Gorontalo — Jumat, 23 Oktober 2026 Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana peningkatan penyaluran kredit rakyat hingga Rp400 triliun pada 2027. Pembiayaan tersebut diarahkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, termasuk petani, nelayan, warga pedesaan, serta kelompok berpenghasilan rendah.

Rencana itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026), sebagaimana dipublikasikan Sekretariat Negara pada tanggal yang sama.

Presiden menegaskan bahwa penguatan ekonomi harus tercermin dalam peningkatan penghasilan dan daya beli keluarga. Angka Rp400 triliun tersebut merupakan sasaran nasional untuk 2027, bukan dana yang telah disalurkan ataupun alokasi khusus bagi Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sulut-Gorontalo, Ardiansyah Inde, menilai arah kebijakan Presiden Prabowo harus diikuti pembenahan akses pembiayaan bagi masyarakat yang menjalankan usaha produktif.

“Rencana besar ini harus diterjemahkan menjadi kesempatan yang nyata. Petani, nelayan, dan pedagang kecil perlu mengetahui pintu layanan yang bisa mereka datangi, persyaratan yang harus dipenuhi, serta bagaimana pengajuannya dinilai,” ujar Ardiansyah.

Menurutnya, besarnya sasaran pembiayaan perlu berjalan bersama keterbukaan prosedur. Informasi mengenai biaya, kewajiban pembayaran, dan proses penilaian harus mudah dipahami sejak awal agar masyarakat dapat mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Ia menekankan bahwa penyaluran pembiayaan perlu menggunakan ukuran yang objektif. Pelaku usaha kecil yang memenuhi ketentuan harus memperoleh kesempatan yang adil, disertai penjelasan apabila pengajuannya belum dapat diterima.

“Keberpihakan kepada ekonomi rakyat harus terlihat dalam pelayanan. Jangan biarkan warga berulang kali datang tanpa penjelasan. Persyaratan harus jelas, prosesnya tertib, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya dengan tegas.

Dalam konteks Sulawesi Utara dan Gorontalo, Ardiansyah berharap kebutuhan usaha masyarakat pesisir, pertanian, perdagangan, dan pengolahan hasil produksi mendapat perhatian. Pendekatan pelayanan perlu mempertimbangkan jarak, kondisi usaha, dan kemampuan warga mengakses informasi.

Menurutnya, pembiayaan juga perlu disertai pendampingan pencatatan usaha dan perencanaan penggunaan modal. Pelaku usaha membutuhkan pemahaman mengenai kemampuan membayar agar tambahan modal dapat membantu usaha berkembang.

“Modal harus menjadi penguat usaha. Karena itu, pendampingan perlu membantu warga menghitung kebutuhan, mengelola pengeluaran, dan memahami kewajiban sebelum mengambil pembiayaan,” ujarnya.

Ardiansyah turut menekankan pentingnya hubungan antara pembiayaan dan pemasaran. Tambahan produksi membutuhkan akses pembeli, penanganan hasil yang baik, serta perhitungan biaya distribusi.

Ia berharap evaluasi program nantinya memperhatikan perkembangan usaha penerima. Bertambahnya pendapatan, keberlangsungan kegiatan, dan kemampuan memenuhi kewajiban dapat menjadi bahan untuk menilai manfaat pembiayaan.

Menurutnya, saluran pengaduan juga perlu mudah dijangkau agar kendala pelayanan dapat ditindaklanjuti. Setiap laporan harus diperiksa secara objektif dengan melindungi informasi pribadi pengadu.

“Kita mendukung arah Bapak Presiden Prabowo menggerakkan ekonomi rakyat. Pelaksanaannya harus dikawal agar kesempatan usaha terbuka lebih luas, pelayanan semakin adil, dan manfaatnya sampai kepada keluarga yang bekerja keras membangun penghidupan,” tutup Ardiansyah.

Sumber: Kementerian Sekretariat Negara RI, “Presiden Prabowo Ingin Salurkan Rp400 Triliun pada 2027: Gerakkan Ekonomi Rakyat dari Daerah”, terbit Kamis, 22 Oktober 2026.

Redaksi: Elang Tiga Global News Editor: Bambang