Kabut asap kebakaran hutan dan lahan terus mengancam kesehatan masyarakat. Pemerintah memerintahkan pengiriman jutaan masker dan penguatan layanan oksigen di tujuh provinsi. Namun, pertanyaan besarnya: apakah perlindungan kesehatan benar-benar menjangkau rakyat yang paling membutuhkan?

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Minggu, 18 Oktober 2026

ELANG TIGA HAMBALANG NEWS — Ancaman kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia semakin membutuhkan perhatian serius. Kementerian Kesehatan mencatat 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di tujuh provinsi terdampak hingga 12 Oktober 2026, termasuk 62.400 kasus pada anak usia 0–5 tahun.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya persoalan kesehatan yang harus ditangani pemerintah di tengah kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Data itu merupakan jumlah kasus ISPA yang tercatat di wilayah terdampak, bukan bukti bahwa seluruh kasus disebabkan langsung oleh asap karhutla. Namun, Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa paparan asap mengandung partikel halus dan zat berbahaya yang dapat memicu gangguan pernapasan serta memperburuk penyakit yang telah diderita masyarakat.

Pada Minggu, 18 Oktober 2026, pemerintah mengumumkan percepatan distribusi bantuan kesehatan, termasuk instruksi pengiriman 500.000 masker tambahan untuk masing-masing dari tujuh provinsi terdampak.

Artinya, terdapat rencana tambahan pengiriman sebanyak 3,5 juta masker.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga meminta penguatan layanan rumah oksigen di puskesmas dan penambahan kebutuhan obat-obatan serta perangkat konsentrator oksigen.

Di tengah perkembangan tersebut, Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menilai bahwa persoalan kesehatan akibat karhutla tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai keadaan darurat yang ditangani setelah masyarakat jatuh sakit.

Negara harus memperkuat perlindungan melalui pencegahan, pengawasan kualitas udara, kesiapan fasilitas kesehatan, distribusi bantuan, serta pengendalian sumber kebakaran.

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, Safrizal, menekankan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pemerintah dalam menangani bencana.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, menyoroti pentingnya transparansi distribusi bantuan kesehatan, pengawasan anggaran, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Kemenkes Instruksikan Tambahan 3,5 Juta Masker untuk Tujuh Provinsi

Berdasarkan siaran pers resmi Kementerian Kesehatan tertanggal 18 Oktober 2026, pemerintah memperkuat respons kesehatan terhadap dampak karhutla melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi penanganan karhutla bidang kesehatan yang dilaksanakan pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Tujuh provinsi yang menjadi prioritas adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Menteri Kesehatan menginstruksikan percepatan pengiriman masker, konsentrator oksigen, dan pasokan obat-obatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Pemerintah juga meminta puskesmas di wilayah terdampak memperkuat layanan rumah oksigen, terutama untuk membantu pasien yang membutuhkan penanganan gangguan pernapasan sesuai pemeriksaan tenaga medis.

Selain itu, Kementerian Kesehatan menyiagakan pelayanan Posyandu yang menjangkau rumah warga, khususnya untuk anak-anak, ibu hamil, dan lansia yang perlu membatasi aktivitas luar ruangan.

Tim Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan kembali diterjunkan untuk memantau bantuan, kesiapan layanan, serta kebutuhan masyarakat.

Perlu ditegaskan bahwa 3,5 juta masker merupakan jumlah tambahan yang diperintahkan untuk dikirim, bukan jumlah yang sudah dipastikan diterima masyarakat per 18 Oktober 2026.

Realisasi distribusi dan penerimaan bantuan tetap memerlukan verifikasi.

Safrizal: Kesehatan Rakyat Bukan Sekadar Angka dalam Laporan Pemerintah

Dalam rancangan pernyataan DPN ETH, Ketua Umum Safrizal menegaskan bahwa pemerintah harus mengutamakan perlindungan masyarakat, bukan hanya menunjukkan banyaknya program dan bantuan yang diumumkan.

“Kesehatan rakyat tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan pemerintah. Di balik ratusan ribu kasus gangguan pernapasan terdapat anak-anak yang kesulitan bernapas, orang tua yang mencemaskan kesehatan keluarganya, dan masyarakat yang harus tetap bekerja meskipun kualitas udara memburuk.”

Safrizal menilai bahwa distribusi masker dan penguatan fasilitas kesehatan merupakan langkah penting yang harus diikuti pengawasan pelaksanaan secara nyata.

