HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Rabu, 23 September 2026. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyoroti agenda pemerataan listrik nasional setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan masih terdapat sekitar 10.068 titik desa dan dusun yang membutuhkan penanganan akses kelistrikan di Indonesia.

Pemerintah menyiapkan pembangunan infrastruktur listrik desa pada 1.250 lokasi pada 2027 dengan anggaran sekitar Rp9,32 triliun. Selain itu, sekitar Rp949 miliar direncanakan untuk program Bantuan Pasang Baru Listrik bagi 400.000 rumah tangga.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang Reza Prasatria Dharma menilai besarnya program dan anggaran tersebut perlu dikawal sampai manfaatnya benar-benar diterima masyarakat.

“Pemerataan energi jangan berhenti pada laporan bahwa jaringan sudah dibangun. Pemerintah harus memastikan listrik benar-benar sampai ke rumah rakyat, sekolah, fasilitas kesehatan dan pusat ekonomi masyarakat dengan layanan yang andal dan terjangkau.”

Fakta terverifikasi

Kementerian ESDM mencatat pada program tahun 2025 yang diresmikan pada 2026, sekitar 1.416 titik telah ditangani, sementara program 2026 mencakup sekitar 1.300 titik. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerataan akan dilakukan secara proporsional dari Aceh hingga Papua dengan prioritas pada wilayah yang membutuhkan percepatan.

Persoalan kualitas akses kelistrikan juga terlihat dalam perkembangan hari ini di Pulau Tunda, Kabupaten Serang, Banten. Pemerintah Kabupaten Serang dan PLN UP3 Banten Utara sedang menyiapkan agar wilayah tersebut memperoleh layanan listrik penuh melalui PLTS pada 2027. Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan warga Pulau Tunda selama puluhan tahun baru menikmati listrik sekitar 12 jam sehari.

PLN menyatakan Pulau Tunda direncanakan masuk program listrik desa 2027, tetapi bulan pelaksanaan belum ditentukan karena masih terkait perencanaan dan anggaran.

Reza: statistik elektrifikasi belum cukup

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, contoh Pulau Tunda menunjukkan bahwa status suatu wilayah telah memperoleh akses listrik belum selalu sama dengan tersedianya layanan listrik 24 jam.

Reza menyatakan:

“Ukuran keberhasilan tidak cukup hanya ‘desa sudah berlistrik’. Pemerintah harus membuka berapa jam listrik tersedia, apakah tegangannya stabil, apakah masyarakat mampu membayar, dan apakah pelayanan publik serta ekonomi desa benar-benar meningkat.”

Pernyataan tersebut merupakan analisis dan sikap organisasi. Satuan Mahasiswa ETH tidak menyatakan terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program listrik desa.

Rp9,32 triliun harus dapat diawasi

Reza menilai rencana anggaran listrik desa 2027 perlu disertai transparansi lokasi dan target.

“Kalau negara menyiapkan lebih dari Rp9 triliun untuk listrik desa, masyarakat harus dapat mengetahui lokasi proyek, jumlah penerima manfaat, target penyelesaian dan hasil akhirnya. Transparansi sejak awal akan membantu memastikan proyek tepat sasaran.”

Menurut organisasi, keterbukaan juga penting karena kondisi setiap daerah berbeda. Penyambungan jaringan PLN dapat sesuai untuk suatu wilayah, sementara daerah kepulauan atau terpencil mungkin memerlukan PLTS, sistem hibrida, penyimpanan energi atau teknologi lain berdasarkan kajian teknis.

Mahasiswa minta prioritas sekolah dan layanan kesehatan

Satuan Mahasiswa ETH mendorong pemerintah memberi perhatian khusus kepada wilayah yang akses listriknya berpengaruh langsung terhadap sekolah, puskesmas, fasilitas air bersih, sentra UMKM dan kegiatan ekonomi masyarakat.

“Listrik bukan sekadar persoalan lampu menyala. Listrik menentukan apakah siswa bisa belajar, puskesmas menyimpan obat dengan baik, UMKM menggunakan mesin, dan masyarakat memperoleh akses komunikasi serta ekonomi digital.”

Enam pertanyaan untuk pemerintah

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta Kementerian ESDM dan PLN menjelaskan:

1. Di mana saja 10.068 titik desa dan dusun yang masih membutuhkan penanganan;
2. bagaimana 1.250 lokasi prioritas program 2027 ditentukan;
3. berapa rumah tangga yang akan menerima manfaat langsung;
4. berapa target jam layanan dan tingkat keandalan di setiap lokasi;
5. bagaimana pemeliharaan infrastruktur setelah proyek selesai; dan
6. bagaimana realisasi anggaran dan progres fisik akan diumumkan kepada publik.

Dorongan konkret Satuan Mahasiswa ETH

Organisasi mendorong pemerintah membuat peta publik elektrifikasi nasional, lengkap dengan tahapan penanganan setiap lokasi, nilai anggaran, jumlah penerima manfaat dan progres pengerjaan.

Satuan Mahasiswa ETH juga meminta evaluasi program tidak hanya menghitung jaringan dan sambungan, tetapi memasukkan indikator jam nyala, gangguan listrik, keterjangkauan biaya dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Reza menegaskan:

“Kami mendukung percepatan listrik desa. Namun dukungan mahasiswa harus berjalan bersama pengawasan agar anggarannya efektif, proyeknya berkualitas dan masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat.”

Ia menambahkan:

“Dari Aceh sampai Papua, dari kota sampai pulau kecil, hak masyarakat memperoleh pelayanan energi yang layak tidak boleh dibedakan oleh lokasi geografis.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan terus mengawal anggaran elektrifikasi, program listrik desa, BPBL, kualitas pelayanan PLN serta pemerataan energi di daerah terpencil dan kepulauan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa.

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma
Ketua Umum