DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG (DPN ETH)

Edisi Minggu, 11 Oktober 2026
Kategori: Pemerintahan | Diplomasi Internasional | Ekonomi Nasional | Investasi | Pertahanan dan Kelautan

Indonesia dan Mesir memperkuat hubungan melalui empat kesepakatan penting. Peluang perdagangan, investasi, perikanan, dan pertahanan semakin terbuka, tetapi pertanyaan besarnya adalah kapan kerja sama tersebut menghasilkan manfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Minggu, 11 Oktober 2026 — Pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka, Jakarta, menghasilkan empat kesepakatan kerja sama yang menandai langkah baru penguatan kemitraan strategis kedua negara.

Pertemuan kenegaraan yang berlangsung Minggu (11/10/2026) tersebut membuka peluang peningkatan kerja sama di bidang diplomasi, kelautan dan perikanan, perdagangan, investasi, serta sektor-sektor strategis lainnya.

Namun, di balik pencapaian diplomatik tersebut, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting bagi kepentingan nasional: apakah kesepakatan internasional mampu meningkatkan ekspor Indonesia, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan membuka kesempatan usaha bagi masyarakat?

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menilai keberhasilan diplomasi harus diukur bukan hanya dari hubungan baik antarkepala negara, melainkan juga dari pelaksanaan kesepakatan yang menghasilkan manfaat ekonomi, peningkatan kapasitas nasional, dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Sekretariat Negara yang diterbitkan pada Minggu (11/10/2026), Indonesia dan Mesir menghasilkan empat kesepakatan kerja sama bilateral, yaitu:

1. Rencana Aksi Kemitraan Strategis, melalui nota kesepahaman antara kementerian luar negeri kedua negara.
2. Pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, dinas, dan khusus, sesuai cakupan nota kesepahaman.
3. Kerja sama bidang statistik, untuk memperkuat hubungan kelembagaan dan pertukaran kemampuan sesuai kesepakatan.
4. Kerja sama kelautan dan perikanan, termasuk penguatan pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya laut.

Keempat kesepakatan tersebut telah diumumkan dalam pertemuan resmi kedua kepala negara, bukan sekadar agenda penandatanganan yang masih direncanakan.

Presiden Prabowo juga mengungkapkan adanya pembahasan untuk memperluas kerja sama ekonomi, investasi, industri pertahanan, pendidikan, dan perdagangan.

DPN ETH menilai momentum ini perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret agar hubungan bilateral tidak hanya menghasilkan dokumen kerja sama, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

PRABOWO DORONG PERJANJIAN EKONOMI, PELUANG PASAR DAN INVESTASI INDONESIA–MESIR SEMAKIN TERBUKA

Dalam pernyataan pers bersama seusai pertemuan bilateral, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Mesir berkomitmen memperkuat perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi.

Salah satu agenda penting ialah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement (EPA) atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia–Mesir.

Perjanjian tersebut diharapkan memperluas akses pasar serta mendorong keterlibatan dunia usaha kedua negara.

Presiden Prabowo juga menyambut inisiatif pembentukan Joint Investment Fund, yaitu dana investasi bersama melalui lembaga investasi kedua negara untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis.

Perkembangan tersebut disampaikan pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara dan diberitakan ANTARA pada Minggu (11/10/2026) pukul 18.33 WIB.

Meski demikian, perlu dibedakan antara kesepakatan yang telah diumumkan dengan rencana yang masih membutuhkan tindak lanjut.

EPA masih merupakan agenda yang didorong untuk dibentuk, sedangkan Joint Investment Fund merupakan inisiatif yang disambut kedua negara. Keduanya belum dapat dinyatakan telah beroperasi atau menghasilkan investasi baru tanpa bukti pelaksanaan lebih lanjut.

DPN ETH menilai kedua inisiatif tersebut berpotensi membuka peluang bagi produk Indonesia untuk memasuki pasar Mesir dan kawasan sekitarnya.

Namun, peluang tersebut perlu diterjemahkan melalui kebijakan perdagangan dan investasi yang mempunyai sasaran terukur.

