Reza Prasatria Dharma: Penerimaan Mahasiswa Harus Transparan, Berkeadilan dan Berdasarkan Kemampuan — Bukan Kekuatan Uang atau Kedekatan

JAKARTA, 24 AGUSTUS 2026 — Mencuatnya kembali perdebatan mengenai sistem penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mendapat perhatian serius dari Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang.

Organisasi mahasiswa tersebut mendesak pemerintah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta seluruh PTN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penerimaan mahasiswa jalur mandiri.

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa kursi perguruan tinggi negeri tidak boleh berubah menjadi komoditas yang dapat dinegosiasikan berdasarkan uang, relasi maupun kekuasaan.

REZA PRASATRIA DHARMA: KAMPUS BUKAN PASAR!

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menegaskan bahwa polemik yang terjadi harus dijadikan momentum nasional untuk membersihkan tata kelola penerimaan mahasiswa.

«“Kampus bukan pasar dan kursi kuliah bukan barang dagangan. Anak petani, buruh, pedagang kecil maupun keluarga berada harus mempunyai kesempatan yang adil berdasarkan kemampuan dan ketentuan akademik, bukan berdasarkan siapa yang mempunyai uang atau koneksi.”»

Menurut Reza, perguruan tinggi negeri dibangun untuk menjalankan fungsi pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Karena itu, setiap mekanisme penerimaan mahasiswa harus dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

KASUS UNSOED HARUS MENJADI ALARM NASIONAL

Perdebatan jalur mandiri kembali menguat setelah KPK menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

Kasus tersebut kemudian memunculkan desakan untuk mengevaluasi bahkan menghapus jalur mandiri PTN.

Satuan Mahasiswa ETH menilai perkara tersebut tidak boleh digunakan untuk menghakimi seluruh perguruan tinggi atau seluruh sistem sebelum dilakukan evaluasi berdasarkan data.

Namun kasus tersebut harus menjadi alarm keras bahwa celah penyalahgunaan kewenangan dalam penerimaan mahasiswa tidak boleh dianggap persoalan kecil.

“JANGAN SAMPAI ANAK CERDAS KALAH OLEH DOMPET”

Reza Prasatria Dharma menilai akses terhadap pendidikan tinggi negeri merupakan persoalan keadilan sosial.

«“Jangan sampai anak yang belajar bertahun-tahun, mempunyai kemampuan dan prestasi, akhirnya merasa kalah hanya karena keluarganya tidak mempunyai kemampuan ekonomi atau akses kepada orang tertentu.”»

Ia menambahkan:

«“Kalau satu kursi mahasiswa dapat diperdagangkan, yang dirampas bukan hanya uang. Yang dirampas adalah kesempatan anak bangsa lainnya yang seharusnya memperoleh kursi tersebut secara jujur.”»

HAPUS ATAU PERTAHANKAN? ETH: YANG UTAMA TUTUP CELAH PENYIMPANGANNYA

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menilai perdebatan mengenai penghapusan jalur mandiri harus dilakukan secara objektif.

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Eduart Wolok, menyatakan jalur mandiri masih dibutuhkan, termasuk untuk mengakomodasi kondisi geografis, demografis dan penerimaan afirmatif di berbagai PTN.

Sementara itu, sejumlah pihak mendorong penghapusan atau audit nasional karena menilai sistem tersebut mempunyai kerawanan penyalahgunaan.

Satuan Mahasiswa ETH mengambil posisi bahwa kepentingan calon mahasiswa harus ditempatkan di atas kepentingan institusi maupun kepentingan kelompok.

«“Mau jalur mandiri dipertahankan, dirombak total atau diganti dengan mekanisme baru, prinsipnya satu: jangan ada ruang gelap. Kalau sistem tidak mampu menjamin transparansi dan keadilan, sistem itu harus diperbaiki secara fundamental,” tegas Reza.»

ETH DESAK AUDIT DAN TRANSPARANSI NASIONAL

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong evaluasi nasional terhadap tata kelola jalur mandiri PTN.

Evaluasi tersebut harus mencakup mekanisme seleksi, kriteria kelulusan, biaya pendidikan, mekanisme penetapan hasil, sistem pengawasan serta kanal pengaduan masyarakat.

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, transparansi tidak berarti membuka data pribadi calon mahasiswa kepada publik.

Yang harus dibuka adalah aturan mainnya: bagaimana seseorang dinilai, bagaimana keputusan dibuat, siapa yang mempunyai kewenangan dan bagaimana keputusan tersebut diawasi.

JANGAN JADIKAN MAHASISWA KORBAN KEDUA

Satuan Mahasiswa ETH juga mengingatkan agar mahasiswa yang telah diterima melalui jalur mandiri tidak otomatis dicap melakukan pelanggaran.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian yang mengingatkan agar mahasiswa yang mungkin justru menjadi korban pemerasan tidak kembali menjadi korban akibat evaluasi atau proses hukum.

Reza menegaskan:

«“Usut pelakunya, bongkar mekanismenya dan perbaiki sistemnya. Tetapi jangan menghukum mahasiswa tanpa pemeriksaan individual dan bukti. Kalau mahasiswa atau keluarganya menjadi korban, negara harus melindungi mereka.”»

ENAM DESAKAN SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG

Satuan Mahasiswa ETH mendesak:

Pertama, pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerimaan mahasiswa jalur mandiri di PTN.

Kedua, memperkuat transparansi mengenai kriteria seleksi, mekanisme penetapan kelulusan dan komponen biaya.

Ketiga, memperkuat audit serta pengawasan terhadap penerimaan mahasiswa baru dan menutup ruang intervensi personal.

Keempat, membangun sistem pengaduan nasional yang aman bagi calon mahasiswa, mahasiswa dan orang tua yang menemukan dugaan pungutan atau penyimpangan.

Kelima, menindak tegas siapa pun yang terbukti memperjualbelikan kewenangan dalam penerimaan mahasiswa tanpa memandang jabatan.

Keenam, memastikan mahasiswa yang menjadi korban tidak dikorbankan untuk kedua kalinya.

REZA: PENDIDIKAN ADALAH JALAN MENGUBAH NASIB

Reza Prasatria Dharma mengatakan pendidikan tinggi mempunyai arti yang jauh lebih besar daripada sekadar memperoleh gelar.

Bagi jutaan keluarga Indonesia, pendidikan merupakan jalan untuk mengubah kehidupan generasi berikutnya.

«“Bagi keluarga sederhana, satu anak yang berhasil masuk perguruan tinggi bisa menjadi harapan seluruh keluarga. Karena itu jangan pernah memperdagangkan harapan tersebut.”»

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan mendukung langkah pemerintah, KPK, DPR dan perguruan tinggi untuk membangun sistem penerimaan mahasiswa yang semakin transparan dan akuntabel.

Namun organisasi mahasiswa tersebut juga mengingatkan bahwa momentum kasus yang sedang menjadi perhatian publik jangan berhenti setelah pemberitaan mereda.

«“Jangan hanya tangkap orangnya lalu sistemnya tetap sama. Tutup celahnya. Perbaiki tata kelolanya. Pendidikan harus menjadi tempat lahirnya integritas, bukan tempat tumbuhnya transaksi gelap,” tegas Reza Prasatria Dharma.»

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG:

KAMPUS BUKAN PASAR — KURSI KULIAH BUKAN BARANG DAGANGAN!

PENERIMAAN MAHASISWA HARUS TRANSPARAN, ADIL DAN BERDASARKAN KEMAMPUAN

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG

Ketua Umum: Reza Prasatria Dharma

Jakarta, 24 Agustus 2026