Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendukung pemberantasan penyimpangan pangan, tetapi meminta pemerintah menjamin pemeriksaan yang adil, kepastian usaha, dan perlindungan bagi pedagang, UMKM, serta koperasi yang mematuhi ketentuan.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Selasa, 10 November 2026 (WIB).

Perum Bulog memperketat pengawasan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menyusul temuan penyimpangan penyaluran di sejumlah daerah. Lima mitra Rumah Pangan Kita (RPK) di DKI Jakarta telah dihentikan kerja samanya setelah dinyatakan melanggar ketentuan distribusi.

Perkembangan tersebut menjadi perhatian Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang karena pengawasan pangan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan konsumen, tetapi juga kepastian usaha bagi pedagang, UMKM, dan koperasi yang menjalankan kegiatan perdagangan secara sah.

Ratusan pengaduan sedang diverifikasi

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dalam keterangan di Jakarta pada Senin (9/11/2026), menjelaskan bahwa Bulog telah membentuk Satgas Pengawasan Beras Terpadu.

Tim tersebut melibatkan Satuan Pengawasan Intern Bulog dan Satgas Pangan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran distribusi.

Sebanyak sekitar 370 pengaduan pangan yang disampaikan melalui kanal pemerintah masih dalam proses verifikasi. Jumlah tersebut merupakan laporan yang perlu diperiksa, bukan jumlah pelanggaran yang seluruhnya telah terbukti.

Bulog menegaskan bahwa mitra penyalur yang terbukti menyalahgunakan beras SPHP dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan kerja sama.

Temuan penyalahgunaan 600 ton beras SPHP

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional pada 29 Oktober 2026 mengungkap temuan dugaan penyalahgunaan sekitar 600 ton beras SPHP di wilayah Jakarta Timur.

Beras tersebut diduga dikemas ulang dan dipasarkan di luar ketentuan program.

Bapanas memperkirakan nilai subsidi yang berpotensi tidak sampai kepada masyarakat mencapai sekitar Rp3,3 miliar. Angka tersebut merupakan hasil kalkulasi pemerintah, bukan nilai kerugian yang telah diputuskan pengadilan.

Pada 6 November 2026, Bapanas kembali menegaskan pengawasan terhadap pola pemesanan RPK yang tidak wajar.

Langkah ini bertujuan memastikan beras SPHP tetap tersedia bagi masyarakat dengan harga sesuai ketentuan.

Pedagang jujur harus mendapat perlindungan

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa penyimpangan distribusi pangan dapat merugikan masyarakat sekaligus menciptakan persaingan tidak adil bagi pedagang yang mematuhi ketentuan.

Namun, Asosiasi menekankan bahwa pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan bukti dan tidak boleh menimbulkan anggapan bahwa seluruh pedagang atau mitra RPK melakukan pelanggaran.

Pedagang memiliki kepentingan untuk memperoleh kepastian hubungan usaha. UMKM membutuhkan aturan distribusi yang jelas, sedangkan koperasi harus memperoleh kesempatan menjalankan kegiatan perdagangan berdasarkan tata kelola yang akuntabel.

Lima usulan konkret kepada pemerintah

Pertama, Bulog perlu memperjelas persyaratan kemitraan, ketentuan distribusi, dan sanksi pelanggaran melalui pedoman yang mudah diakses.

Kedua, Badan Pangan Nasional bersama Satgas Pangan perlu memastikan pemeriksaan pengaduan dilakukan berdasarkan bukti dan menghasilkan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat pengawasan rantai distribusi melalui pencatatan stok, identitas penerima barang, dan penelusuran transaksi.

Keempat, Bulog perlu menyediakan mekanisme klarifikasi bagi mitra yang dikenai tindakan berdasarkan ketentuan perjanjian dan hukum yang berlaku.

Kelima, kementerian terkait bersama pemerintah daerah perlu meningkatkan pembinaan pedagang, UMKM, dan koperasi mengenai distribusi pangan yang benar.

Indikator keberhasilannya adalah berkurangnya pelanggaran berulang, meningkatnya kepatuhan mitra, dan tersedianya penyelesaian pengaduan yang dapat diperiksa.

Peran Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang

Asosiasi dapat membantu anggota memahami persyaratan distribusi pangan, menghimpun keluhan pedagang, serta mendokumentasikan hambatan usaha.

Apabila ditemukan persoalan administratif atau kontraktual, Asosiasi dapat memfasilitasi penyusunan kronologi dan penyampaian keberatan melalui saluran resmi.

Asosiasi juga dapat mengusulkan dialog dengan Bulog, Badan Pangan Nasional, dan instansi terkait untuk memperkuat pembinaan sekaligus perlindungan kepentingan sah pelaku usaha.

Asosiasi mendukung ketegasan pemerintah terhadap penyimpangan pangan. Namun, keberhasilan pengawasan harus disertai kepastian bahwa pedagang yang jujur tetap mempunyai kesempatan menjalankan usaha secara adil.

Pesan utama: Penyelewengan beras subsidi harus ditindak tegas, sementara pedagang, UMKM, dan koperasi yang mematuhi aturan harus memperoleh kepastian dan perlindungan usaha.

ASOSIASI PENGUSAHA ELANG TIGA HAMBALANG

Memperjuangkan Hak, Melindungi Kepentingan, dan Mendorong Kemajuan Pengusaha, UMKM, serta Koperasi Indonesia.