“Negara tidak boleh menunggu rakyat jatuh sakit baru bertindak. Pemerintah harus hadir sebelum keadaan semakin memburuk. Pencegahan harus diperkuat, fasilitas kesehatan harus disiapkan, dan bantuan harus dipastikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.”

Safrizal menambahkan bahwa perlindungan kesehatan merupakan bagian penting dari tanggung jawab penyelenggaraan negara.

“Pembangunan nasional tidak akan bermakna apabila rakyat kehilangan kesehatan akibat lingkungan yang tidak terlindungi. Negara yang kuat adalah negara yang mampu menjaga keselamatan masyarakat, menjamin pelayanan kesehatan, dan mencegah ancaman sebelum berkembang menjadi krisis.”

Palembang Catat Ribuan Kasus ISPA, Kondisi Masyarakat Perlu Mendapat Perhatian

Perkembangan terbaru dari Sumatera Selatan menunjukkan tingginya kebutuhan pelayanan kesehatan akibat gangguan pernapasan.

Dalam pemberitaan ANTARA pada Minggu, 18 Oktober 2026, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan bahwa jumlah kasus ISPA sepanjang September 2026 mencapai 17.434 kasus.

Sementara itu, pada periode Oktober yang telah dilaporkan, jumlah kasus tercatat 7.742 kasus.

Pemerintah Kota Palembang menyatakan telah mengoptimalkan pelayanan melalui puskesmas, rumah sakit umum daerah, dan pos kesehatan di setiap kecamatan.

Dinas Kesehatan Sumatera Selatan juga melaporkan sebanyak 52.483 kasus ISPA di tingkat provinsi sepanjang September 2026, meningkat 11,62 persen dibandingkan Agustus.

Data Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan tersebut mencakup wilayah serta periode pelaporan yang berbeda, sehingga tidak boleh dijumlahkan begitu saja.

Peningkatan kasus terjadi bersamaan dengan memburuknya kualitas udara akibat karhutla. Meski demikian, penentuan penyebab setiap kasus memerlukan pemeriksaan medis dan analisis epidemiologis.

Safrizal: Jangan Sampai Masyarakat Harus Memilih antara Kesehatan dan Penghasilan

Safrizal menilai bencana asap juga mempunyai konsekuensi sosial dan ekonomi bagi keluarga.

“Jangan sampai masyarakat berada dalam keadaan harus memilih antara menjaga kesehatan atau tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pemerintah perlu memberikan perhatian kepada pekerja lapangan, pedagang kecil, petani, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang sulit menghindari aktivitas di luar rumah.”

Menurut Safrizal, pemerintah daerah perlu menyusun langkah perlindungan yang memperhatikan kondisi masyarakat setempat.

“Perlindungan kesehatan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Anak-anak, ibu hamil, lansia, dan warga dengan penyakit pernapasan harus mendapatkan perhatian khusus. Namun, pekerja dan keluarga yang bergantung pada penghasilan harian juga tidak boleh diabaikan.”

Kaltim Siagakan Puskesmas, Puluhan Sekolah Terdampak Kabut Asap

Persoalan serupa juga menjadi perhatian pemerintah di Kalimantan Timur.

Dinas Kesehatan Kalimantan Timur meningkatkan kesiapsiagaan puskesmas di Balikpapan dan Samarinda.

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa penguatan pelayanan dilakukan untuk mempercepat deteksi dan penanganan gangguan pernapasan.

Data yang dilaporkan sejak Januari hingga 16 Oktober 2026 menunjukkan 91.895 kasus ISPA di Balikpapan dan 65.982 kasus di Samarinda.

Angka tersebut merupakan akumulasi kasus selama periode pelaporan dan tidak seluruhnya dapat diatribusikan kepada kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah daerah juga memperkuat ketersediaan obat-obatan, oksigen, serta pemantauan penyakit di fasilitas kesehatan.

Dampak kabut asap turut mengganggu kegiatan pendidikan.

Pada 15 Oktober 2026, Pemerintah Kota Samarinda melaporkan sedikitnya 27 sekolah telah menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat kondisi udara yang memburuk.

Kebijakan tersebut dilaksanakan secara situasional dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara dan keselamatan peserta didik.

