Pemerintah Kabupaten Purwakarta menegaskan proyek belum dapat dilanjutkan sebelum AMDAL dan Persetujuan Bangunan Gedung terpenuhi. Kapasitas proyek direncanakan hingga 640 MW, sehingga dampak terhadap air, listrik, kebisingan, dan masyarakat perlu dapat diperiksa publik.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Tanggal penulisan: Sabtu, 3 Oktober 2026 WIB

Pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, menjadi contoh penting bahwa investasi teknologi perlu berjalan bersamaan dengan kepatuhan lingkungan, keterbukaan informasi, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta penghentian sementara proyek BDx Data Centers dimanfaatkan untuk memastikan seluruh persyaratan benar-benar terpenuhi sebelum konstruksi dilanjutkan.

Perkembangan terbaru pada 3 Oktober 2026 pukul 09.37 WIB, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menegaskan proyek belum dapat berjalan selama AMDAL dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum tersedia. Pemerintah kabupaten disebut masih menunggu konsultan AMDAL pihak BDx untuk membahas dokumen tersebut.

Pemprov Jawa Barat sebelumnya menjelaskan proyek berada pada lahan sekitar 8.000 meter persegi dengan kapasitas listrik yang direncanakan mencapai 640 MW. Pemprov juga meminta kajian mengenai kebisingan dan penggunaan air Waduk Jatiluhur dibuka kepada masyarakat serta memastikan penggunaan air tidak mengganggu kebutuhan petani.

Pada 2 Oktober, IESR menyatakan perkembangan industri pusat data memerlukan perhatian terhadap efisiensi energi, penggunaan air, dan standar lingkungan. Angka kebutuhan air yang disampaikan IESR—sekitar 384 liter per detik pada kapasitas penuh—merupakan proyeksi teknis yang dikutip organisasi tersebut dan perlu diuji melalui dokumen AMDAL resmi proyek.

Pernyataan Ketua Umum — Reza Prasatria Dharma

“Investasi teknologi penting bagi Indonesia, tetapi kepastian investasi dan perlindungan lingkungan harus berjalan bersama. Masyarakat berhak mengetahui status izin, proyeksi kebutuhan air dan energi, dampak kebisingan, serta langkah mitigasi yang akan dilakukan sebelum proyek skala besar dilanjutkan.”

Satuan Mahasiswa ETH mengajukan pertanyaan pengawasan: kapan AMDAL dinyatakan lengkap; bagaimana proses konsultasi publik dilakukan; berapa kebutuhan air aktual setiap tahap; bagaimana kebutuhan listrik dipenuhi; dan indikator apa yang menjamin kebutuhan masyarakat serta pertanian tidak terganggu?

Empat langkah yang diusulkan adalah: pertama, Pemkab Purwakarta dan Pemprov Jawa Barat menerbitkan status AMDAL dan PBG secara terbuka. Kedua, ringkasan kajian lingkungan menjelaskan penggunaan air, energi, kebisingan, limbah dan mitigasinya. Ketiga, Kementerian Lingkungan Hidup serta pemerintah daerah memastikan konsultasi publik terdokumentasi. Keempat, PLN dan pengelola proyek menyampaikan kebutuhan daya, target efisiensi, dan langkah pengurangan dampak energi.

Indikator tindak lanjut dapat mencakup terbitnya izin sebelum konstruksi dimulai kembali, penggunaan air aktual dibandingkan hasil AMDAL, efisiensi energi, jumlah pengaduan masyarakat, serta penyelesaian keluhan.

Manfaat keterbukaan tersebut adalah memberi kepastian bagi investor sekaligus perlindungan masyarakat. Keterbatasannya, sebagian informasi teknis atau komersial dapat memiliki perlindungan hukum sehingga publikasi harus tetap mengikuti ketentuan keterbukaan informasi dan kerahasiaan yang berlaku.

Narasumber organisasi:
Reza Prasatria Dharma — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang