Reza Prasatria Dharma: Program Bergizi Harus Berjalan Bersama Standar Keamanan Pangan, Transparansi, dan Pengawasan yang Ketat

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — 5 September 2026

Rangkaian dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian nasional setelah ribuan siswa dan guru dilaporkan mengalami gangguan kesehatan di sejumlah daerah.

Reuters pada 4 September 2026 melaporkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepolisian menyelidiki rangkaian kasus keracunan yang telah membuat lebih dari 2.000 siswa dan guru sakit di beberapa wilayah Indonesia.

Sehari sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui hasil pemetaan dan evaluasi internal memperlihatkan bahwa sekitar 80–90 persen kasus yang dievaluasi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP dalam pengelolaan makanan.

Perkembangan tersebut membuat persoalan keamanan pangan dalam MBG tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah administratif semata.

Bagi Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, keselamatan pelajar harus menjadi indikator utama keberhasilan program.

BGN Akui Kepatuhan SOP Menjadi Persoalan Utama

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan ketidakpatuhan yang ditemukan antara lain berkaitan dengan penyimpanan bahan makanan, penerimaan barang, pengendalian suhu, waktu konsumsi serta batas aman konsumsi makanan.

BGN menyatakan pembenahan telah dilakukan terhadap tata kelola operasional, sistem, peraturan, teknologi informasi, pelaporan dan pengawasan SPPG.

Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa keamanan makanan bukan hanya ditentukan ketika makanan selesai dimasak.

Risikonya dapat muncul sejak bahan diterima.

Saat disimpan.

Ketika dimasak.

Selama perjalanan.

Hingga makanan akhirnya dikonsumsi pelajar.

Seluruh rantai tersebut harus diawasi.

Lebih dari 1.700 Sakit dalam Tiga Hari

Reuters sebelumnya melaporkan pada 3 September bahwa lebih dari 1.700 siswa dan guru jatuh sakit dalam rentang tiga hari dalam sejumlah kejadian yang berkaitan dengan program makan sekolah pemerintah. ([Reuters][3])

Salah satu kejadian besar dilaporkan berlangsung di Lasem, Jawa Tengah. Insiden lain dilaporkan di wilayah Jawa Timur dan Sumatera Barat. Penyelidikan terhadap penyebab masing-masing kejadian tetap diperlukan dan tidak boleh digantikan oleh dugaan semata.

Pada 2 September, BGN juga melakukan penangguhan terhadap dapur yang diduga terkait insiden di Sidoarjo sambil menunggu hasil investigasi.

Artinya, terdapat dua prinsip yang perlu berjalan bersamaan:

tidak menyimpulkan penyebab sebelum pemeriksaan selesai, tetapi juga tidak menyepelekan pola kejadian yang berulang.

Reza: Tujuan Baik Tidak Mengurangi Kewajiban Menjamin Keselamatan

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menilai tujuan meningkatkan gizi anak Indonesia patut didukung, tetapi pelaksanaannya harus menjamin keamanan penerima manfaat.

“Tujuan memperbaiki gizi generasi muda adalah tujuan yang penting. Tetapi tujuan baik tidak mengurangi kewajiban memastikan setiap makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar aman untuk dikonsumsi.”

Menurut Reza, evaluasi harus diarahkan kepada perbaikan sistem, bukan sekadar mencari siapa yang harus disalahkan setelah insiden terjadi.

“Kalau evaluasi resmi menunjukkan sebagian besar persoalan berkaitan dengan ketidakpatuhan SOP, maka titik pembenahannya harus jelas: standar harus ditegakkan, pengawasan diperketat, dan setiap pelanggaran yang berisiko terhadap keselamatan siswa harus ditindak secara proporsional.”

Pernyataan Reza Prasatria Dharma tersebut merupakan sikap editorial Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang yang telah disetujui untuk publikasi.

Keselamatan Pangan adalah Kepentingan Publik

Pelajar mempunyai posisi yang berbeda dari konsumen biasa.

Mereka menerima makanan melalui sistem yang telah disediakan bagi mereka.

Mereka tidak memilih dapur.

Tidak menentukan bahan makanan.

Tidak mengontrol proses penyimpanan.

Dan tidak mengetahui kondisi rantai distribusi.

Karena itu penyelenggara mempunyai tanggung jawab besar memastikan makanan memenuhi standar sebelum diberikan kepada siswa.

Permintaan Komnas HAM agar polisi menyelidiki kasus-kasus tersebut menunjukkan persoalan ini juga mempunyai dimensi perlindungan hak masyarakat terhadap makanan yang aman.

Kritik Jangan Berubah Menjadi Politik Hitam-Putih

ANALISIS SATUAN MAHASISWA ETH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang memandang polemik MBG tidak seharusnya disederhanakan menjadi dua kubu: mendukung atau menolak program.

Pertanyaan yang lebih substantif adalah:

Apakah program berjalan aman?