DPN ETH: Perlindungan Kesehatan Harus Mencakup Hak Anak atas Pendidikan

DPN ETH menilai dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

Krisis asap juga memengaruhi pendidikan, aktivitas ekonomi, dan kesejahteraan keluarga.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan perlindungan masyarakat secara lintas sektor.

Safrizal, dalam rancangan pernyataannya, menegaskan:

“Anak-anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang aman dan sehat. Ketika kabut asap memaksa kegiatan sekolah terganggu, pemerintah harus memastikan keselamatan siswa tetap menjadi prioritas tanpa mengabaikan hak mereka untuk belajar.”

Menurut Safrizal, koordinasi antara dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan instansi penanggulangan bencana harus diperkuat.

Ganda Satria Dharma: Jangan Hanya Umumkan Bantuan, Buka Data Distribusinya kepada Publik

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, dalam rancangan pernyataannya menekankan pentingnya pengawasan pelaksanaan bantuan kesehatan.

Menurut Ganda, pengumuman pengiriman masker dan peralatan medis harus disertai informasi yang dapat diperiksa masyarakat.

“Pemerintah harus memastikan bahwa bantuan kesehatan tidak berhenti pada pengumuman atau pengiriman dari pusat. Harus ada kepastian mengenai jumlah bantuan yang diterima daerah, lokasi pendistribusian, fasilitas kesehatan penerima, serta masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan.”

Ganda menilai transparansi merupakan bagian penting dari pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.

“Jika pemerintah menginstruksikan tambahan 3,5 juta masker untuk tujuh provinsi, maka harus ada sistem pencatatan dan pelaporan yang jelas. Publik perlu mengetahui progres distribusinya, hambatan yang dihadapi, serta langkah perbaikan ketika bantuan belum menjangkau wilayah tertentu.”

Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan harus dilakukan berdasarkan dokumen dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“DPN Elang Tiga Hambalang mendorong pengawasan yang objektif dan berbasis fakta. Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian pengelolaan bantuan, persoalan tersebut harus diperiksa melalui mekanisme yang sah, bukan disimpulkan sebagai penyimpangan sebelum ada bukti.”

Rumah Oksigen dan Pelayanan Medis Harus Memenuhi Standar

Ganda juga menyoroti pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan sebelum menerima tambahan pasien.

“Penguatan rumah oksigen harus dibarengi ketersediaan tenaga kesehatan, peralatan yang berfungsi baik, pasokan listrik, obat-obatan, dan sistem rujukan. Pemerintah harus memastikan setiap fasilitas yang disiapkan benar-benar mampu memberikan pelayanan medis sesuai kebutuhan pasien.”

Ia menambahkan bahwa penggunaan oksigen dan peralatan pernapasan harus dilakukan berdasarkan penilaian tenaga kesehatan.

Menurutnya, fasilitas pelayanan tidak boleh hanya menjadi simbol respons pemerintah terhadap bencana.

DPN ETH Dorong Enam Langkah Perlindungan Kesehatan Nasional

Sebagai kontribusi terhadap perbaikan kebijakan dan penguatan kontrol sosial, DPN Elang Tiga Hambalang mengusulkan enam langkah konkret kepada pemerintah.

1. Audit distribusi bantuan kesehatan secara berkala

Kementerian Kesehatan bersama dinas kesehatan daerah perlu memastikan kesesuaian antara jumlah bantuan yang dikirim, diterima, dan disalurkan. Laporan publik harus disajikan secara berkala tanpa mengungkap informasi pribadi pasien.

2. Memperkuat kesiapan puskesmas dan rumah sakit

Pemerintah perlu memastikan kesiapan obat-obatan, petugas kesehatan, peralatan medis, sistem rujukan, serta penanganan pasien dengan gangguan pernapasan.

3. Memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan

Bayi, balita, ibu hamil, lansia, dan penderita penyakit pernapasan memerlukan prioritas pelayanan serta perlindungan dari paparan asap.

4. Membuka informasi kualitas udara kepada masyarakat

Pemerintah perlu menyediakan pembaruan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), termasuk rekomendasi aktivitas masyarakat berdasarkan kondisi udara setempat.

5. Menjamin keselamatan peserta didik dan pekerja

Pemerintah daerah perlu menetapkan langkah perlindungan yang proporsional bagi sekolah dan pekerja luar ruangan, termasuk penyesuaian kegiatan apabila kualitas udara memburuk.

