PEKANBARU, RIAU — Senin, 21 September 2026. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi bukanlah tujuan akhir pembangunan. Keduanya harus menjadi jalan untuk menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, memperkuat daya beli, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Arah tersebut kembali disampaikan dalam artikel kebijakan yang diterbitkan Kementerian Sekretariat Negara pada Senin (21/9/2026). Pemerintah menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama, sementara pertumbuhan ekonomi, investasi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diposisikan sebagai instrumen untuk mencapainya.

Pesan ini penting karena keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai hanya dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi atau besarnya investasi yang masuk. Ukuran yang lebih dekat dengan masyarakat adalah tersedianya pekerjaan yang layak, meningkatnya pendapatan keluarga, terjangkaunya pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta semakin kecilnya kesenjangan sosial.

Bagi masyarakat Pekanbaru, arah pembangunan tersebut dapat dinilai melalui persoalan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan ekonomi seharusnya menghadirkan lebih banyak kesempatan kerja, memberi ruang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang, serta menjaga agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak semakin tertinggal.

Berdasarkan data yang dicantumkan pemerintah, tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 masih berada pada angka 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat sebesar 10,67 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang berada pada angka 6,34 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum otomatis menghapus kemiskinan. Kebijakan pemerintah masih perlu memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan produktif, permodalan, teknologi, dan pasar.

Presiden Prabowo juga menempatkan APBN sebagai instrumen untuk membangun ekonomi yang tangguh, mandiri, dan menyejahterakan. Prioritasnya meliputi pangan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perhatian terhadap pembangunan manusia diwujudkan melalui berbagai program, antara lain penurunan stunting, Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, perlindungan sosial, pembangunan perumahan, pemberdayaan UMKM, dan pembangunan desa.

Hingga 31 Agustus 2026, Program Makan Bergizi Gratis dilaporkan telah menjangkau sekitar 56,99 juta penerima manfaat. Namun, pemerintah mengakui keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah penerima. Dampak terhadap kondisi gizi, kesehatan, kemampuan belajar, dan produktivitas anak juga perlu dievaluasi.

Hal yang sama berlaku pada program kesehatan. Cek Kesehatan Gratis diarahkan untuk memperkuat deteksi dini penyakit dan tindak lanjut pelayanan. Masyarakat yang sehat memiliki kesempatan lebih besar untuk belajar, bekerja, dan meningkatkan pendapatan keluarganya.

Pada sektor ketenagakerjaan, jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2026 disebut mencapai 147,67 juta orang, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada angka 4,68 persen. Tantangan berikutnya bukan hanya menambah jumlah pekerjaan, tetapi juga meningkatkan produktivitas, kualitas pekerjaan, perlindungan pekerja, dan penghasilannya.

Ketua Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru, Muflihun, S.STP., M.AP., menilai arah pembangunan yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama perlu diterjemahkan menjadi pelayanan dan kesempatan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat di daerah.

Menurutnya, investasi yang masuk harus memberikan manfaat nyata melalui pembukaan lapangan kerja, keterlibatan pelaku usaha lokal, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat. Investasi tidak semestinya hanya menghasilkan angka besar dalam laporan apabila manfaatnya belum dirasakan oleh warga.

Muflihun juga menaruh perhatian pada masyarakat yang masih kesulitan memperoleh pekerjaan, bantuan sosial, pelayanan kesehatan, maupun akses permodalan. Menurutnya, data penerima program perlu diperbarui secara berkala agar bantuan pemerintah diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru memandang bahwa organisasi masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan masyarakat sipil dapat mengambil bagian dalam mengawal pelaksanaan program. Pengawasan diperlukan agar anggaran digunakan tepat sasaran dan pelayanan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Keterlibatan masyarakat juga penting sejak proses identifikasi masalah. Warga mengetahui langsung persoalan yang dihadapi di lingkungannya, mulai dari keluarga miskin yang belum memperoleh bantuan, anak berisiko stunting, pengangguran, hingga pelaku usaha kecil yang kesulitan mengakses modal dan pasar.

Karena itu, keberhasilan pembangunan harus terlihat pada perubahan yang nyata: masyarakat menjadi lebih sehat, anak-anak memperoleh pendidikan yang lebih baik, pekerja mendapatkan penghasilan yang layak, UMKM mampu berkembang, dan keluarga miskin memperoleh kesempatan keluar dari kondisi rentan.

Arah kebijakan Presiden Prabowo memberikan pesan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada statistik. Pertumbuhan ekonomi baru memiliki arti apabila membuka kesempatan yang lebih luas dan menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, termasuk warga Pekanbaru.

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang
Sumber: Kementerian Sekretariat Negara RI, 21 September 2026.