Apakah SOP dipatuhi?

Apakah dapur yang beroperasi memenuhi standar?

Apakah makanan dapat dilacak?

Apakah data insiden dibuka?

Apakah evaluasi menghasilkan perubahan?

Jika terdapat kekurangan, mahasiswa harus berani mengkritiknya.

Tetapi kritik tidak boleh berubah menjadi tuduhan terhadap individu atau institusi tanpa bukti.

Transparansi Data Sangat Penting

Satuan Mahasiswa ETH juga mendorong peningkatan keterbukaan informasi terkait keamanan pangan MBG.

Publik seharusnya dapat mengetahui secara jelas jumlah kejadian, wilayah, jumlah korban, status pemeriksaan laboratorium, tindakan korektif dan tindak lanjut terhadap dapur yang bermasalah.

Transparansi bukan ancaman terhadap program.

Transparansi justru merupakan alat memperbaiki kepercayaan masyarakat.

Ketika sebuah insiden terjadi, masyarakat perlu mengetahui apa penyebabnya setelah investigasi selesai dan langkah apa yang dilakukan agar kejadian tersebut tidak berulang.

Teknologi Bisa Digunakan untuk Pengawasan

Mahasiswa juga mempunyai ruang kontribusi.

Perguruan tinggi dapat membantu mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi.

Mahasiswa teknologi pangan dapat mengkaji kualitas dan keamanan makanan.

Mahasiswa kesehatan masyarakat dapat menganalisis pola kejadian.

Mahasiswa informatika dapat membuat sistem pelacakan produksi dan distribusi.

Mahasiswa teknik dapat mengembangkan sensor temperatur.

Mahasiswa hukum dapat mengkaji tanggung jawab penyelenggara dan hak korban.

Mahasiswa komunikasi dapat membantu masyarakat memahami informasi keamanan pangan secara akurat.

Dengan pendekatan tersebut, kampus tidak hanya mengkritik.

Kampus ikut menawarkan solusi.

Reza: Mahasiswa Harus Mengawal dengan Data

Reza mendorong gerakan mahasiswa menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai pusat perhatian tanpa mempolitisasi korban.

“Mahasiswa harus berdiri pada kepentingan siswa dan masyarakat. Kritiklah dengan data. Periksa faktanya. Jangan membuat tuduhan yang belum terbukti, tetapi jangan pula diam ketika pola persoalan menunjukkan ada sistem yang harus diperbaiki.”

Ia menilai evaluasi MBG harus menghasilkan standar yang semakin kuat.

“Keberhasilan program tidak cukup dihitung dari berapa juta porsi yang dibagikan. Kita juga harus bertanya: apakah makanan itu aman, bergizi, tepat waktu dan benar-benar memberikan manfaat kepada anak-anak Indonesia?”

Lima Agenda Perbaikan yang Didorong

Sebagai analisis organisasi, Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong lima agenda utama:

1. Audit kepatuhan SOP SPPG secara rutin dan berbasis risiko.
2. Transparansi data insiden, hasil investigasi dan tindakan korektif.
3. Pemeriksaan independen dan laboratorium ketika muncul dugaan keracunan.
4. Pemanfaatan teknologi untuk memonitor suhu, waktu produksi dan distribusi.
5. Pelibatan perguruan tinggi dalam riset, evaluasi dan inovasi keamanan pangan.

Kelima poin tersebut merupakan rekomendasi Satuan Mahasiswa ETH, bukan kebijakan resmi pemerintah atau BGN.

Jangan Korbankan Kecepatan demi Keselamatan

Program dengan cakupan sangat besar menghadapi tekanan operasional yang besar pula.

Namun target jumlah penerima manfaat tidak boleh menyebabkan standar keselamatan dikompromikan.

Jika kapasitas sebuah dapur melebihi kemampuan pengawasan, kapasitas harus dievaluasi.

Jika waktu distribusi membuat makanan melewati batas aman konsumsi, proses harus diubah.

Jika terdapat pelanggaran berulang, harus ada konsekuensi.

Keselamatan tidak boleh menjadi variabel yang dinegosiasikan demi mengejar jumlah porsi.

Dari Hambalang untuk Pelajar Indonesia

Dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menilai Program Makan Bergizi Gratis mempunyai tujuan sosial yang penting, tetapi tujuan tersebut hanya dapat dipertahankan apabila masyarakat yakin makanan yang diberikan kepada pelajar aman.

Reza Prasatria Dharma menegaskan:

“Kita mendukung setiap program yang benar-benar meningkatkan kualitas generasi muda. Tetapi siswa bukan angka statistik. Mereka adalah anak-anak Indonesia yang keselamatannya harus menjadi prioritas tertinggi. Perbaiki sistemnya, tegakkan SOP-nya, buka hasil evaluasinya, dan pastikan kejadian yang sama tidak terus berulang.”

perbaikan merupakan pandangan Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang.