Medan — Rabu, 2 September 2026, Meningkatnya aktivitas Gunung Sinabung hingga berstatus Level III (Siaga) harus menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Karo untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terukur, dan tidak menyisakan persoalan bagi masyarakat terdampak.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status Gunung Sinabung dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga) sejak 31 Agustus 2026 pukul 12.30 WIB. Pemerintah kemudian melakukan evakuasi warga yang berada di kawasan berbahaya.

Pemprov Sumut menyebut sedikitnya 280 warga Desa Kuta Tengah telah berada di Pos Pengungsian Suka Tepu. Pemerintah juga menyiapkan makanan, air bersih, tempat tidur, sanitasi, penerangan, serta rencana angkutan bagi anak-anak sekolah selama masa pengungsian.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang (DPP ETH) Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, S.H., menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus ditempatkan di atas seluruh kepentingan lainnya.

Menurut Bahar, pemerintah tidak boleh merasa tugas telah selesai hanya karena pejabat sudah turun ke lokasi, posko didirikan, dan bantuan awal disalurkan. Penanganan harus terus dikawal selama ancaman Sinabung masih berlangsung.

“Jangan sampai penanganan terlihat cepat pada hari-hari pertama, tetapi melemah ketika perhatian publik mulai berkurang. Selama masyarakat masih berada di pengungsian dan Sinabung masih berstatus Siaga, pemerintah harus berada di garis depan memastikan keselamatan dan kebutuhan warga benar-benar terjamin,” tegas Bahar.

ETH Sumut minta data pengungsi dan kebutuhan diperbarui setiap hari

Bahar meminta Pemprov Sumut dan Pemkab Karo memastikan pendataan warga dilakukan secara akurat. Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui dengan jelas siapa yang telah dievakuasi, siapa yang masih berada di kawasan berisiko, serta kebutuhan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

DPP ETH Sumut juga meminta ketersediaan makanan, air bersih, toilet, tempat tidur, masker, obat-obatan dan pelayanan kesehatan tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi benar-benar mencukupi kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Dalam keadaan bencana, jangan bermain dengan angka dan laporan di atas meja. Ukur keberhasilan dari kondisi warga di posko. Apakah mereka makan dengan layak, mendapatkan air bersih, pelayanan kesehatan, tempat istirahat dan perlindungan yang memadai. Itu yang harus diperiksa setiap hari,” ujar Bahar.

Jangan abaikan ladang, ternak dan sumber penghasilan warga

Bahar juga mengingatkan bahwa persoalan masyarakat tidak berhenti pada keselamatan selama evakuasi. Banyak masyarakat Karo menggantungkan kehidupan pada pertanian, peternakan, perdagangan dan aktivitas ekonomi di sekitar wilayah terdampak.

Pemprov Sumut sendiri telah meminta personel TNI dan Polri menjaga ladang serta ternak yang ditinggalkan masyarakat selama mengungsi.

Menurut Bahar, langkah tersebut harus benar-benar dilaksanakan sekaligus diikuti pendataan kerugian apabila erupsi menyebabkan kerusakan tanaman, ternak, rumah ataupun sumber penghasilan masyarakat.

“Setelah warga diselamatkan, pemerintah harus memikirkan bagaimana kehidupan mereka setelah bencana. Jangan sampai selamat dari erupsi tetapi kemudian menghadapi persoalan ekonomi karena kebun rusak, ternak hilang atau mata pencaharian terputus,” katanya.

Anggaran penanganan bencana harus transparan

DPP ETH Sumut juga meminta setiap anggaran dan bantuan untuk penanganan erupsi Sinabung dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahar menegaskan keadaan darurat memang membutuhkan keputusan cepat, tetapi kecepatan tidak boleh menghilangkan prinsip akuntabilitas.

“Dana bencana adalah uang untuk menyelamatkan masyarakat. Setiap rupiah harus digunakan tepat sasaran. Pemerintah harus berani membuka penggunaan anggaran dan distribusi bantuan agar masyarakat mengetahui apa yang disediakan negara dan ke mana bantuan disalurkan,” tegasnya.

ETH Sumut: jangan tunggu keadaan memburuk

Bahar meminta pemerintah mengikuti rekomendasi Badan Geologi secara disiplin dan tidak mengambil risiko terhadap keselamatan masyarakat.

PVMBG telah menetapkan rekomendasi zona bahaya berupa radius tiga kilometer serta sektoral enam kilometer pada sektor timur dan selatan. Pemerintah juga telah menyiagakan ratusan personel gabungan serta fasilitas pendukung penanganan darurat.

“Jangan menunggu korban baru bergerak lebih keras. Kalau kajian vulkanologi menyatakan suatu kawasan berbahaya, pemerintah harus tegas melakukan evakuasi. Keselamatan manusia tidak boleh dipertaruhkan,” ujar Bahar.

DPP Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara menyatakan akan ikut mengawasi perkembangan penanganan masyarakat terdampak Sinabung dan meminta seluruh instansi terkait bekerja secara terkoordinasi sampai kondisi benar-benar dinyatakan aman.

“Masyarakat Karo membutuhkan kepastian bahwa negara hadir bukan hanya ketika kamera menyala, tetapi hadir sampai mereka aman, dapat kembali ke rumah, dan mampu melanjutkan kehidupan mereka,” tutup Bahar Effendi Pulungan, S.H.

Sumber fakta: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ANTARA, dan informasi penanganan erupsi Gunung Sinabung per 1–2 September 2026.