Hambalang, 10 September 2026 — Kamis, 10 September 2026 Rencana pemerintah melakukan modernisasi armada perikanan nasional menjadi isu strategis yang perlu dikawal masyarakat nelayan. Informasi yang dipublikasikan melalui kanal Bursa Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut pemerintah menyiapkan program pembangunan 4.582 kapal ikan modern hingga 2029, dengan kebutuhan investasi yang disebut mencapai sekitar Rp125,5 triliun.

Program berskala besar tersebut berpotensi mengubah struktur perikanan tangkap Indonesia. Namun, ukuran keberhasilannya tidak cukup hanya dihitung berdasarkan jumlah kapal yang selesai dibangun.

Pertanyaan yang lebih penting bagi nelayan adalah: siapa yang akan mengoperasikan kapal, bagaimana skema kepemilikannya, siapa yang memperoleh pembiayaan, di wilayah mana kapal ditempatkan, serta berapa besar manfaat ekonominya bagi nelayan dan awak kapal?

Modernisasi Harus Berujung pada Kesejahteraan Nelayan

Modernisasi kapal dapat meningkatkan kemampuan operasi penangkapan, keselamatan, efisiensi bahan bakar, kualitas penanganan ikan, dan jangkauan wilayah operasi.

Namun peningkatan teknologi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan.

Kapal yang lebih modern membutuhkan mesin, bahan bakar, peralatan navigasi, perlengkapan keselamatan, alat tangkap, tenaga kerja terampil, fasilitas pendaratan, serta sistem pemeliharaan yang memadai.

Karena itu, pembangunan kapal perlu dilihat sebagai satu kesatuan ekosistem perikanan, bukan hanya pengadaan armada.

Koperasi Nelayan Perlu Mendapat Ruang

Dalam konteks penyampaian aspirasi nelayan, Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang dapat mendorong agar koperasi dan kelembagaan ekonomi nelayan mendapatkan ruang yang jelas dalam pelaksanaan program modernisasi tersebut.

Skema dapat diarahkan agar nelayan tidak hanya menjadi pekerja di atas kapal modern, tetapi mempunyai kesempatan memperoleh manfaat ekonomi melalui koperasi atau pola usaha bersama yang sehat.

Hal-hal seperti kepemilikan kapal, akses pembiayaan, pembagian hasil, biaya operasional, tanggung jawab pemeliharaan dan hak awak kapal perlu ditetapkan secara transparan.

Jangan Sampai Kapal Modern Menambah Persaingan dengan Nelayan Kecil

Penempatan ribuan kapal baru juga perlu mempertimbangkan daya dukung sumber daya ikan dan keberadaan nelayan tradisional.

Armada dengan kemampuan tangkap lebih besar tidak seharusnya menciptakan tekanan baru terhadap wilayah operasi nelayan kecil.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan penempatan kapal disesuaikan dengan potensi sumber daya pada masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), kuota penangkapan, jenis alat tangkap, kapasitas pelabuhan dan kondisi masyarakat pesisir setempat.

Prinsip tersebut penting agar modernisasi menghasilkan peningkatan produktivitas tanpa menimbulkan konflik ruang tangkap.

Pelabuhan dan Cold Storage Harus Mengikuti

Ribuan kapal modern juga membutuhkan infrastruktur di darat.

Jika kapal mampu membawa hasil tangkapan lebih banyak tetapi pelabuhan, pabrik es, cold storage, tempat pelelangan, transportasi berpendingin dan akses pasar tidak berkembang, peningkatan produksi justru dapat menimbulkan persoalan baru.

Ikan merupakan komoditas yang cepat mengalami penurunan mutu. Karena itu, modernisasi kapal harus berjalan bersama penguatan rantai dingin dari kapal sampai konsumen.

Dengan sistem tersebut, nelayan mempunyai peluang lebih besar mempertahankan kualitas ikan dan mendapatkan harga yang lebih baik.

BBM Juga Menjadi Faktor Penentu

Pertambahan armada perikanan juga mempunyai konsekuensi terhadap kebutuhan bahan bakar.

Ketersediaan BBM di pelabuhan harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan agar kapal tidak dibangun tanpa kepastian sumber energi untuk operasinya.

Efisiensi mesin juga perlu menjadi salah satu indikator modernisasi. Kapal modern semestinya mampu menghasilkan produktivitas yang lebih baik dengan penggunaan bahan bakar yang semakin efisien.

Awak Kapal Harus Dipersiapkan

Modernisasi teknologi harus diikuti peningkatan kompetensi manusia.

Nakhoda dan awak kapal perlu mendapatkan pelatihan mengenai navigasi, keselamatan, mesin, komunikasi, penanganan hasil tangkapan dan penggunaan teknologi kapal.

Perlindungan ketenagakerjaan juga harus mengikuti standar yang berlaku, termasuk Perjanjian Kerja Laut, jaminan sosial dan keselamatan kerja.

Dengan demikian, modernisasi tidak hanya menghasilkan kapal yang lebih baik tetapi juga pekerjaan perikanan yang lebih profesional dan aman.

Satuan Nelayan ETH Dapat Mengawal Lima Pertanyaan Utama

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang dapat membawa aspirasi nelayan melalui lima pertanyaan utama: siapa penerima manfaat kapal, bagaimana pola kepemilikan dan pembiayaannya, bagaimana koperasi nelayan dilibatkan, di mana kapal ditempatkan, serta bagaimana peningkatan produktivitas diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan nelayan dan ABK.

Pengawalan tersebut penting karena investasi perikanan berskala besar semestinya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari laut.

Modernisasi armada akan mempunyai arti bagi masyarakat pesisir apabila menghasilkan nelayan yang lebih produktif, awak kapal yang terlindungi, harga ikan yang lebih baik, koperasi yang kuat dan keluarga nelayan yang semakin sejahtera.