SAFRIZAL: DIPLOMASI HARUS MENGHASILKAN PEKERJAAN, INVESTASI PRODUKTIF, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT!

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, dalam rumusan sikap organisasi menekankan bahwa hubungan internasional harus diarahkan untuk memperkuat kepentingan nasional.

Menurut Safrizal, penguatan hubungan Indonesia dan Mesir merupakan perkembangan diplomatik yang patut diapresiasi.

Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kesepakatan mempunyai program pelaksanaan yang jelas.

“Kami mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto memperkuat kemitraan strategis Indonesia dengan Mesir. Namun, diplomasi negara tidak boleh berhenti pada pertemuan kenegaraan dan penandatanganan dokumen. Keberhasilannya harus dibuktikan melalui meningkatnya investasi produktif, terbukanya lapangan pekerjaan, berkembangnya perdagangan, dan bertambahnya kesempatan ekonomi bagi masyarakat Indonesia.”

Safrizal menilai pemerintah perlu membangun strategi yang memungkinkan pelaku usaha nasional memanfaatkan hubungan bilateral.

Menurutnya, investasi asing dan kerja sama internasional harus memberikan nilai tambah terhadap perekonomian dalam negeri.

“Indonesia harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai ukuran utama dalam setiap kerja sama internasional. Investasi harus memperkuat industri nasional, membuka kesempatan kerja, mendorong alih teknologi, dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha Indonesia. Jangan sampai diplomasi menghasilkan banyak kesepakatan, tetapi manfaat ekonominya tidak dapat diukur secara nyata.”

Safrizal juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan kepentingan kedua negara.

Kerja sama internasional yang baik harus dilakukan berdasarkan prinsip saling menghormati kedaulatan, kesetaraan, dan keuntungan bersama.

SAFRIZAL: UMKM DAN PENGUSAHA NASIONAL HARUS DIBERI KESEMPATAN MEMASUKI PASAR MESIR!

DPN ETH menilai penguatan perdagangan Indonesia–Mesir dapat menjadi kesempatan bagi pengusaha nasional untuk memperluas kegiatan ekspor.

Peluang tersebut dapat dijajaki pada berbagai sektor, termasuk produk pangan olahan, industri manufaktur, produk konsumen, serta barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar Mesir.

Namun, seluruh peluang perdagangan tersebut masih memerlukan kajian pasar, pemenuhan standar produk, serta kepastian ketentuan perdagangan.

Safrizal menekankan bahwa pemerintah perlu melibatkan pelaku UMKM dalam pengembangan akses pasar internasional.

“Pemerintah harus memastikan peluang perdagangan Indonesia–Mesir tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan besar. Pengusaha kecil dan menengah juga harus mendapatkan akses informasi, pendampingan ekspor, penguatan kualitas produk, dan kesempatan membangun jaringan usaha dengan mitra internasional.”

Menurut Safrizal, peningkatan kemampuan ekspor memerlukan dukungan pemerintah dalam bentuk penyederhanaan prosedur, edukasi perdagangan, dan peningkatan daya saing produk.

Ia juga mendorong perwakilan diplomatik Indonesia untuk memperkuat promosi produk nasional berdasarkan kebutuhan pasar.

DPN ETH menilai keberhasilan diplomasi ekonomi seharusnya dapat terlihat dari bertambahnya peluang ekspor, investasi produktif, kesempatan usaha, dan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.

KERJA SAMA KELAUTAN DAN PERIKANAN, DPN ETH MINTA NELAYAN INDONESIA TURUT MENDAPATKAN MANFAAT

Salah satu kesepakatan yang diumumkan dalam pertemuan kedua kepala negara adalah kerja sama kelautan dan perikanan.

Kerja sama tersebut mencakup konservasi sumber daya laut, penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.

DPN ETH menilai kesepakatan tersebut mempunyai arti penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sumber daya kelautan yang besar.

Namun, implementasinya perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan tradisional, serta keberlanjutan sumber daya perikanan.

Safrizal menekankan:

“Kerja sama kelautan dan perikanan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. Pemerintah perlu memastikan peningkatan teknologi, pengetahuan, dan kapasitas pengelolaan perikanan dapat mendukung produktivitas nelayan Indonesia. Pemberantasan penangkapan ikan ilegal juga harus berjalan bersama perlindungan sumber daya laut serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan.”

Safrizal mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun program tindak lanjut yang dapat melibatkan lembaga pendidikan, pelaku usaha perikanan, dan kelompok nelayan sesuai kebutuhan.

Menurutnya, peluang kerja sama dapat diarahkan pada peningkatan kualitas hasil perikanan, pengolahan produk, serta penguatan kapasitas masyarakat pesisir.

PENDIDIKAN DAN BEASISWA JUGA DIBAHAS, PELUANG MAHASISWA INDONESIA SEMAKIN TERBUKA

Selain ekonomi dan perikanan, pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi turut membahas penguatan hubungan pendidikan.

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap tawaran Mesir untuk menambah kesempatan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia, khususnya pada bidang kedokteran, teknik, dan sains.

Kedua negara juga membahas peningkatan pertukaran mahasiswa, hubungan antarlembaga pendidikan, pengiriman tenaga pendidik, serta kerja sama penelitian.

Presiden El-Sisi menyampaikan kesiapan Mesir untuk terus menerima mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar maupun perguruan tinggi lainnya.

Keterangan tersebut diumumkan Kementerian Sekretariat Negara pada Minggu, 11 Oktober 2026.

DPN ETH menilai peningkatan kesempatan pendidikan internasional dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

Namun, informasi mengenai jumlah beasiswa tambahan, persyaratan, jadwal pendaftaran, dan mekanisme seleksi harus menunggu pengumuman resmi instansi penyelenggara.

Tawaran penambahan beasiswa tidak boleh langsung diartikan bahwa pendaftaran program baru sudah dibuka.

Safrizal menilai pemerintah perlu memastikan kesempatan pendidikan internasional dapat diakses secara adil.

“Kerja sama pendidikan harus diarahkan untuk membangun generasi Indonesia yang unggul dan mampu bersaing secara internasional. Pemerintah perlu memastikan kesempatan beasiswa diberikan melalui mekanisme yang transparan, terbuka, dan berdasarkan kemampuan akademik serta persyaratan yang berlaku.”

GANDA SATRIA DHARMA: EMPAT KESEPAKATAN HARUS MEMPUNYAI TARGET, PENANGGUNG JAWAB, DAN JADWAL PELAKSANAAN!

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, mempertegas pentingnya pengawasan administratif terhadap pelaksanaan kerja sama Indonesia–Mesir.

Menurut Ganda, kesepakatan bilateral membutuhkan koordinasi antarkementerian dan lembaga agar dapat dilaksanakan secara efektif.

“Empat kesepakatan yang diumumkan pemerintah harus ditindaklanjuti melalui program kerja yang mempunyai sasaran, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, dan indikator keberhasilan. Pemerintah perlu memastikan setiap kementerian dan lembaga memahami kewajibannya sehingga implementasi kerja sama tidak berhenti pada dokumen administratif.”

Ganda menilai pemerintah perlu membedakan antara kegiatan diplomasi, rencana investasi, dan proyek yang sudah dapat dilaksanakan.

Hal tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai capaian pemerintah.

“Transparansi sangat penting dalam pelaksanaan kerja sama internasional. Pemerintah perlu menjelaskan tahapan pelaksanaan kesepakatan, perkembangan pembahasan investasi, program yang sudah berjalan, serta manfaat yang diharapkan. Jangan sampai rencana yang masih dalam pembahasan disampaikan seolah-olah seluruhnya telah terealisasi.”

Menurut Ganda, peningkatan akuntabilitas tidak harus mengabaikan kerahasiaan diplomatik dan informasi yang dilindungi oleh ketentuan hukum.