6. Memperkuat penanganan sumber kebakaran

Kebijakan kesehatan harus berjalan bersama pemadaman, pencegahan karhutla, pengawasan pengelolaan lahan, dan penegakan hukum berdasarkan bukti.

Masyarakat Diminta Mengenali Bahaya Paparan Asap

Kementerian Kesehatan mengingatkan bahwa asap karhutla mengandung partikel halus, termasuk PM2,5, yang dapat masuk jauh ke saluran pernapasan.

Paparan asap dapat memicu batuk, iritasi, sesak napas, dan memperburuk penyakit tertentu.

Masyarakat di wilayah terdampak disarankan mengurangi aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.

Apabila terpaksa keluar rumah, penggunaan respirator N95 atau KN95 yang terpasang rapat dapat membantu mengurangi paparan partikel halus.

Untuk bayi dan balita, perlindungan utama adalah mengurangi paparan asap, bukan mengandalkan masker.

Apabila seseorang mengalami sesak napas berat, sedangkan anak menunjukkan napas cepat, kesulitan menyusu, atau kesulitan minum, segera cari pertolongan medis.

Safrizal: Negara Harus Melindungi Kehidupan, Bukan Sekadar Menangani Penyakit

Mengakhiri rancangan pernyataannya, Safrizal menekankan bahwa persoalan kesehatan akibat karhutla perlu menjadi momentum pembenahan kebijakan perlindungan lingkungan dan pelayanan publik.

“Indonesia membutuhkan pembangunan yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama. Pemerintah tidak boleh membiarkan kerusakan lingkungan terus berubah menjadi ancaman kesehatan rakyat. Perlindungan kesehatan harus dimulai dari lingkungan yang aman, pencegahan yang kuat, dan pelayanan medis yang dapat dijangkau masyarakat.”

Safrizal menegaskan bahwa kebijakan nasional harus memperhatikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keselamatan masyarakat.

“Kita tidak boleh membangun kemajuan ekonomi dengan mengabaikan hak rakyat untuk hidup sehat. Indonesia yang maju harus menjadi Indonesia yang mampu melindungi warganya, menjaga lingkungannya, dan memberikan kepastian pelayanan kepada seluruh masyarakat.”

Ganda Satria Dharma: Setiap Kebijakan Harus Memiliki Hasil yang Terukur

Mempertegas pandangan Ketua Umum, Ganda Satria Dharma mendorong pemerintah membangun sistem evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur hasil perlindungan kesehatan.

“Keberhasilan penanganan dampak karhutla harus dapat diukur melalui kualitas pelayanan kesehatan, ketepatan distribusi bantuan, kesiapan tenaga medis, serta perkembangan kondisi kesehatan masyarakat. Setiap kebijakan harus mempunyai indikator yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Menurut Ganda, penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak cukup hanya dengan mengumumkan program.

“Transparansi dan akuntabilitas harus diwujudkan dalam pelaksanaan. Masyarakat perlu mengetahui langkah yang telah dilakukan pemerintah, hasilnya, serta persoalan yang masih membutuhkan penyelesaian. Itulah dasar pengawasan publik yang sehat dan konstruktif.”

DPN ETH: Jangan Biarkan Krisis Asap Menjadi Beban Tahunan Rakyat

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang menilai bahwa respons pemerintah melalui penambahan masker, penguatan rumah oksigen, dan pelayanan kesehatan merupakan langkah yang diperlukan dalam menghadapi dampak karhutla.

Namun, upaya tersebut harus diikuti pencegahan yang lebih kuat agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan serupa.

Bagi DPN ETH, keberhasilan pemerintah bukan hanya diukur dari jutaan masker yang dikirim atau jumlah fasilitas yang disiagakan, melainkan dari seberapa jauh negara mampu mengurangi risiko kesehatan, menjamin pelayanan, dan melindungi kehidupan masyarakat.

DPN ETH mendorong seluruh penyelenggara pemerintahan mengutamakan keselamatan rakyat, memperkuat koordinasi, dan memastikan penggunaan anggaran publik benar-benar memberikan manfaat.

Sebab, kesehatan rakyat merupakan fondasi kekuatan bangsa.

Krisis Kesehatan Akibat Karhutla Jadi Sorotan, Ganda Satria Dharma Desak Transparansi Bantuan dan Kesiapan Puskesmas

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH)

Safrizal
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang

Ganda Satria Dharma
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang

Bersatu, Berjuang, Mengawal Kepentingan Rakyat.