Hambalang — Rabu, 26 Agustus 2026. Perekonomian Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Namun di balik angka pertumbuhan tersebut, kemampuan konsumsi kelompok masyarakat menengah dan bawah menjadi perhatian karena sangat menentukan keberlangsungan pasar domestik, UMKM, perdagangan, industri, dan penciptaan lapangan kerja.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang (ETH) menilai pemerintah perlu menjaga dua sisi sekaligus: mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dan memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar menghasilkan perputaran ekonomi sampai ke daerah.

Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026. Pada triwulan II, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan tetap kuat sebesar 5,29 persen.

Faktanya

Ekonomi Indonesia tidak sedang mengalami kontraksi. Data resmi justru memperlihatkan pertumbuhan di atas 5 persen.

Pada triwulan I 2026, PDB tumbuh 5,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Memasuki triwulan II 2026, ekonomi tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Konsumsi rumah tangga secara keseluruhan masih tumbuh 5,06 persen, sementara investasi tumbuh 6,87 persen.

Namun, pertumbuhan agregat tersebut tidak berarti seluruh kelompok masyarakat mengalami kondisi yang sama.

Kajian Office of Chief Economist BRI yang diberitakan pada Agustus 2026 memperkirakan pertumbuhan kelompok atas pada kuartal I mencapai sekitar 8 persen, sedangkan kelompok menengah sekitar 3,5 persen dan kelompok bawah sekitar 3,6 persen.

Perbedaan tersebut menjadi sinyal penting bagi dunia usaha karena kelompok menengah dan bawah merupakan bagian besar dari pasar berbagai produk dan jasa di daerah.

Apa yang terjadi?

Indonesia menghadapi situasi yang menarik.

Di satu sisi, indikator makro menunjukkan ekonomi tetap tumbuh. Investasi juga memperlihatkan kinerja positif.

Di sisi lain, sebagian masyarakat semakin berhati-hati mengeluarkan uang. Analisis terbaru pada 26 Agustus menggambarkan adanya tekanan terhadap kelas menengah akibat pendapatan riil dan berbagai pengeluaran wajib rumah tangga.

Bagi pengusaha, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sederhana.

Ketika masyarakat mengurangi pembelian barang nonpokok, dampak pertama akan dirasakan pedagang dan UMKM. Jika berlangsung lama, tekanan kemudian dapat menjalar kepada distributor, pemasok, industri hingga tenaga kerja.

Data menunjukkan

Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026: 5,61 persen (yoy).
Sumber: Badan Pusat Statistik.

Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026: 5,29 persen (yoy).
Sumber: Bank Indonesia.

Konsumsi rumah tangga triwulan II: tumbuh 5,06 persen.

Investasi: tumbuh 6,87 persen.

Ekspor: tumbuh 4,13 persen.
Sumber: Bank Indonesia.

Sementara itu, kajian OCE BRI yang diberitakan Investortrust memperkirakan pertumbuhan kelompok masyarakat atas pada triwulan I sekitar 8 persen, kelompok menengah sekitar 3,5 persen dan kelompok bawah sekitar 3,6 persen.

Data tersebut perlu dibaca secara hati-hati: angka 3,5 persen merupakan estimasi kajian mengenai kelompok kelas menengah, bukan angka resmi pertumbuhan konsumsi rumah tangga nasional BPS.

Kronologi

5 Mei 2026: BPS mengumumkan ekonomi Indonesia triwulan I tumbuh 5,61 persen secara tahunan.

Juli 2026: OCE BRI menyusun kajian ekonomi yang antara lain memperlihatkan adanya perbedaan pertumbuhan antara kelompok masyarakat atas, menengah dan bawah. Kajian tersebut kemudian diberitakan pada Agustus.

5–6 Agustus 2026: perkembangan ekonomi triwulan II diumumkan. Pertumbuhan nasional mencapai 5,29 persen, sementara konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen dan investasi 6,87 persen.

26 Agustus 2026: tekanan terhadap kelas menengah kembali menjadi pembahasan ekonomi, terutama mengenai kemampuan pendapatan menghadapi pengeluaran wajib dan konsekuensinya terhadap konsumsi.

