sosial dinyatakan tidak benar; masyarakat diminta merujuk kanal resmi.

Fakta sektor perikanan: KKP menyebut sekitar 70 persen biaya operasional melaut dapat berasal dari BBM dan sebelumnya menerima keluhan mengenai akses serta distribusi subsidi.

Analisis Satuan Nelayan ETH: keberhasilan kebijakan BBM harus diukur bukan hanya dari harga resmi, tetapi dari ketersediaan, kuota, harga aktual, jarak pengisian dan dampaknya terhadap biaya melaut serta pendapatan bersih nelayan.