Namun, indikator kinerja dan hasil program yang dapat dipublikasikan perlu disampaikan secara berkala.

GANDA SATRIA DHARMA: JIKA DANA INVESTASI BERSAMA DIBENTUK, TATA KELOLANYA HARUS TRANSPARAN!

Ganda juga memberikan perhatian terhadap inisiatif pembentukan Joint Investment Fund Indonesia–Mesir.

Menurutnya, apabila pembentukan dana investasi tersebut disepakati lebih lanjut, pemerintah harus memastikan kerangka tata kelola yang jelas.

Pengawasan perlu mencakup kesesuaian proyek dengan kepentingan nasional, sumber pendanaan, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan investasi.

“Inisiatif pembentukan dana investasi bersama harus dikaji secara profesional. Apabila dilaksanakan, perlu ada mekanisme penilaian kelayakan proyek, pengelolaan risiko, serta pengawasan penggunaan dana sesuai ketentuan. Investasi harus memberikan manfaat ekonomi yang terukur dan tidak menimbulkan kewajiban keuangan negara tanpa dasar hukum yang jelas.”

Ganda menilai keterlibatan lembaga investasi dan pengusaha nasional perlu diarahkan pada kegiatan produktif.

Menurutnya, pemerintah juga harus mempunyai ukuran untuk menilai peningkatan kesempatan kerja, pengembangan industri, dan pemanfaatan teknologi.

KERJA SAMA PERTAHANAN DIPERKUAT, DPN ETH DORONG PENINGKATAN KAPASITAS NASIONAL

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Indonesia dan Mesir juga menyatakan komitmen memperkuat kerja sama industri pertahanan.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kedua negara sepakat meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, latihan bersama, dan pertukaran kunjungan pimpinan serta tenaga ahli.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Mesir terhadap kebutuhan kapal TNI Angkatan Laut yang menjalankan misi pemeliharaan perdamaian PBB di kawasan Timur Tengah.

DPN ETH menilai kerja sama pertahanan harus diarahkan untuk memperkuat profesionalisme, kemampuan sumber daya manusia, dan pengembangan kapasitas nasional.

Safrizal menekankan:

“Kerja sama pertahanan internasional harus memberikan manfaat terhadap peningkatan kemampuan dan profesionalisme pertahanan Indonesia. Pemerintah perlu memastikan setiap program kerja sama tetap menghormati kedaulatan negara, kepentingan nasional, dan ketentuan hukum yang berlaku.”

Sementara itu, Ganda menambahkan pentingnya evaluasi terhadap program kerja sama pertahanan sesuai kewenangan lembaga terkait.

“Setiap program kerja sama pertahanan harus mempunyai sasaran kemampuan yang jelas. Pengawasan diperlukan agar pelaksanaan program benar-benar meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memperkuat kepentingan strategis Indonesia.”

INDONESIA DAN MESIR JUGA TEGASKAN DUKUNGAN BAGI PALESTINA

Pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi tidak hanya membahas kerja sama bilateral.

Kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai situasi Palestina dan perkembangan konflik di Timur Tengah.

Dalam keterangan resmi Kementerian Sekretariat Negara pada Minggu (11/10/2026), Indonesia dan Mesir menegaskan komitmen untuk mendukung penyelesaian damai persoalan Palestina dan mendorong penurunan eskalasi konflik di kawasan.

Kedua negara menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan warga sipil, serta penyelesaian konflik melalui diplomasi.

DPN ETH menilai kerja sama internasional perlu dijalankan sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Safrizal menekankan pentingnya diplomasi untuk mendukung perdamaian dan perlindungan kemanusiaan.

“Indonesia harus terus mengambil peran dalam memperjuangkan perdamaian dunia melalui diplomasi yang bertanggung jawab. Perlindungan warga sipil, penghormatan terhadap hukum internasional, dan penyelesaian konflik secara damai merupakan kepentingan kemanusiaan yang harus terus diperjuangkan.”

