Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Jumat, 30 Oktober 2026.

Keberhasilan PT Petrokimia Gresik mencatatkan produksi pupuk dan produk nonpupuk sebesar 6,59 juta ton hingga September 2026 menjadi perkembangan penting dalam memperkuat industri pertanian nasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan sarana produksi menjelang musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027, kemampuan industri menjaga pasokan pupuk merupakan salah satu faktor penentu keberlanjutan produksi pangan Indonesia.

Namun, tingginya produksi di tingkat pabrik harus diikuti kelancaran distribusi hingga petani. Ketersediaan pupuk di gudang belum tentu menggambarkan kondisi pelayanan pada setiap titik penebusan di wilayah pertanian.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung penuh penguatan industri pupuk nasional, sekaligus mendorong pemerintah memastikan pupuk bersubsidi tersedia tepat waktu, sesuai alokasi, dan diterima masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Organisasi menilai bahwa keberhasilan program subsidi pupuk harus diukur dari manfaat yang diterima petani, bukan hanya berdasarkan besarnya produksi maupun persediaan.

Produksi Pupuk dan Nonpupuk Capai 6,59 Juta Ton

PT Petrokimia Gresik, perusahaan anggota holding PT Pupuk Indonesia, melaporkan total produksi mencapai 6,59 juta ton sepanjang Januari hingga September 2026.

Berdasarkan keterangan yang dipublikasikan ANTARA pada Kamis, 29 Oktober 2026, lebih dari 4 juta ton merupakan produk pupuk, sedangkan hampir 2,5 juta ton lainnya berupa bahan kimia dasar dan produk nonpupuk.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, menjelaskan bahwa pencapaian tersebut didukung peningkatan keandalan operasional, efisiensi, serta optimalisasi fasilitas produksi.

Menurut perusahaan, kemampuan menjaga produksi merupakan bagian dari dukungan terhadap dua sektor strategis, yaitu pertanian dan industri nasional.

Petrokimia Gresik juga melaporkan keberhasilan penerapan inovasi GIO FILTER 1B pada fasilitas Pabrik Amoniak 1B.

Inovasi tersebut dilaporkan mampu menekan kehilangan potensi produksi amoniak dari sebelumnya 13.409,21 ton menjadi nol pada unit yang ditangani.

Perusahaan menyampaikan peningkatan produksi harian amoniak dari 1.970,21 ton menjadi sekitar 2.000 ton, disertai efisiensi biaya mencapai Rp9,5 miliar.

Namun, angka produksi 6,59 juta ton tidak boleh diartikan sebagai jumlah pupuk bersubsidi yang telah disalurkan kepada petani.

Angka tersebut merupakan gabungan produksi pupuk dan nonpupuk selama sembilan bulan.

Demikian pula, efisiensi Rp9,5 miliar merupakan penghematan operasional yang dilaporkan perusahaan, bukan bukti adanya penurunan harga pupuk sebesar nilai tersebut.

Petrokimia Gresik Siapkan Stok 443.436 Ton Pupuk Bersubsidi

Dalam menghadapi musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027, Petrokimia Gresik sebelumnya mengumumkan kesiapan stok pupuk bersubsidi sebesar 443.436 ton.

Berdasarkan publikasi resmi perusahaan pada 13 Oktober 2026, persediaan tersebut terdiri atas:

• Pupuk Urea sebanyak 95.645 ton.
• Pupuk NPK Phonska sebanyak 261.858 ton.
• Pupuk organik Petroganik sebanyak 70.054 ton.
• Pupuk ZA sebanyak 4.116 ton.
• Pupuk SP-36 sebanyak 11.763 ton.

Perusahaan menyatakan persediaan tersebut berada di atas ketentuan stok pengaman yang ditetapkan pemerintah.

Kesiapan stok menjadi bagian penting dari koordinasi antara Petrokimia Gresik dan Pupuk Indonesia dalam mendukung kebutuhan petani.

Meski demikian, angka 443.436 ton merupakan posisi persediaan yang diumumkan pada pertengahan Oktober 2026. Jumlah tersebut tidak otomatis menggambarkan stok aktual pada 30 Oktober karena persediaan terus berubah mengikuti produksi dan penyaluran.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang menilai bahwa penyampaian informasi stok secara terbuka perlu terus dilakukan agar petani memperoleh kepastian mengenai kesiapan pasokan.

Pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan berdasarkan jenis komoditas, luas pertanaman, serta kalender tanam di masing-masing daerah.

Alokasi Pupuk Bersubsidi Nasional 2026 Sebesar 9,55 Juta Ton

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2026 sebesar 9.550.000 ton.

Selain itu, pemerintah menyediakan alokasi terpisah untuk sektor pembudidayaan ikan.

Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa penetapan alokasi tersebut bertujuan mendukung keberlanjutan kegiatan produksi serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pelaksanaan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan data petani yang terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK, sesuai persyaratan program.

Kementerian Pertanian sebelumnya menyampaikan bahwa sekitar 14,1 juta NIK petani telah terdaftar dan disahkan dalam sistem tersebut untuk pelaksanaan program tahun 2026.

Data penerima dan alokasi harus dikelola secara akurat agar pupuk bersubsidi dapat disalurkan sesuai ketentuan.

Namun, jumlah alokasi nasional berbeda dari realisasi penyaluran. Alokasi merupakan jumlah yang disediakan pemerintah, sedangkan realisasi menggambarkan pupuk yang telah disalurkan berdasarkan pencatatan resmi.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang menilai bahwa transparansi kedua jenis data tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan subsidi.

Petani perlu mengetahui jenis dan jumlah pupuk yang menjadi haknya serta prosedur penebusan yang sah.

Pupuk Indonesia Perkuat Pengawasan Digital

PT Pupuk Indonesia pada Rabu, 28 Oktober 2026, menyampaikan penguatan sistem pengawasan distribusi pupuk bersubsidi melalui teknologi digital.

Perusahaan menggunakan Command Center, sistem i-Pubers, dan Distribution Planning and Control System (DPCS) untuk memantau persediaan serta pergerakan pupuk.

Sistem tersebut membantu pengawasan hingga tingkat Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS).

Menurut Pupuk Indonesia, pemantauan digital memungkinkan perubahan kebutuhan pada suatu wilayah diketahui lebih cepat sehingga penyesuaian distribusi dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Perusahaan juga menyampaikan bahwa pemantauan stok dilakukan setiap hari.

Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan pupuk ketika petani melakukan penebusan.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung digitalisasi distribusi pupuk nasional.

Namun, organisasi memandang bahwa teknologi pengawasan harus disertai kemudahan pelayanan.

Petani yang belum memahami prosedur digital tetap membutuhkan pendampingan petugas dan penyuluh.

Selain itu, sistem harus dapat membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian data, keterlambatan pengiriman, atau perubahan kebutuhan berdasarkan kondisi lapangan.

Keberhasilan digitalisasi perlu diukur dari kemampuannya meningkatkan ketepatan pelayanan kepada petani.

Pengawasan Harga Pupuk Bersubsidi Perlu Diperkuat

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa harga pupuk merupakan salah satu faktor yang memengaruhi biaya produksi pertanian.

Petani membutuhkan kepastian harga agar dapat merencanakan kegiatan budidaya serta memperhitungkan kebutuhan modal.

Pemerintah telah menetapkan ketentuan mengenai jenis, harga, alokasi, dan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi.

Namun, pelaksanaan pengawasan harus menjangkau titik penebusan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Pemerintah perlu memastikan petani memperoleh informasi yang jelas mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET), jenis pupuk, jumlah alokasi, serta persyaratan penebusan.

Apabila terdapat laporan mengenai dugaan ketidaksesuaian harga atau volume pupuk yang diterima, instansi berwenang perlu melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti.

Satuan Petani ETH mendukung pengawasan yang tegas, tetapi tetap mengutamakan asas praduga tak bersalah.

Tidak setiap keluhan distribusi otomatis menunjukkan adanya tindak pidana. Penyebabnya harus diperiksa terlebih dahulu, termasuk kemungkinan persoalan administrasi, transportasi, atau ketidaksesuaian data penerima.

Kesehatan Tanah Juga Harus Menjadi Prioritas

Selain memastikan ketersediaan pupuk, pemerintah perlu meningkatkan pemahaman mengenai pemupukan berimbang.

Petrokimia Gresik sebelumnya melaporkan hasil pengujian terhadap 40.282 sampel tanah dari 27 provinsi sejak 2016.

Menurut perusahaan, sekitar 91,9 persen sampel yang diuji menunjukkan kandungan karbon organik rendah.

Temuan tersebut merupakan hasil pengujian terhadap sampel yang dikumpulkan perusahaan dan tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh lahan pertanian Indonesia.

