Hambalang — Kamis, 3 September 2026, Pemerintah Provinsi Maluku bersama Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) memperkuat koordinasi program pertanian untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Program Pertanian Provinsi Maluku yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, di Ambon pada Rabu, 2 September 2026.

Pemerintah daerah menilai setiap kabupaten dan kota mempunyai potensi serta karakteristik berbeda. Karena itu, program pertanian tidak dapat diterapkan menggunakan pendekatan yang sama di seluruh wilayah Maluku.

Kondisi Maluku sebagai provinsi kepulauan membuat pembangunan pertanian menghadapi tantangan tersendiri, mulai dari ketersediaan lahan dan air, distribusi benih dan pupuk, biaya angkutan hingga akses pemasaran hasil panen.

Satuan Petani ETH: program harus menjawab kebutuhan setiap pulau

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang menilai penguatan koordinasi harus menghasilkan tindakan nyata yang dapat dirasakan petani. Program pertanian perlu disusun berdasarkan kondisi setiap pulau, jenis komoditas, ketersediaan air, serta kemampuan kelompok tani setempat.

Dalam pernyataannya, Satuan Petani Elang Tiga Hambalang menyampaikan:

“Kondisi Maluku berbeda dengan wilayah daratan luas. Pemerintah harus memastikan benih, pupuk, alat pertanian, penyuluh, irigasi, dan akses pasar tersedia sesuai kebutuhan petani pada setiap pulau.”

Organisasi tersebut meminta pemerintah melibatkan petani dalam pemetaan persoalan dan penyusunan program. Data mengenai wilayah tanam, kebutuhan sarana produksi, kelompok penerima bantuan, serta hasil pelaksanaan program juga perlu dibuka kepada masyarakat.

Ancaman kekeringan perlu diantisipasi

Pemerintah Provinsi Maluku turut meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim dan potensi El Niño yang dapat memengaruhi ketersediaan air serta produktivitas tanaman.

Surat edaran telah disampaikan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, memperkuat peringatan dini, menyiapkan langkah mitigasi, dan mengoptimalkan pengelolaan air irigasi.

Daerah juga diminta mempercepat penanaman di wilayah potensial dengan menggunakan varietas berumur pendek dan tahan kekeringan. Pola serta waktu tanam perlu disesuaikan dengan kondisi iklim dan ketersediaan air.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang meminta pemetaan tersebut dilanjutkan dengan penyediaan sarana yang benar-benar dibutuhkan petani.

“Petani tidak cukup hanya menerima peringatan mengenai kekeringan. Mereka membutuhkan sumber air, pompa, embung, benih tahan kekeringan, informasi cuaca, dan pendampingan dalam menentukan waktu tanam,” lanjut draf pernyataan tersebut.

Distribusi dan pemasaran harus mendapat perhatian

Selain produksi, persoalan distribusi hasil pertanian antarpulau juga dinilai perlu menjadi prioritas. Biaya transportasi yang tinggi dapat mengurangi pendapatan petani sekaligus membuat harga pangan di tingkat konsumen menjadi lebih mahal.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah memperkuat fasilitas penyimpanan, pengolahan hasil, angkutan antarpulau, serta kerja sama pemasaran dengan Bulog dan pelaku usaha. Langkah ini diperlukan agar peningkatan produksi tidak diikuti penurunan harga di tingkat petani.

Koordinasi antara pemerintah daerah, BRMP, balai teknis, akademisi, Bulog, penyuluh, dan organisasi petani diharapkan melahirkan program yang dapat segera diterapkan di lapangan.

Keberhasilan program pertanian Maluku pada akhirnya harus diukur melalui peningkatan produksi, kestabilan harga, kemudahan memperoleh sarana pertanian, dan bertambahnya pendapatan keluarga petani.

Sumber fakta utama: ANTARA News Ambon