ENAM LANGKAH STRATEGIS DPN ETH UNTUK PEMERINTAH

Sebagai bentuk kontrol sosial dan dukungan terhadap penguatan diplomasi nasional, DPN Elang Tiga Hambalang mendorong enam langkah konkret.

Pertama, menyusun peta jalan pelaksanaan kesepakatan. Kementerian Luar Negeri bersama kementerian terkait perlu menetapkan sasaran, jadwal, pembagian tanggung jawab, dan indikator pelaksanaan kerja sama Indonesia–Mesir.

Kedua, memperluas akses pasar bagi pengusaha Indonesia. Pemerintah perlu memfasilitasi informasi perdagangan, pendampingan ekspor, serta pertemuan bisnis yang melibatkan pengusaha nasional dan UMKM.

Ketiga, memperkuat keterlibatan masyarakat pesisir. Kerja sama kelautan dan perikanan perlu diarahkan pada peningkatan pengetahuan, pengembangan teknologi, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, dan peluang ekonomi nelayan.

Keempat, memastikan tata kelola investasi yang akuntabel. Apabila dana investasi bersama dibentuk, pemilihan proyek perlu didasarkan pada kelayakan, kepatuhan hukum, manajemen risiko, dan manfaat ekonomi.

Kelima, memperluas manfaat kerja sama pendidikan. Pemerintah perlu menyiapkan mekanisme informasi beasiswa, pertukaran mahasiswa, dan penelitian bersama yang transparan setelah rincian program ditetapkan.

Keenam, melaksanakan evaluasi berkala terhadap hasil kerja sama. Pemerintah perlu memantau perkembangan kegiatan, realisasi program, hambatan pelaksanaan, dan manfaat ekonomi berdasarkan indikator yang dapat dipertanggungjawabkan.

DPN ETH menilai langkah tersebut diperlukan agar kerja sama internasional menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

SAFRIZAL: INDONESIA HARUS MENJADI NEGARA YANG KUAT DALAM DIPLOMASI DAN MANDIRI DALAM EKONOMI!

Menutup rumusan sikap DPN ETH terhadap hasil pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi, Safrizal menekankan pentingnya penguatan posisi Indonesia dalam kerja sama internasional.

“Indonesia harus membangun hubungan internasional yang kuat, bermartabat, dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Setiap kerja sama harus memperkuat kedaulatan nasional, meningkatkan kemampuan ekonomi, membuka kesempatan usaha, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Diplomasi yang berhasil adalah diplomasi yang mampu menghasilkan perubahan positif bagi bangsa.”

Safrizal menilai kerja sama dengan Mesir merupakan peluang yang perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi pemerintah dan keterlibatan dunia usaha.

Menurutnya, negara harus memastikan kepentingan ekonomi masyarakat memperoleh perhatian dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.

Pernyataan Safrizal dipertegas Ganda Satria Dharma.

“DPN Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memastikan setiap kesepakatan bilateral mempunyai program yang jelas, dilaksanakan sesuai ketentuan, dan dievaluasi secara berkala. Transparansi, tata kelola, serta pertanggungjawaban pelaksanaan harus menjadi dasar agar seluruh kerja sama memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional.”

DPN Elang Tiga Hambalang memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah memperkuat hubungan strategis Indonesia–Mesir.

Namun, dukungan tersebut harus berjalan bersama pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan program.

Bagi DPN ETH, keberhasilan diplomasi internasional bukan hanya ditentukan oleh jumlah kesepakatan yang ditandatangani, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengubah kesepakatan tersebut menjadi investasi produktif, kesempatan usaha, peningkatan kemampuan bangsa, dan kesejahteraan rakyat.

“DIPLOMASI KUAT, EKONOMI BERDAULAT, INVESTASI PRODUKTIF, DAN RAKYAT INDONESIA SEJAHTERA!”

DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG

Ketua Umum: H. Safrizal
Sekretaris Jenderal: Ganda Satria Dharma

BERSAMA RAKYAT — KONTROL SOSIAL — DIPLOMASI BERDAULAT — EKONOMI NASIONAL KUAT — INDONESIA MAJU