Namun, hasil tersebut menunjukkan pentingnya perhatian terhadap pengelolaan kesuburan tanah.

Petani membutuhkan pendampingan dalam menggunakan pupuk organik maupun anorganik sesuai kebutuhan tanaman serta kondisi lahan.

Penggunaan pupuk yang tepat dapat membantu meningkatkan efisiensi biaya dan menjaga produktivitas pertanian.

Satuan Petani ETH mendukung pengembangan pertanian yang memperhatikan keberlanjutan kesuburan tanah dalam jangka panjang.

Empat Usulan Konkret Satuan Petani Elang Tiga Hambalang

1. Menjamin Ketersediaan Pupuk Sebelum Musim Tanam

Kementerian Pertanian bersama PT Pupuk Indonesia perlu memastikan kebutuhan pupuk setiap daerah telah dipetakan berdasarkan alokasi dan kalender tanam.

Pengiriman perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi geografis serta kemampuan distribusi.

Daerah yang mengalami peningkatan kebutuhan harus dapat memperoleh penyesuaian pasokan melalui mekanisme yang sah.

2. Memperkuat Transparansi Stok, Harga, dan Penebusan

Pemerintah perlu memastikan informasi mengenai alokasi, stok, HET, serta persyaratan penebusan tersedia secara jelas pada setiap titik pelayanan.

Petani harus memperoleh bukti transaksi yang dapat digunakan apabila terjadi perbedaan pencatatan.

Satuan Petani ETH juga mendorong pengawasan terhadap ketepatan harga dan jumlah pupuk yang diserahkan kepada penerima.

3. Memperbaiki Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi

Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah perlu meningkatkan akurasi data e-RDKK melalui mekanisme pemutakhiran yang berlaku.

Petani yang mengalami kendala administrasi perlu memperoleh pendampingan dari penyuluh pertanian.

Apabila ditemukan data yang tidak sesuai, pemerintah perlu menyediakan prosedur perbaikan yang mudah dipahami.

4. Membentuk Pengawasan Terpadu dan Pelayanan Pengaduan

Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia, pemerintah daerah, aparat pengawasan, dan instansi terkait.

Pengawasan harus mencakup ketepatan penerima, jumlah, harga, waktu, mutu, dan lokasi penyaluran.

Mekanisme pengaduan masyarakat perlu dilengkapi prosedur pemeriksaan serta penyelesaian yang jelas.

Laporan mengenai dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.

Pengawasan Pupuk Bersubsidi Memiliki Dasar Hukum

Tata kelola pupuk bersubsidi di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025.

Ketentuan pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2026.

Peraturan tersebut menjadi dasar administratif bagi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Satuan Petani ETH mendorong seluruh pihak menjalankan kewajiban masing-masing dengan mengutamakan kepentingan masyarakat pertanian.

Organisasi juga mengingatkan bahwa penanganan dugaan penyimpangan harus dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Satuan Petani ETH Mendukung Ketahanan Pangan Nasional

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung penuh langkah Pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan produksi pupuk, memperkuat swasembada pangan, dan melindungi kegiatan usaha pertanian rakyat.

Pencapaian produksi Petrokimia Gresik sebesar 6,59 juta ton pupuk dan produk nonpupuk hingga September 2026 menunjukkan kontribusi penting industri nasional dalam mendukung kebutuhan pertanian dan sektor industri.

Namun, keberhasilan tersebut perlu dilengkapi kepastian distribusi dan pelayanan kepada petani.

Organisasi memandang bahwa kebijakan subsidi pupuk harus menjadi sarana membantu petani mengurangi beban produksi serta meningkatkan produktivitas.

Sebagai organisasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan konstruktif, Satuan Petani ETH mendukung setiap program pemerintah yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Pada saat yang sama, organisasi mendorong evaluasi serta pengawasan terhadap persoalan pelaksanaan yang ditemukan berdasarkan fakta.

Keberhasilan produksi pupuk nasional harus memberikan manfaat langsung kepada petani melalui ketersediaan pupuk yang tepat waktu, harga yang sesuai ketentuan, serta pelayanan distribusi yang transparan.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendorong agar penguatan industri pupuk nasional menjadi bagian dari pembangunan pertanian yang produktif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
SATUAN PETANI ELANG TIGA HAMBALANG

BERSATU • BERJUANG • SEJAHTERA

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Jumat, 30 Oktober 2026