Dampak ke daerah

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mengingatkan bahwa perubahan pola konsumsi masyarakat paling cepat terasa di daerah.

Ketika keluarga mengurangi belanja, warung dan toko kehilangan sebagian transaksi.

Ketika omzet pedagang turun, permintaan kepada distributor berkurang.

Ketika distributor mengurangi pesanan, produsen menghadapi tekanan.

Jika kondisi tersebut berlanjut, ekspansi usaha dapat tertunda dan penciptaan lapangan pekerjaan ikut terpengaruh.

Rantai dampaknya dapat digambarkan sebagai:

daya beli tertekan → omzet usaha turun → produksi melambat → investasi tertahan → penciptaan pekerjaan melemah → daya beli kembali mendapat tekanan.

Karena itulah menjaga daya beli sebenarnya juga merupakan kebijakan menjaga dunia usaha.

Pendapat Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menyambut positif pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap berada di atas 5 persen.

Namun ETH mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi tidak boleh berhenti pada pertumbuhan PDB.

“Pertumbuhan harus sampai ke pasar, warung, UMKM, pabrik dan pengusaha daerah. Ketika masyarakat mempunyai daya beli yang kuat, pengusaha memperoleh pasar. Ketika pengusaha berkembang, lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat juga bertambah.”

Menurut ETH, menjaga kepentingan pengusaha dan menjaga daya beli masyarakat bukan dua agenda yang bertentangan.

Keduanya saling membutuhkan.

Pengusaha membutuhkan konsumen. Masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan. Pemerintah membutuhkan dunia usaha yang berkembang untuk memperluas aktivitas ekonomi dan penerimaan negara.

Solusi yang ditawarkan ETH

Pertama, jaga daya beli masyarakat. Kebijakan pemerintah perlu memastikan kelompok menengah dan bawah mempunyai ruang konsumsi yang memadai, terutama ketika biaya kebutuhan pokok meningkat.

Kedua, tekan biaya produksi dan logistik. Efisiensi energi, transportasi, distribusi dan perizinan diperlukan agar pengusaha tidak terpaksa meneruskan seluruh kenaikan biaya kepada konsumen.

Ketiga, percepat belanja pemerintah di daerah. Anggaran pembangunan harus cepat berubah menjadi aktivitas ekonomi nyata bagi kontraktor lokal, pemasok, UMKM dan tenaga kerja daerah.

Keempat, perbesar penggunaan produk lokal. Pemerintah, BUMN, BUMD dan perusahaan besar harus membuka lebih banyak ruang bagi produk UMKM dan industri daerah.

Kelima, berikan insentif bagi investasi yang menciptakan pekerjaan. Insentif harus diarahkan kepada perusahaan yang melakukan ekspansi produktif, menyerap tenaga kerja serta menggunakan pemasok lokal.

Keenam, bangun sistem pemantauan daya beli dan dunia usaha daerah. Pemerintah daerah bersama asosiasi pengusaha perlu memantau omzet UMKM, investasi, penciptaan pekerjaan dan kondisi sektor usaha sehingga persoalan dapat dideteksi lebih awal.

ETH: jangan tunggu pasar sepi

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai kekuatan terbesar Indonesia adalah pasar domestiknya.

Karena itu, menjaga daya beli bukan hanya persoalan perlindungan konsumen, tetapi juga strategi mempertahankan industri dan pengusaha nasional.

“Jangan menunggu pasar sepi, UMKM kehilangan omzet atau perusahaan mengurangi produksi. Pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi masyarakat yang mampu berbelanja, pengusaha yang mampu berekspansi dan daerah yang mampu menciptakan pekerjaan.”

ETH mendorong pemerintah pusat dan daerah, perbankan serta dunia usaha membangun kebijakan yang membuat pertumbuhan ekonomi semakin inklusif.

Daya beli terjaga, UMKM naik kelas, pengusaha daerah berkembang, investasi meningkat dan lapangan kerja semakin luas.

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan kajian Office of Chief Economist BRI sebagaimana diberitakan media pada Agustus 2026.