Hambalang — Sabtu, 29 Agustus 2026 Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendukung langkah tegas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberantas praktik destructive fishing atau penangkapan ikan dengan cara merusak setelah aparat pengawas menangkap sebuah kapal yang diduga terkait aktivitas pengeboman ikan di Perairan Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan keterangan resmi KKP tertanggal 28 Agustus 2026, petugas mengamankan satu unit kapal beserta lima orang awak yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut. ([KKP][1])

Kasus ini menjadi perhatian penting karena penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan tidak hanya berhadapan dengan persoalan hukum, tetapi juga mengancam ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan nelayan.

LEDAKAN TERDETEKSI DI PERAIRAN SPERMONDE

KKP menjelaskan operasi bermula ketika tim pengawasan melakukan kegiatan di Perairan Kepulauan Spermonde. Petugas kemudian menangkap kapal yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengeboman ikan tersebut. ([KKP][1])

Penindakan terbaru ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan pengawasan destructive fishing sebagai salah satu bagian pengamanan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam catatan KKP sebelumnya, pengawasan mencakup praktik menggunakan bom, potasium maupun bius karena aktivitas tersebut mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. ([KKP][2])

SATUAN NELAYAN ETH: NELAYAN YANG TAAT ATURAN JANGAN MENJADI KORBAN

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai praktik penangkapan ikan merusak pada akhirnya merugikan nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada laut secara berkelanjutan.

“Bom ikan mungkin menghasilkan tangkapan dalam waktu singkat, tetapi kerusakan laut dapat menghilangkan sumber penghidupan nelayan untuk waktu yang jauh lebih panjang. Laut harus diwariskan dalam keadaan produktif kepada anak cucu nelayan Indonesia.”

Pernyataan tersebut merupakan rancangan sikap editorial Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang, bukan kutipan dari KKP.

Satuan Nelayan ETH mendukung penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku. Status pihak yang diamankan tetap harus diperlakukan sebagai terduga sepanjang belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

BONGKAR JARINGAN, JANGAN HANYA BERHENTI PADA AWAK KAPAL

Satuan Nelayan ETH mendorong aparat melakukan pengembangan perkara apabila ditemukan bukti adanya pihak lain yang menyediakan bahan, membiayai kegiatan, menampung hasil tangkapan ataupun mengorganisasi praktik penangkapan ikan merusak.

Penegakan hukum akan lebih efektif apabila mampu memutus seluruh rantai kegiatan ilegal, bukan hanya menindak orang yang ditemukan berada di atas kapal.

Pada saat yang sama, nelayan tradisional yang menangkap ikan dengan cara legal perlu memperoleh perlindungan karena merekalah yang akan menanggung dampak jangka panjang ketika habitat dan stok ikan rusak.

TERUMBU KARANG ADALAH MODAL EKONOMI NELAYAN

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menegaskan perlindungan ekosistem laut mempunyai hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Terumbu karang dan habitat laut menyediakan tempat berlindung, mencari makan dan berkembang biak bagi berbagai jenis ikan. Ketika habitat tersebut mengalami kerusakan, produktivitas perairan dapat ikut terganggu.

Karena itu, pemberantasan destructive fishing perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan ketahanan pangan laut dan perlindungan ekonomi nelayan.

PERKUAT PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT

Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas sehingga pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan kapal patroli pemerintah.

Satuan Nelayan ETH mendorong penguatan keterlibatan kelompok masyarakat pengawas dan komunitas nelayan dalam memberikan informasi mengenai dugaan aktivitas penangkapan ikan ilegal atau merusak.

Namun masyarakat tidak dianjurkan melakukan tindakan sendiri yang berisiko menimbulkan konflik. Informasi sebaiknya diteruskan kepada aparat berwenang agar ditindaklanjuti sesuai hukum.

JANGAN SAMAKAN NELAYAN DENGAN PELAKU DESTRUCTIVE FISHING

Satuan Nelayan ETH juga mengingatkan agar kasus pengeboman ikan tidak membentuk stigma negatif terhadap masyarakat nelayan secara keseluruhan.

Mayoritas nelayan menggantungkan kehidupannya pada keberlanjutan sumber daya ikan. Nelayan yang bekerja secara legal justru mempunyai kepentingan besar agar laut tetap sehat dan produktif.

“Nelayan yang taat aturan harus dilindungi. Pelaku perusakan laut harus ditindak berdasarkan hukum. Jangan biarkan praktik ilegal segelintir pihak menghancurkan sumber penghidupan ribuan keluarga pesisir.”

LAUT TERJAGA, NELAYAN SEJAHTERA

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendukung langkah pemerintah memperkuat patroli, pengawasan pelabuhan dan penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan merusak.

Namun pendekatan penegakan hukum perlu berjalan bersama pendidikan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, akses terhadap alat tangkap legal dan penguatan ekonomi nelayan.

“Laut bukan hanya tempat mencari ikan hari ini. Laut adalah sumber kehidupan generasi nelayan berikutnya. Menjaga laut berarti menjaga masa depan nelayan Indonesia.”

Satuan Nelayan ETH mengajak masyarakat pesisir bersama pemerintah menjaga sumber daya laut dari penangkapan ikan ilegal dan merusak demi mewujudkan laut lestari, ikan berkelanjutan dan nelayan Indonesia yang semakin sejahtera.